Ada-ada saja cara orang untuk menumpang tenar alias Pansos (Panjat sosial) paska pemilu 2019. Sebut saja partai gaek yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendiri dan deklarator (FKPD) Partai Demokrat. Dalam rilis yang tersebar di beberapa media online, para pencari panggung tersebut beraksi dengan cara-cara yang tidak etis. Mayoritas, kader 'partu' yang mengaku sebagai pendiri Demokrat merupakan kader-kader gagal menuju gedung Senayan duduk sebagai anggota DPR RI.
Nama-nama seperti Max Sopacua, Hengky Luntungan dan Subur Sembiring merupakan nama yang tidak dikenal oleh masyarakat, termasuk saya sendiri. Jangan kan untuk berbuat banyak untuk kemaslahatan orang banyak, untuk diri sendiri saja para partu pencari panggung tersebut seketika membuat gaduh dengan tampil di depan awak media untuk menyampaikan berita yang tidak benar.
Terlebih, atas munculnya nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencuat sebagai calon tunggal pengganti posisi sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang Kongres partai tahun depan.
Lucu memang. Sehingga terlintas dipikiran saya saat ini ialah, apakah orang-orang ini tidak paham akan ketentuan organisasi yang terdapat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Demokrat? Dan lalu, kenapa ujug-ujug meminta agar dirinya diangkat menjadi ketum baru untuk menggantikan posisi SBY.
Fitnah receh yang disebarnya melalui rilis ke media begitu kuat berhembus. Terlebih di salah satu media yang pemiliknya merupakan salah satu yang tergabung dalam tim Badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo- Sandiaga Uno, rmol.co yang kini berubah nama menjadi rmol.id.
Media yang kini tak lagi berada di bawah bendera Rakyat Merdeka Grup ini begitu gencar memberitakan berita fitnah untuk menyerang SBY dan Partai Demokrat. Dari pantauan saya di media tersebut, ada beberapa artikel yang menurut saya begitu memojokan, bahkan sangat membuat pembaca terpengaruh atas pernyataan-pernyataan tiga orang ini yang berupa fitnah keji dan tidak masuk akal. Di antaranya artikel yang berjudul, 'Hasil Pemilu Anjlok, Pendiri Demokrat: SBY Gagal Kelola Partai', dan masih banyak lagi beberapa judul artikel yang berisi fitnah tanpa konfirmasi terlebih dulu.
Tak hanya sampai di situ. Media yang dikelola Teguh Santosa itu ikut menghangatkan isu jelang kongres partai berlambang mercy tersebut. Sehingga timbul pertanyaan di benak saya, Apakah ini namanya kebebasan pers? Kalau saya nilai, ini lebih kepada kebablasan pers dalam menyajikan berita yang tidak berimbang. Sehingga, menimbulkan penggiringan opini untuk menyerang seseorang maupun badan hukum dalam hal ini partai Demokrat yang dirugikan.
