6. Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan: Melalui program padat karya, pelatihan vokasi, peningkatan akses ke aset produktif, dan pendampingan kewirausahaan.
7. Pengembangan Usaha Mikro dan Makro: Pemerintah juga mendukung keberlanjutan usaha ultra mikro dan makro, termasuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
8. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar: Termasuk pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, yang merupakan fondasi penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan
b. Proses Komunikasi dalan Pelaksanaan program
Namun, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan dan pendanaan, tetapi juga pada strategi komunikasi yang dijalankan di lapangan. Komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk menjembatani tujuan program dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang kompleks seperti Papua. Di sinilah komunikasi pembangunan memainkan peran sentral dalam memastikan program dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara partisipatif. Proses komunikasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayawijaya, Papua, merupakan refleksi nyata dari komunikasi pembangunan yang terstruktur dan terarah. Pemerintah pusat menyalurkan bantuan melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) yang langsung ditransfer ke rekening penerima melalui Bank Papua sebagai media distribusi utama, sehingga menghindari penyaluran secara tunai yang rawan penyalahgunaan. Penyaluran ini diiringi dengan pendampingan aktif oleh Dinas Sosial yang memastikan bahwa penerima bantuan sesuai dengan kriteria kemiskinan ekstrem, yakni keluarga berpenghasilan di bawah Rp300.000 per bulan. Komunikasi dilakukan secara topdown namun tetap memberi ruang partisipatif, terutama melalui pendekatan langsung ke distrik-distrik penerima bantuan yang tersebar di wilayah geografis yang menantang. Di sinilah komunikasi interpersonal antara petugas dan masyarakat menjadi krusial untuk membangun pemahaman bersama bahwa program ini bukan sekadar bantuan tunai, tetapi juga bagian dari solusi sistemik terhadap kemiskinan jangka panjang.
c. Media yang Digunakan dan Perannya
Untuk mendukung kelancaran komunikasi tersebut, diperlukan media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu menjangkau dan memberdayakan masyarakat secara efektif. Media komunikasi yang digunakan bersifat kombinatif, yakni melalui surat edaran resmi, sosialisasi langsung oleh aparat desa dan petugas Dinas Sosial, serta sistem informasi perbankan sebagai media teknis dalam penyaluran. Keberadaan media ini tak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, namun juga sebagai alat pemberdayaan yang mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) poin pertama, yaitu No Poverty. Dengan memperkuat inklusi keuangan dan literasi masyarakat mengenai pentingnya produktivitas lokal, program ini menekankan bahwa pemberdayaan bukan ketergantungan adalah kunci utama dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini ditegaskan oleh Pj. Bupati Jayawijaya yang menyoroti pentingnya peningkatan pengetahuan dan pemanfaatan lahan pertanian sebagai sumber penghasilan jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Cangara (2013) bahwa komunikasi pembangunan bukan hanya menyampaikan pesan, melainkan membangun partisipasi dan kesadaran kritis masyarakat. Selain itu, Hadi (2021) menekankan pentingnya komunikasi berbasis komunitas dalam menjembatani kebijakan nasional dengan realitas sosial-budaya lokal, terlebih di daerah terpencil seperti Jayawijaya.
d. Dampak Program Terhadap Masyarakat
Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Papua setelah adanya program untuk mengatasi kemiskinan ekstrem terbukti sangat signifikan. Salah satu program utama, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), terbukti efektif dalam menurunkan jumlah kasus kemiskinan ekstrem di beberapa kabupaten di Papua, seperti Kabupaten Dogiyai, Puncak Jaya, dan Nabire. Selain BLT, program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako juga berperan besar dalam meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin, khususnya untuk kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian oleh Istiana Hermawati dari Kementerian Sosial RI menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura memberikan dampak positif dan signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, psikis, dan budaya masyarakat. Kualitas intervensi program, termasuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi, turut berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program (Hermawati, 2012). Di wilayah Papua Barat, program BLT Desa dan bantuan Sembako yang dijalankan pemerintah melalui kerangka kerja Sustainable Development Goals (SDGs) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga memberikan dampak nyata. Program tersebut berhasil mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Keberhasilan ini didukung oleh alokasi anggaran besar dari APBN dan APBD yang memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran (Ilzam et al., 2023).
Selain bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi dan modal usaha juga memainkan peran penting dalam membantu masyarakat Papua keluar dari lingkaran kemiskinan. Peningkatan produktivitas dan akses terhadap kegiatan usaha kecil dan mikro menjadi strategi utama dalam mendorong kemandirian ekonomi. Pemerintah turut mengintegrasikan pendekatan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar-instansi, kurangnya pendampingan, serta masalah akurasi data penerima bantuan yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan wawasan dan pengetahuan masyarakat Papua terhadap pentingnya pendidikan dan ekonomi juga turut memengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang dari pemerintah sangat dibutuhkan, dengan pendekatan yang terintegrasi, partisipatif, serta sensitif terhadap kondisi geografis dan sosial budaya lokal, guna mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 1, yaitu “No Poverty” atau penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk.
Kesimpulan
