Sejauh Mana KPK Menangani "Korupsi Politik"?

Selamat memperingati Hari Anti Korupsi 2021.

Sebagai pengantar saja, saya dalam kapasitas pribadi mendukung KPK, namun dalam kinerejanya kadang kecewa, sekalipun saya tahu banyak kendala yang mereka alami. Untuk memprioritaskan kasus yang mana dan batasan berapa kerugian Negara yang ditangani, sekalipun secara ekspilisit telah di perkirakan atau ditentukan besarannya, namun masih terjadi ambigu. Sementara pengembalian dana dari hasil korupsi saya rasa jangan-jangan gak cukup dalam membiayai KPK dalam menyedikan satu perkara. 

Undang-undangnya sudah baik dengan adanya dewan pengawas, namun dalam prakteknya kadang membingungkan dan kurang mendapat penjelasan resmi dari pihak KPK. Terlalu banyak kasus, dan hingga saat ini, belum jelas kasus mana yang diprioritaskan. Seolah-olah kasus yang bertalian dengan masalah politik, tersangkanya diproses secara cepat dan dijebloskan di dalam penjara. Ini harusnya ada penjelasan rutin dan resmi dari KPK tentang kasus-kasus yang sedang ditangani, tentu dengan kode etik namun masyarakat perlu tahu.

Karena saya pendukung KPK, saya berharap KPK dapat mengevaluasi diri dan lebih baik lagi kinerejanya menyelesaikan perkara-perkera yang saya pikir sangat banyak dan tentu akan memakan biaya untuk penyelidikan hingga penyidikan tidaklah sedikit. Kami rakyat pembayar Pajak, perlu mendapat keterangan resmi entah dalam buletin atau situs/website dengan etika dan prosedur yang gak mengganggu jalanya pekerjaan KPK.

Karena itu, saya gak mau mengutak atik, masalah yang sedang ditangani dan mempreteli pasal demi pasal. Dalam artikel ini, saya kumpulkan dari berbagai sumber tentang Political Corruption atau Korupsi Politik.  Mungklin dapat mjadi evaluasi KPK dan penilaian masyarakat, namun ini akan menjadi materi saya pribadi yang akan disimpan dan dikembangkan di waktu ke depan.  

Jika  mungkin berguna bagi pembaca, semoga saja bisa dibaca hingga selesai. Karena pasti tulisan ini cukup panjang. Anda dapat membacanya secara mencicil atau bisa skip saja, dan berlalu saja untuk membaca artikel lain.

Ok saya mulai ya.

Karena jika dibahas terlalu panjang, bahkan bisa jadi buku dan penilitian khusus hehe. Saya mengambil point-point utama saja dari Korupsi Politik sebagai bahan penulisan saya kali ini.

Melalui Board, Editorial (09 2013- 2015). "NSA, other government agencies should be more transparent". Cetakan The Washington Post. ISSN 0190-8286. Diperbebaharui  07/04/2021, Korupsi politik adalah penggunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau kontak jaringan mereka untuk keuntungan pribadi yang tidak sah.

Bentuk korupsi bermacam-macam, tetapi dapat mencakup penyuapan , lobi , pemerasan , kroniisme , nepotisme , parokialisme , patronase , pengaruh penjajakan, suap , dan penggelapan . Korupsi dapat memfasilitasi perusahaan kriminal seperti perdagangan narkoba , pencucian uang , dan perdagangan manusia , meskipun tidak terbatas pada kegiatan ini. Penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk tujuan lain, seperti represilawan politik dan kebrutalan polisi umum , juga dianggap korupsi politik

Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut melalui artikel  Tanzi, Vito (10/12/1998) yang berjudul  "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures". Terbitan Staff Papers, kemudian ditulis oleh Thompson, Dennis melalui bukunya berjudul Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption. DIterbitkan Washington DC: Brookings Institution Press, 1995, dan sebuiah ulasan yang berjudul "African corruption 'on the wane'". 10 July 2007 melalui via news.bbc.co.uk.

Dari sumber-sumber tersebut secara umum digambarkabn bahwa seiring waktu, korupsi telah didefinisikan secara berbeda. Misalnya, dalam konteks sederhana, saat melakukan pekerjaan untuk pemerintah atau sebagai perwakilan, tidak etis menerima hadiah. Setiap hadiah gratis dapat ditafsirkan sebagai skema untuk memikat penerima terhadap beberapa kepentingan.

Dalam kebanyakan kasus, hadiah dilihat sebagai niat untuk mencari bantuan tertentu seperti promosi kerja, tips untuk memenangkan kontrak, pekerjaan atau pembebasan dari tugas-tugas tertentu dalam kasus pekerja junior menyerahkan hadiah kepada karyawan senior yang dapat menjadi kunci dalam memenangkan hati.

