Bogor, 30 Agustus 2025 -- Pengelolaan arsip digital di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mendukung transparansi layanan publik. Hal ini terungkap dalam laporan Kuliah Kerja Lapang (KKL) yang disusun oleh Violin Naqhsa Fairish, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda Bogor.
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis yang dilakukan selama kegiatan KKL, pengelolaan arsip digital di DPRD Kota Bogor sudah berjalan dengan cukup baik. Sistem pengelolaan digital ini memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses informasi publik secara sistematis serta akurat. Kemudahan akses terhadap dokumen penting seperti notulen rapat, rancangan peraturan daerah, dan laporan kegiatan memungkinkan DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pelayanan aspirasi publik dengan lebih transparan dan akuntabel.
Meskipun sudah ada kemajuan, laporan KKL juga mencatat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, fasilitas teknis yang masih perlu ditingkatkan, dan perlunya penguatan regulasi pengelolaan arsip digital agar lebih terpadu dan jelas.
Sebagai langkah ke depan, laporan ini merekomendasikan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip digital dan mendukung transparansi layanan publik, antara lain:
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknologi informasi dan pengelolaan arsip digital.
Pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai dan sistem keamanan data yang handal.
Penyusunan regulasi dan prosedur pengelolaan arsip digital yang lebih terstruktur dan mudah diterapkan.
Sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan informasi berbasis arsip digital agar partisipasi dan akses publik meningkat.
-
Evaluasi dan pemantauan berkala terhadap kinerja sistem pengelolaan arsip digital.
"Pengelolaan arsip digital bukan hanya soal menyimpan dokumen secara elektronik, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik yang menjadi hak masyarakat. Kegiatan KKL ini memberikan gambaran nyata bagaimana pengelolaan arsip digital dapat menjadi pilar transparansi di lembaga legislatif daerah," ujar Violin Naqhsa Fairish.
DPRD Kota Bogor diharapkan dapat terus memperkuat sistem pengelolaan arsip digital sebagai bagian dari upaya transformasi digital pada sektor pemerintahan daerah yang bertujuan menjaga integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
