Penerapan Sila ke-4 dalam Pemilu Tahun 2024 dan Digitalisasi Demokrasi

SIla ke-4 yang berbunyi (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan).

Makna utamanya adalah: Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, demokratis, dan bijaksana, melalui perwakilan rakyat.

Dalam konteks demokrasi modern, sila ke-4 dalam pancasila menjadi landasan utama bagi terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) yang adil, jujur, dan demokratis. pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, terutama karena pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital.

Pemilihan umum ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024, dengan tujuannya adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan menjabat selama periode 2024–2029.

Pemilu 2024 menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi telah mengubah wajah demokrasi, mulai dari tahap sosialisasi, pendaftaran pemilih, kampanye politik, hingga proses pengawasan, seluruh tahapan telah terhubung secara digital. 

Teknologi tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses pemilu, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat serta transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

Dengan demikian, pemilu 2024 menandai era baru dalam praktik demokrasi Indonesia, di mana teknologi berperan sebagai alat penting untuk memperkuat nilai-nilai demokratis dan mewujudkan keterbukaan dalam proses politik.

Penerapan Sila Ke-4 dalam Konteks Pemilu 2024:

1. Transparansi melalui teknologi, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) digunakan oleh KPU untuk merekap hasil suara secara digital, sirekap memungkinkan masyarakat mengakses hasil pemilu secara real-time, yang meningkatkan akuntabilitas dan mencegah kecurangan.

2. Keterlibatan rakyat dalam kampanye digital, kampanye politik kini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter , maka dari itu masyarakat bisa mengakses visi-misi, rekam jejak, dan pernyataan calon secara langsung, serta berdiskusi terbuka di kolom komentar atau forum digital.

3. Debat capres-cawapres yang disiarkan luas, debat antar calon disiarkan langsung di televisi dan platform digital, video rekaman debat juga tersedia secara bebas/transparan, memberi kesempatan pada seluruh lapisan masyarakat untuk menilai sendiri kapasitas dan etika para calon.

4. Partisipasi gen z dan milenieneal, gerasi muda sangat aktif menyuarakan pandangan politik di media sosial, membuat konten edukatif, dan turut serta dalam diskusi publik digital. Bahkan banyak influencer dan aktivis yang turut mengampanyekan pemilu damai dan cerdas.

5. Petisi online dan aspirasi digital muncul banyak petisi dan gerakan online selama masa pemilu untuk menekan isu tertentu atau mendorong perubahan. Ini menjadi sarana aspirasi rakyat secara nonformal.

Tantangan dan Evaluasi: Meski digitalisasi membawa banyak kemajuan, tantangan tetap ada, seperti penyebaran hoaks, politik identitas, dan ujaran kebencian di media sosial. Hal Ini menjadi tugas bersama antara penyelenggara pemilu, peserta, dan rakyat untuk menjaga suasana demokrasi tetap tertib dan beradab.

Kesimpulan: Pemilu 2024 menjadi bukti nyata bagaimana sila ke-4 Pancasila diterapkan dalam sistem demokrasi modern berbasis teknologi, partisipasi rakyat yang aktif, akses informasi yang luas, dan diskusi publik yang terbuka mencerminkan semangat permusyawaratan dan kebijaksanaan yang menjadi inti sila keempat.