Beberapa bentuk korupsi -- sekarang disebut "korupsi institusional"-- dibedakan dari penyuapan dan jenis keuntungan pribadi lainnya. Masalah serupa korupsi muncul di setiap lembaga yang bergantung pada dukungan keuangan dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama lembaga.

Suatu tindakan ilegal oleh seorang pejabat merupakan korupsi politik hanya jika tindakan tersebut secara langsung berkaitan dengan tugas resmi mereka, dilakukan di bawah payung hukum atau melibatkan sebuah transaksi perdagangan yang berpengaruh .

Kegiatan yang merupakan korupsi ilegal berbeda tergantung pada negara atau yurisdiksinya. Misalnya, beberapa praktik pendanaan politik yang legal di satu tempat mungkin ilegal di tempat lain. Dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah memiliki kekuasaan yang luas atau tidak jelas, yang membuat sulit untuk membedakan antara tindakan legal dan ilegal. Di seluruh dunia, penyuapan saja diperkirakan melibatkan lebih dari 1 triliun dolar AS per tahun.  Keadaan korupsi politik yang tidak terkendali dikenal sebagai kleptokrasi , yang secara harfiah berarti "Aturan Pencuri " atau "Korupsi Politik

Korupsi adalah konsep yang sulit untuk didefinisikan. Definisi korupsi yang tepat membutuhkan pendekatan multi-dimensi.

Machiavelli mempopulerkan dimensi tertua korupsi sebagai penurunan kebajikan di antara pejabat politik dan warga negara. Versi modern dari psikolog Horst-Eberhard Richter mendefinisikan korupsi sebagai perusakan nilai-nilai politik.

Korupsi sebagai penurunan kebajikan telah dikritik sebagai terlalu luas dan terlalu subjektif untuk diuniversalkan. Dimensi kedua korupsi adalah korupsi sebagai perilaku menyimpang.

Sosiolog Christian Hffling dan Ekonom JJ Sentuira sama-sama menggolongkan korupsi sebagai penyakit sosial; yang terakhir mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan seseorang (pejabat).

Dimensi ketiga adalah quid pro quo. Korupsi selalu merupakan pertukaran antara dua orang atau lebih di mana orang/pihak memiliki barang ekonomi, dan orang/pihak lain memiliki kekuatan yang ditransfer untuk digunakan menurut aturan dan norma yang tetap, menuju kebaikan bersama.

Keempat, tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi juga berbeda. Heidenheimer membagi korupsi menjadi tiga kategori. Kategori pertama disebut korupsi kulit putih; tingkat korupsi ini sebagian besar dipandang dengan toleransi dan bahkan mungkin sah dan dan tidak; biasanya didasarkan pada ikatan keluarga dan sistem patron-klien.

Jenis korupsi yang sering terjadi di negara-negara konstitusional atau negara transisi ke masyarakat yang lebih demokratis disebut korupsi abu-abu dianggap tercela menurut norma moral masyarakat,tetapi orang-orang yang terlibat kebanyakan masih kurang merasa melakukan sesuatu yang salah.

Kategori ketiga, korupsi hitam sangat parah sehingga melanggar norma dan hukum masyarakat. Dimensi terakhir disebut "politik bayangan;" ini adalah bagian dari proses politik informal yang melampaui kesepakatan politik informal yang sah hingga perilaku yang sengaja disembunyikan.

saya langsung ke bentuk Atau Jenis Korupsi politik menurut "NSA, other government agencies should be more transparent" antara lain adalah

SUAP

Penyuapan didefinisikan oleh Black's Law Dictionary sebagai menawarkan , memberi , menerima , atau meminta barang berharga apa pun untuk memengaruhi tindakan pejabat, atau orang lain, yang bertanggung jawab atas kewajiban publik atau hukum .

Lebih lanjut dijelaskan melalui refrensi "What is bribery?", oleh Black's Law Dictionary, 4 November 2011, direvisi 30 September 2015), Artikel LII (Legal Information InstituteStaff) 6 August 2007. Berjudul "Bribery", BNA White Collar Crime Report 33 (13 January  2011) mengenai the Wayback Machine  (discussing bribery in the context of the Foreign Corrupt Practices Act) dan  artikel Doss, Eric. "Sustainable Development Goal 16". Terbitan United Nations and the Rule of Law. Diperberharui 25/09/2020,

Berkenaan dengan operasi pemerintah, pada dasarnya, suap adalah "permohonan, penerimaan, atau transfer nilai yang korup sebagai imbalan atas tindakan resmi."

Namun hadiah uang atau barang berharga lainnya yang tersedia untuk semua orang dengan dasar yang setara, dan bukan untuk tujuan yang tidak jujur, bukanlah suap.

Menawarkan diskon atau pengembalian uang kepada semua pembeli adalah rabat yang sahdan bukan suap. Misalnya, adalah sah bagi karyawan Komisi Utilitas Publik yang terlibat dalam regulasi tarif listrik untuk menerima potongan harga pada layanan listrik yang mengurangi biaya listrik mereka, bila potongan harga tersebut tersedia untuk pelanggan listrik perumahan lainnya. Namun, memberikan diskon khusus kepada karyawan tersebut untuk mempengaruhi mereka agar terlihat baik pada aplikasi kenaikan tarif utilitas listrik akan dianggap suap.

Suap adalah hadiah atau upaya lobi yang ilegal atau tidak etis yang diberikan untuk mempengaruhi perilaku penerima. Ini mungkin uang , barang , hak dalam tindakan , properti , preferensi , hak istimewa , gaji , objek nilai, keuntungan, atau hanya janji untuk membujuk atau mempengaruhi tindakan, suara, atau pengaruh seseorang dalam kapasitas resmi atau publik.

LOBI (LOBBYING) 

Menurut Board, Editorial (15/09/2021). Melalui artikel berjudul "NSA, other government agencies should be more transparent".  Yang dterbitkan The Washington Post, menjelasakan terkait lobi dalam dunia politik  dapat disebut juga disebut  persuasion, or interest representation, atau perwakilan kepentingan adalah tindakan yang secara sah mencoba mempengaruhi tindakan, kebijakan, atau keputusan pejabat pemerintah

Paling sering legislator atau anggota badan pengatur . Lobi, yang biasanya melibatkan kontak langsung, tatap muka, dilakukan oleh banyak jenis orang, asosiasi dan kelompok terorganisir, termasuk individu di sektor swasta , perusahaan , sesama anggota legislatif atau pejabat pemerintah, atau kelompok advokasi (kelompok kepentingan).

Pelobi mungkin termasuk anggota legislatifdaerah pemilihan , artinya pemilih atau blok pemilih di daerah pemilihannya; mereka mungkin terlibat dalam lobi sebagai bisnis.

Pelobi profesional adalah orang-orang yang bisnisnya mencoba mempengaruhi dibuatnya undang-undang, peraturan, atau keputusan, tindakan, atau kebijakan pemerintah lainnya atas nama kelompok atau individu yang mempekerjakan mereka.

Individu dan organisasi nirlaba juga dapat melobi sebagai tindakan sukarela atau sebagai bagian kecil dari pekerjaan normal mereka. Pemerintah sering mendefinisikan dan mengatur lobi kelompok terorganisir yang telah menjadi berpengaruh.

Pendapat ini didukung juga oleh Karr, Karolina (2007). Dalam bukunya "Democracy and lobbying in the European Union".  Terbitan Campus Verlag.

Dimana mereka berpendapat bahwa Etika dan moral yang terkait dengan penyuapan atau melobi secara hukum atau menjajakan pengaruh itu rumit.

"Lobbying can", acap kali, akan dibicarakan dengan penghinaan , ketika implikasinya adalah bahwa orang-orang dengan banyak sekali kekuatan sosial ekonomi yang merusak yang hukum dalam rangka untuk melayani kepentingan mereka sendiri.

Ketika orang-orang yang memiliki kewajiban untuk bertindak atas nama orang lain, seperti pejabat terpilih dengan tugas untuk melayani kepentingan konstituen mereka atau lebih luas lagi kepentingan publik, dapat memperoleh manfaat dengan membentuk undang-undang untuk melayani kepentingan beberapa pihak swasta, konflik bungaada.

Banyak kritik terhadap lobi menunjukkan potensi konflik kepentingan yang mengarah pada penyesatan agen atau kegagalan agen yang disengaja dengan tugas untuk melayani majikan, klien, atau konstituen untuk melakukan tugas tersebut. Kegagalan pejabat pemerintah untuk melayani kepentingan publik sebagai konsekuensi dari lobi oleh kepentingan khusus yang memberikan keuntungan kepada pejabat adalah contoh penyesatan agen. Karena itu, lobi dianggap sebagai salah satu penyebab defisit demokrasi .

PEMERASAN (EXTORTION)

Pemerasan adalah praktik memperoleh keuntungan melalui paksaan . Di sebagian besar yurisdiksi, hal itu kemungkinan besar merupakan tindak pidana ; sebagian besar artikel ini membahas kasus-kasus seperti itu. Perampokan adalah bentuk pemerasan yang paling sederhana dan paling umum, meskipun membuat ancaman yang tidak berdasar untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak adil juga merupakan bentuk pemerasan.

Oleh Lindgren, James (April 1984). Dalam artikel berjudul "Unraveling the Paradox of Blackmail". Yang diterbitkan Columbia Law Review. Menjelaskan bahwa pemerasan kadang-kadang disebut " perlindungan raket " karena para pemeras sering menyatakan tuntutan mereka sebagai pembayaran untuk "perlindungan" dari (nyata atau hipotetis) ancaman dari pihak lain yang tidak ditentukan; meskipun sering, dan hampir selalu, "perlindungan" semacam itu hanyalah pantangan dari bahaya dari pihak yang sama, dan hal itu tersirat dalam tawaran "perlindungan".

