Mohon tunggu...
Vanessa AmiraFebriana
Vanessa AmiraFebriana Mohon Tunggu... Mahasiswa

Saya mahasiswa aktif di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, saya memiliki hobi membaca terutama membaca tentang sejarah budaya di suatu tempat

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Bantuan Langsung Pemerintah & Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Papua Dalam Perspektif SDGS No Poverty

25 Juni 2025   20:25 Diperbarui: 25 Juni 2025   20:31 98
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Kemiskinan ekstrem di Papua merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, minimnya infrastruktur, kondisi geografis yang sulit, serta ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang membuat masyarakat lokal belum merasakan manfaat secara signifikan. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, dan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan terintegrasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), tantangan seperti koordinasi antar-instansi yang lemah, data penerima bantuan yang kurang akurat, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masih menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di Papua membutuhkan komitmen jangka panjang, pendekatan partisipatif dan sensitif terhadap kondisi lokal, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) No-Poverty (Kemiskinan), yaitu penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk.

Saran

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Papua secara efektif, perlu penguatan koordinasi antar-instansi dengan data penerima bantuan yang akurat. Prioritas utama adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan sebagai fondasi jangka panjang, disertai pemberdayaan ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang adil agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Pendampingan intensif dan komunikasi berbasis komunitas penting untuk mendorong partisipasi, sementara pengembangan infrastruktur dibutuhkan guna mengatasi hambatan geografis. Semua upaya ini harus dilakukan dengan komitmen jangka panjang dan pendekatan partisipatif yang sensitif terhadap kondisi sosial budaya Papua demi tercapainya SDGs No-Poverty

Referensi 

Cangara, H. (2013). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2020). Economic Development (13th Edition).

Hadi, R. (2021). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Daerah Terpencil. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(2), 150–160.

Resubun, R., Yudha, I. M. E. K. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. EJurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 13(5),308-310.

https://doi.org/10.24843/EEP.2024.v13.i05.p01

M.Ilzam, M., Syafira, P. N., Nelza, R. M., Libriana, A. N., Salma, F. S., Mudham, T., Widyantoro, S. (2023). Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Papua Barat Melalui Sustainable Development Goals Tahun 2021. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 7(2), 1-7.

Ibal, L., Madaul, R. A., Rifqah, N. N. (2023). Model Kolaboratif Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Konsep Hexahelix Di Provinsi Papua Barat Daya. Jurnal Sosial Humaniora, 16(2), 164-170.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun