Beberapa hari yang lalu, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mendapatkan panggilan "gubernur konten" oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud dalam rapat DPR. Julukan itu jelas bernada sindiran seolah aktivitas Kang Dedi di media sosial lebih banyak pencitraan ketimbang kerja nyata.
Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, memangnya benar?
Di tengah banyaknya pejabat yang hanya muncul saat masa kampanye, Kang Dedi justru selalu konsisten muncul di media sosialnya terutama Tiktok dan Youtube. Bukan sekadar untuk bicara, tapi turun langsung ke lapangan, memantau, membantu, dan menegur langsung warga atau pihak terkait. Kontennya seringkali memperlihatkan masalah sosial yang real, mulai dari bangunan liar di pinggir sungai, premanisme pasar, siswa-siswa bermasalah, sampai penataan lingkungan.
Ya, KDM ini memang bikin konten. Tapi kontennya bukan soal gaya hidup mewah atau selfie di balik meja kantor, melainkan tentang masalah rakyat kecil yang selama ini kerap terpinggirkan. Beliau juga kerap membagikan uang ke pedagang dengan diborong. Menariknya uang itu adalah uang dari KDM sendiri yang diperoleh dari adsense Youtube.
Salah satu momen yang cukup ramai di media sosial adalah ketika Kang Dedi turun langsung ke daerah yang aliran sungainya dipenuhi bangunan liar. KDM berjalan kaki, menyusuri sungai, lalu berbicara langsung kepada pemilik bangunan. Beberapa ada yang ditegur, bahkan dibongkar karena memang berdiri tanpa izin dan merusak aliran sungai. Banyak dari kita mungkin cuma melihat videonya lalu bilang, "ah, cuma buat konten," atau "ah, cuma pencitraan."
Tapi coba tanya, berapa banyak pejabat yang benar-benar mau kotor-kotoran seperti itu?
Kalau konten seperti ini dianggap "pencitraan", maka seharusnya kita juga mempertanyakan para pejabat lain yang bahkan tak pernah muncul dan tak bisa menunjukkan hasil kerja apa pun.
Contoh lain adalah soal penertiban preman di pasar. Ini bukan isu baru, tapi sangat klasik dan dibiarkan begitu saja. Di banyak daerah, pedagang kecil sering dipalak atau diatur seenaknya oleh oknum-oknum yang merasa punya kuasa. Nah, Kang Dedi beberapa kali memperlihatkan langsung saat beliau menggerebek pasar, menanyai para pedagang, dan menghadapi langsung para pelaku yang membuat pedagang tidak nyaman.
Memang, KDM orangnya sangat tegas jika dilihat dari kontennya. Namun, cara bicara beliau tetap dengan pendekatan manusiawi sehingga selalu menghadirkan solusi. Daripada itu semua, yang terpenting ialah adanya keberanian untuk hadir langsung di tengah persoalan yang dihadapi masyarakat.
Baru-baru ini, Kang Dedi membuat kebijakan soal anak-anak atau siswa yang bermasalah. Entah karena bolos, berkelahi, atau terlibat hal-hal negatif lainnya. Tapi alih-alih memberi sanksi keras, Kang Dedi lebih memilih pendekatan personal. Beliau membuat kebijakan agar siswa yang bermasalah itu dimasukkan ke barak militer. Hal ini dilakukan agar siswa bermasalah bisa mendapat didikan langsung dari TNI maupun Polri.
Tentu, tidak semua hal yang dilakukan Kang Dedi sempurna. Tidak semua pendekatannya bisa diterima semua orang. Tapi satu hal yang jelas, kehadiran. KDM tidak hanya hadir dalam bentuk formalitas, tapi secara nyata berjalan di gang sempit, duduk di warung kecil, mengantar bantuan ke rumah-rumah warga, dan yang paling penting mendengarkan keluh kesah masyarakat. Sesuatu yang, sayangnya, semakin langka di kalangan pemimpin.
Konten-konten Kang Dedi memang bisa viral, tapi bukan karena settingan, melainkan karena masalah yang sedang menjadi persoalan dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat kecil. KDM menunjukkan bahwa jadi pejabat itu bukan sekadar soal kebijakan makro dan angka-angka anggaran, tapi juga soal empati menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan memberi solusi konkret, walau kecil.
Jadi, ketika seseorang menyebut Kang Dedi sebagai "gubernur konten", saya rasa itu tidak sepenuhnya negatif. Bisa jadi itu justru bentuk baru dari transparansi kinerja pejabat publik. Di zaman digital ini, publik ingin tahu apa yang dikerjakan wakilnya dan jika itu bisa disampaikan lewat konten, kenapa tidak?
Lagipula, apa salahnya bikin konten yang tujuannya untuk menunjukkan kerja nyata?
Yang seharusnya jadi masalah adalah ketika pejabat tidak bikin konten dan juga tidak kerja apa-apa. Di situlah rakyat seharus bertanya, ke mana saja mereka?
Sebagai warga biasa, saya sendiri merasa lebih tenang kalau melihat pemimpin atau wakil rakyat yang aktif, bisa diajak bicara, dan mau hadir langsung. Tentu tidak semua masalah bisa diselesaikan secara instan, tapi yang terpenting yaitu kehadiran pemimpin masyarakat, karena kehadiran adalah awal dari perubahan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