Pemerasan umumnya dilakukan oleh kejahatan terorganisir . Dalam beberapa yurisdiksi, sebenarnya memperoleh manfaat tidak diperlukan untuk melakukan pelanggaran, dan membuat ancaman dari kekerasan yang mengacu pada kebutuhan pembayaran uang atau properti untuk kekerasan berhenti di masa depan cukup untuk melakukan pelanggaran.

Exaction tidak hanya mengacu pada pemerasan atau menuntut dan memperoleh sesuatu melalui kekerasan, tetapi juga, dalam definisi formalnya, berarti menimbulkan sesuatu seperti rasa sakit dan penderitaan atau membuat seseorang menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan.

Hal ini disebutkan juga di dalam "Exaction - definition of exaction by the Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia". Melalui situs Thefreedictionary.com. diperbaharui 06/05/2012. Dan juga dijelaskan dalam Encarta Dictionary. Diambil dari sumber aslinya pada tannggal 10/31/2009.

Istilah pemerasan sering digunakan secara metafora untuk merujuk pada riba atau mencongkel harga , meskipun keduanya tidak dianggap pemerasan secara hukum. Ini juga sering digunakan secara longgar untuk merujuk pada situasi sehari-hari di mana satu orang merasa berhutang budi, kepada orang lain, untuk menerima layanan penting atau menghindari konsekuensi hukum.

Baik pemerasan tidak memerlukan ancaman tindak pidana, seperti kekerasan, semata-mata ancaman yang digunakan untuk tindakan untuk memperoleh uang, atau harta benda dari objek pemerasan. Ancaman tersebut meliputi pengajuan laporan (benar atau tidak) tentang perilaku kriminal kepada polisi, pengungkapan fakta yang merusak (seperti gambar objek pemerasan dalam posisi yang membahayakan), dll.

Tetapi dalam undang-undang, pemerasan dapat merujuk pada korupsi politik , seperti menjual/memanfaatkan  jabatan atau menjajakan pengaruh, tetapi dalam kosa kata umum, kata tersebut biasanya pertama kali mengingatkan pada pemerasan atau perlindungan atas gangguan atau keributan (blackmail or protection rackets).

Hubungan logis antara arti kata korupsi dan pengertian lainnya adalah bahwa meminta suap dalam kapasitas resmi seseorang adalah blackmail or racketeering  pada dasarnya (yaitu, "Anda memerlukan akses ke sumber daya ini, saya membatasi akses ke sana melalui kantor saya dan pemerintah akan menagih anda secara tidak adil dan melawan hukum untuk akses tersebut"). Pemerasan juga dikenal sebagai penggeledahan, dan tuntutan yang mendesak (exaction)

KRONIISME (CRONYISM)

Mungkin kita kenal dengan koncoisme, hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam cronyism American English definition and synonyms -- dalam buku Macmillan Dictionary".  Dengan menjelaskan tentang "the definition of cronyism",  Daniel Garza (March 12, 2012). Melalui artikelnya berjudul "Government Cronyism is Back". Diterbitkan pada 8 maret 2015 dan diperbaharui dari orginalnya 3 March 2015, kemudian oleh  Judy Nadler and Miriam Schulman. Melalui artikelnya "Favoritism, Cronyism, and Nepotism".  Yang diterbitkan Santa Clara University. Diperbahrui 20 juni 2013.

Mereka menjelaskan secara ringkas soal "koncosiseme" ini, Kroniisme adalah praktik keberpihakan dalam memberikan pekerjaan dan keuntungan lain kepada teman atau kolega tepercaya, terutama dalam politik dan antara politisi dan organisasi pendukung. 

Misalnya, ini termasuk menunjuk "kroni" ke posisi otoritas, terlepas dari kualifikasi mereka; ini berbeda dengan meritokrasi , di mana penunjukan dilakukan murni berdasarkan kualifikasi.

Kroniisme ada ketika penunjuk dan penerima manfaat (seperti orang yang ditunjuk) berada dalam kontak sosial atau bisnis. Seringkali, penunjuk membutuhkan dukungan dalam proposal, pekerjaan atau posisi otoritas mereka sendiri, dan untuk alasan ini penunjuk menunjuk individu yang tidak akan mencoba untuk melemahkan proposal mereka, memberikan suara menentang masalah, atau mengungkapkan pandangan yang bertentangan dengan yang ditunjuk.

Secara politis, "kroniisme" digunakan untuk menyiratkan addanya upaya membeli dan menjual bantuan, seperti suara di badan legislatif, mereka melakukan kebaikan untuk organisasi, memberikan duta besar yang diinginkan ke tempat-tempat eksotis, dll. Sedangkan kronisme mengacu pada keberpihakan pada pasangan atau Sobat, nepotisme adalah pemberian yang kelihatan lebih akrab kepada kerabat.

