Kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar di Papua, dengan banyak masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Upaya pengentasannya melibatkan berbagai pihak lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Sosial menjalankan program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pemberdayaan ekonomi. Di daerah, sesuai PP 15/2010 dan Inpres No. 4 Tahun 2022, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (Permendagri No. 53 Tahun 2020; Ibal et al., 2023). Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya juga mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) serta melibatkan Dinas Sosial dan Bank Papua dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.
Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk wilayah termiskin di Indonesia karena berbagai faktor historis dan struktural. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi masih rendah, ditambah ketimpangan infrastruktur dan keterbatasan lahan yang menghambat pembangunan kawasan perkotaan. Hal ini menyebabkan tingginya harga kebutuhan pokok. Selain itu, tingkat korupsi yang tinggi di berbagai level pemerintahan turut memperparah kondisi tersebut (Salim & Khoirudin, 2025). Permasalahan lain seperti terbatasnya lapangan kerja formal, kualitas SDM yang rendah, serta pola pikir tradisional juga menjadi penghambat utama. Menurut Ilzam et al. (2023), pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil, di mana hasil tambang lebih dinikmati pihak luar, membuat masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat maksimal. Pj. Bupati Jayawijaya, Thony M. Mayor, menyebutkan bahwa kemiskinan pengetahuan dan pendidikan menjadi akar utama persoalan, meskipun masyarakat memiliki potensi ekonomi melalui lahan pertanian.
Di sisi lain, pelaksanaan program bantuan masih menghadapi kendala teknis seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pendampingan, dan ketidaktepatan data penerima. Bantuan sosial juga dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Papua membutuhkan pendekatan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perubahan pola pikir. Seluruh upaya ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 1, yaitu penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk. Untuk mewujudkannya di Papua, dibutuhkan komitmen yang terintegrasi, partisipatif, serta sensitif terhadap kondisi geografis dan sosial budaya setempat.
Pembahasan
a. Program Pembangunan Sebagai Solusi
Sebagai tindak lanjut konkret dari berbagai tantangan tersebut, pemerintah merancang dan menjalankan serangkaian program pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh dan berkelanjutan. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan langsung, tetapi juga difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat serta perbaikan sistemik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan dukungan kebijakan yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menjawab akar permasalahan kemiskinan di Papua dan Papua Barat. Beberapa program utama yang dilaksanakan pemerintah di Papua dan Papua Barat sebagai solusi atas kemiskinan ekstrem meliputi:
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Pemerintah Provinsi Papua Tengah, misalnya, menyalurkan BLT secara langsung kepada masyarakat miskin ekstrem. Program ini terbukti efektif, dengan penurunan signifikan jumlah kasus kemiskinan ekstrem di beberapa kabupaten selama 2023–2024, seperti di Kabupaten Dogiyai, Puncak Jaya, dan Nabire.
2. Modal Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi: Selain BLT, pemerintah juga memberikan modal usaha untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan akses usaha.
3. Pendekatan Berbasis Data: Pemerintah menggunakan data akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga program bisa diimplementasikan secara efektif.
4. Penguatan Koordinasi: Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sangat ditekankan untuk memastikan keberhasilan program.
5. Bantuan Sosial Reguler dan Khusus: Termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), serta bantuan sosial tunai lainnya.