NEPOTISME  (NEPOTISM)

Kata "Nepotism" dijelaskan dalam Cambridge Dictionary. Diperbaharui 23 Juli 2021, kemudian melalui Dictionary.com. diperbaharui 23 juli 2021, defefisi "nepotism" juga terdapat dalam New Catholic Dictionary. Diperbaharui ion 24 February 2007.

Secara umum dari sumber tersebut disebutkan bahwa Nepotisme adalah bentuk pilih kasih yang diberikan kepada kerabat dan teman di berbagai bidang, termasuk bisnis, politik, hiburan, olahraga, kebugaran, agama, dan kegiatan lainnya. Istilah ini berasal dari penugasan keponakan ke posisi penting oleh paus dan uskup Katolik.

Nepotisme telah dikritik sejak zaman kuno oleh beberapa filsuf, termasuk Aristoteles , Valluvar , dan Konfusius , mengutuknya sebagai jahat dan tidak bijaksana.

Kemudian dalam dunia politik, oleh Aristotelian to Reaganomics:  sebuah Dictionary of Eponyms dengan Biographies in the Social Science, oleh R. C. S. Trahair, diterbitkan oleh Greenwood Publishing Group, tahun 1994, dapat ditemukan dalam Google Books, 30 July 2012.

Nepotisme adalah tuduhan umum dalam politik ketika kerabat seorang tokoh kuat naik ke kekuasaan yang sama tampaknya tanpa kualifikasi yang sesuai. Ia memberi contohnya The British English ekspresi " Bob adalah pamanmu " ("Bob's your uncle") diduga ketika Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury, dipromosikan keponakannya, Arthur Balfour , ke pos terhormat sebagai Sekretaris untuk Irlandia , yang secara luas dilihat sebagai tindakan nepotisme.

Sebagai conto lain, kita ,Indonesia, mundur ke belakang sedikit. Dalam Wikipedia Bahasa Inggris dengan sumber dari "Suharto tops corruption rankings".  Ditulis oleh BBC News. 25 March 2004. Dan diperbaharui  4 February 2006. Disebutkan bahwa, Suharto , presiden kedua Indonesia, terlibat dalam nepotisme, di samping korupsi dan kolusi (bersama-sama, dikenal sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme Indonesia : (korupsi, kolusi, dan nepotisme ) disingkat dengan KKN

Perusahaan anak Suharto, khususnya Siti Hardiyanti Rukmana ("Tutut"), Hutomo Mandala Putra ("Tommy"), dan Bambang Trihatmodjo, diberi kontrak pemerintah yang menguntungkan dan dilindungi dari persaingan pasar dengan hak monopoli.

Contohnya perusahaan jalan tol Tol Jasamarga (dimonopoli oleh Tutut), proyek mobil nasional Timor (dimonopoli oleh Bambang dan Tommy), dan pasar bioskop (dimonopoli oleh21 Cineplex , yang dimiliki oleh sepupu Suharto, Sudwikatmono).

Keluarga tersebut dikatakan menguasai sekitar 36.000 km2 real estat di Indonesia, termasuk 100.000 m2 ruang kantor utama di Jakarta dan hampir 40% tanah di Timor Leste .

Selain itu, anggota keluarga Suharto menerima saham gratis di 1.251 perusahaan domestik paling menguntungkan di Indonesia (kebanyakan dijalankan oleh kroni-kroni etnis Tionghoa Suharto), sementara perusahaan milik asing didorong untuk membangun "kemitraan strategis" dengan perusahaan keluarga mantan presiden Indonesia tersebut

PAROKIALISME (PAROCHIALISM)

 Oleh Luthans, Fred (2009). Diterbitkan International Management. McGraw Hill. Menyebutkan bahwa Parokialisme adalah keadaan pikiran, di mana seseorang berfokus pada bagian-bagian kecil dari suatu masalah daripada mempertimbangkan konteksnya yang lebih luas.

Lebih umum, itu terdiri dari ruang lingkup yang sempit. Dalam hal itu, itu adalah sinonim dari "provinalisasi ". Ini mungkin, terutama ketika digunakan secara merendahkan , dikontraskan dengan

Istilah ini berasal dari gagasan paroki ( Latin Akhir : parochia ), salah satu divisi yang lebih kecil di dalam banyak gereja Kristen seperti gereja Katolik Roma , Ortodoks , dan Anglikan

Melalui Parish-pump - Definition of parish-pump dalam Oxford Dictionaries, US English by Oxford Dictionaries". Dijelaskan bahwa Parokialisme dapat ditemukan di seluruh dunia dan terkadang diakui oleh institusi lokal. Misalnya, dalam perubahan kurikulum pada tanggal 7 Februari 2007, Universitas Harvard mengatakan bahwa salah satu tujuan utama dari perombakan kurikulum besar-besaran (yang pertama dalam tiga dekade) adalah untuk mengatasi "parokialisme" Amerika, merujuk dalam hal ini ke nasionalisme. sudut pandang daripada yang bersangkutan dengan komunitas kecil tertentu.

Prinsip politik lokalisme adalah yang mendukung produksi dan konsumsi barang lokal, kontrol pemerintah lokal, dan budaya dan identitas lokal. Politik lokalis telah didekati dari berbagai arah oleh berbagai kelompok. Namun demikian, lokalisme secara umum dapat digambarkan terkait dengan regionalisme , dan bertentangan dengan sentralisme .

Sebagai penghinaan, istilah politik pompa paroki digunakan untuk menggambarkan aktivitas politik yang lebih jelas berkaitan dengan menangani kebutuhan mendesak pemilih lokal daripada dengan strategi yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang mereka. lebih sering digunakan dengan istilah Gombeenisme yang mengacu pada individu yang licik dan licik yang ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

PATRONASE (PATRONAGE)

Melalui tulisan see Hillman Ben tentang sebuah recent study of political patronage in the People's Republic of China,  Patronage and Power: Local State Networks and Party-state Resilience in Rural China diarsipkan 2014-10-06 pada Wayback Machine Stanford University Press 2014 mengemukakan bahwa Patronase adalah dukungan, dorongan, hak istimewa, atau bantuan keuangan yang diberikan oleh organisasi atau individu kepada orang lain.

Dalam sejarah seni, patronase seni mengacu pada dukungan yang diberikan raja, paus, dan orang kaya kepada seniman seperti musisi, pelukis, dan pematung. Hal ini juga dapat merujuk pada hak menganugerahkan kantor atau keuntungan gereja , bisnis yang diberikan kepada toko oleh pelanggan tetap, dan perwalian orang-orang kudus . Kata "pelindung" berasal dari bahasa Latin : patronus ("pelindung"), orang yang memberi manfaat kepada kliennya.

Pendapat ini diperjelas juga oleh Huizer, Gerrit (November 1969). Dalam artikelnya "The Role of Patronage in the Peasant Political Struggle in Latin America"  terbitan Sociologische Gids. Mepple, Belgium: J.A. Boom en Zoon. Diterbitkan 10 September 2020. Begitu juga oleh   Hall, Anthony (July 1974). Melalui sebuah jurnal dari Tron C yang berjudul "Palient Relations" ,  Journal of Peasant Studies. Yang diterbitkan London: Taylor & Francis, dan yang terakhir  pendapat Monteiro, John (2006). Melalui bukunya "6. Labor Systems". Dalam penelitian bersama Bulmer-Thomas, Victor; Coatsworth, John; Cortes-Conde, Roberto The Cambridge Economic History of Latin America. The Colonial Era and the Short Nineteenth Century. Diterbitkan New York, New York:, Cambridge University Press.

Di beberapa negara istilah ini digunakan untuk menggambarkan patronase politik , yang merupakan penggunaan sumber daya negara untuk memberi penghargaan kepada individu atas dukungan elektoral mereka.

Beberapa sistem patronase legal, seperti dalam tradisi Kanada Perdana Menteri untuk menunjuk senator dan kepala sejumlah komisi dan badan; dalam banyak kasus, penunjukan ini ditujukan kepada orang-orang yang telah mendukung partai politik Perdana Menteri. Selain itu, istilah tersebut dapat merujuk pada jenis korupsi atau favoritisme di mana suatu partai yang berkuasa memberikan penghargaan kepada kelompok, keluarga, atau etnis atas dukungan pemilihan mereka dengan menggunakan hadiah ilegal atau penunjukan atau kontrak pemerintah yang diberikan secara curang.

PENGPARUH PENJAJAKAN  (INFLUENCE PEDDLING)

Melalui "Building a Cleaner World Economy". Terbitan OECD. Diperbaharui 6 Juli 2020 dan tulisan  Semeraro, P. (2000). I delitti di millantato credito e traffico di influenza [The offenses of false claims and traffic of influence] (in Italian).  Terbitan Milan: Giuffr  menjelaskan bahwa

Penjajakan pengaruh adalah praktik menggunakan pengaruh seseorang dalam pemerintahan atau hubungan dengan orang yang berwenang untuk mendapatkan bantuan atau perlakuan istimewa bagi orang lain, biasanya dengan imbalan pembayaran .

Disebut juga traffic of influence atau perdagangan pengaruh . Faktanya, penjajakan pengaruh itu sendiri tidak selalu ilegal, karena Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sering menggunakan istilah modifikasi "penjajakan pengaruh yang tidak semestinya" untuk merujuk pada tindakan lobi yang ilegal.

Namun, pengaruh menjajakan dikaitkan dengan korupsi dan karena itu dapat mendelegitimasi politik demokrasi dengan masyarakat umum. Ini dapat dihukum sebagai kejahatan di Prancis, Spanyol, Portugal, Belgia, Brasil, Argentina, Italia, Inggris, dan Rumania.

Contoh yang dapat diberikan ketika pada Desember 2008, Gubernur Illinois , Rod Blagojevich dituduh menjajakan pengaruh dalam upaya menjual kursi Senat yang dikosongkan oleh Presiden terpilih Barack Obama .

GRAFT

Graft , sebagaimana dipahami dalam bahasa Inggris Amerika , adalah bentuk korupsi politik yang didefinisikan sebagai penggunaan otoritas politisi yang tidak bermoral untuk keuntungan pribadi. Korupsi politik terjadi ketika dana yang ditujukan untuk proyek - proyek publik sengaja disesatkan untuk memaksimalkan keuntungan bagi kepentingan pribadi.

Korupsi politik berfungsi ketika pejabat publik diarahkan untuk membeli barang atau jasa dari kepentingan pribadi tertentu dengan biaya yang jauh di atas harga pasar reguler .

Kepentingan swasta kemudian menyedot sebagian dari keuntungan serampangan kepada pejabat pemerintah yang dapat memastikan bahwa pengeluaran pemerintah di masa depan berlanjut dengan cara yang sama sehingga hubungan yang menguntungkan ini berlanjut.

Seorang anggota pemerintah dapat menyalahgunakan langsung dari dana pemerintah, tetapi mereka juga dapat membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan ekonomi pribadi mereka sendiri dengan menggunakan pengetahuan orang dalam tentang keputusan pemerintah yang akan datang untuk keuntungan mereka, dengan cara yang mirip dengan perdagangan orang dalam .

Meskipun konflik antara kepentingan publik dan swasta umum terjadi pada semua bentuk korupsi, istilah "korupsi" khusus untuk penyelewengan dana resmi yang disengaja. Meskipun bukan penggunaan asli istilah tersebut, korupsi dalam konteks modern umumnya, tetapi keliru, digunakan sebagai istilah selimut untuk penggelapan politik , penjajakan pengaruh , atau bentuk korupsi lainnya. Sementara penggelapan dan penjajakan pengaruh adalah elemen yang terkadang ada dalam korupsi, hubungannya tidak deterministic

PENGGELAPAN  (EMBEZZLEMENT)

Melalui tiga sumber sekaligus, yaitu tulisan Lehman, Jeffrey; Phelps, Shirelle (2005). Berjudul West's Encyclopedia of American Law, Vol. 4 (edisi ke 2.). terbitan Detroit, Thomson/Gale, "Embezzlement | law" dalam Encyclopedia Britannica. Diperkenalkan atau diperbaharui pada 31-08-2021 dan pendapat  Manning, PhD, CFE, EA, George (2005). Dalam bukunya berjudul Financial Investigation and Forensic Accounting. Terbitan Hoboken: CRC Press menjelaskan lebih lanjut tentang penggelapan yaitu,

Penggelapan adalah tindakan menahan harta untuk tujuan pengubahan harta tersebut, oleh satu orang atau lebih kepada siapa harta itu dipercayakan, baik untuk dimiliki atau digunakan untuk tujuan tertentu.

Penggelapan adalah jenis penipuan keuangan . Misalnya, seorang pengacara mungkin menggelapkan dana dari rekening perwalian klien mereka; sebuah penasihat keuangan mungkin menggelapkan dana investor; dan suami atau istri dapat menggelapkan dana dari rekening bank yang dimiliki bersama dengan pasangannya .

Istilah "penggelapan" sering digunakan dalam bahasa informal yang berarti pencurian uang, biasanya dari organisasi atau perusahaan seperti majikan.

Penggelapan biasanya merupakan kejahatan yang direncanakan, dilakukan secara metodis, dengan tindakan pencegahan yang menyembunyikan konversi kriminal dari properti, yang terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari orang yang terkena dampak.

Seringkali melibatkan individu yang dipercaya menggelapkan hanya sebagian kecil dari total dana atau sumber daya yang mereka terima atau kendalikan, dalam upaya untuk meminimalkan risiko deteksi misalokasi dana atau sumber daya. Ketika berhasil, penggelapan dapat berlanjut selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi.

Perbedaan dengan Pencurian

Menurut  artikel yang berjudul "1005. Embezzlement" melalui situs www.justice.gov. pada tanggal  19/02/2015 dan pendapat  Singer & LaFond, Criminal Law (Aspen 1997).

Penggelapan tidak selalu berupa pencurian atau tindakan mencuri, karena definisi-definisi tersebut secara khusus berkaitan dengan mengambil sesuatu yang bukan milik pelaku. Sebaliknya, penggelapan adalah, secara lebih umum, suatu tindakan penipuan mensekresikan aset oleh satu atau lebih orang yang telah dipercayakan dengan aset tersebut. Orang-orang yang dipercayakan dengan aset tersebut mungkin atau mungkin tidak memiliki saham kepemilikan dalam aset tersebut.

Penggelapan berbeda dari pencurian dalam tiga cara. Pertama, dalam penggelapan, konversi yang sebenarnya harus terjadi; kedua, pengambilan aslinya tidak boleh tanpa izin , dan ketiga, dalam bentuk adu penalti.

Dikatakan bahwa pengambilan itu bukan pelanggaran berarti mengatakan bahwa orang yang melakukan penggelapan memiliki hak untuk memiliki, menggunakan atau mengakses aset yang bersangkutan, dan bahwa orang tersebut kemudian mengeluarkan dan mengubah aset tersebut untuk penggunaan yang tidak disengaja atau tanpa izin.

Konversi mengharuskan sekresi mengganggu properti , bukan hanya memindahkannya. Seperti halnya pencurian, yang menjadi ukuran bukanlah keuntungan bagi si penggelapan, melainkan kerugian bagi para pemangku kepentingan aset. Contoh darikonversi adalah ketika seseorang mencatat cek dalam daftar cek atau log transaksi yang digunakan untuk satu tujuan tertentu dan kemudian secara eksplisit menggunakan dana dari rekening giro untuk tujuan lain yang sama sekali berbeda.

Ketika penggelapan terjadi sebagai bentuk pencurian, membedakan antara penggelapan dan pencurian bisa menjadi rumit. Membuat perbedaan sangat sulit ketika berhadapan dengan penyelewengan properti oleh karyawan.

Untuk membuktikan penggelapan, negara harus menunjukkan bahwa pekerja tersebut memiliki barang-barang "berdasarkan pekerjaannya"; yaitu, bahwa karyawan telah secara resmi mendelegasikan wewenang untuk melakukan kontrol substansial atas barang.

Biasanya, dalam menentukan apakah karyawan memiliki kontrol yang cukup, pengadilan akan melihat faktor-faktor seperti jabatan, deskripsi pekerjaan, dan praktik operasional tertentu dari perusahaan atau organisasi. Misalnya, manajer departemen sepatu di department storekemungkinan akan memiliki kendali yang cukup atas inventaris toko (sebagai kepala departemen sepatu) sepatu; bahwa jika mereka mengubah barang untuk digunakan sendiri, mereka akan bersalah atas penggelapan. Di sisi lain, jika karyawan yang sama mencuri kosmetik dari departemen kosmetik toko, kejahatannya bukanlah penggelapan tetapi pencurian. Untuk kasus ini dapat menunjukkan sulitnya membedakan pencurian dan penggelapan.

Korupsi juga dapat memfasilitasi perusahaan kriminal seperti perdagangan narkoba , pencucian uang , dan perdagangan manusia , meskipun tidak terbatas pada kegiatan ini. Penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk tujuan lain, seperti represilawan politik dan kebrutalan polisi umum , juga dianggap korupsi politik.

**

Korupsi adalah konsep yang sulit untuk didefinisikan. Definisi korupsi yang tepat membutuhkan pendekatan multi-dimensi. Machiavelli mempopulerkan dimensi tertua korupsi sebagai penurunan kebajikan di antara pejabat politik dan warga negara.

Versi modern dari psikolog Horst-Eberhard Richter mendefinisikan korupsi sebagai perusakan nilai-nilai politik. Korupsi sebagai penurunan kebajikan telah dikritik sebagai terlalu luas dan terlalu subjektif untuk diuniversalkan.

Dimensi kedua korupsi adalah korupsi sebagai perilaku menyimpang. Sosiolog Christian Hffling dan Ekonom JJ Sentuira sama-sama menggolongkan korupsi sebagai penyakit sosial; yang terakhir mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan seseorang.

Dimensi ketiga adalah quid pro quo. Korupsi selalu merupakan pertukaran antara dua orang atau lebih di mana orang/pihak memiliki barang ekonomi, dan orang/pihak lain memiliki kekuatan yang ditransfer untuk digunakan menurut aturan dan norma yang tetap, menuju kebaikan bersama. Keempat, tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi juga berbeda.

Heidenheimer membagi korupsi menjadi tiga kategori. Kategori pertama disebut korupsi kulit putih; tingkat korupsi ini sebagian besar dipandang dengan toleransi dan bahkan mungkin sah dan sah; biasanya didasarkan pada ikatan keluarga dan sistem patron-klien. Jenis korupsi yang sering terjadi di negara-negara konstitusional atau negara transisi ke masyarakat yang lebih demokratis disebut korupsi abu-abu dianggap tercela menurut norma moral masyarakat,tetapi orang-orang yang terlibat kebanyakan masih kurang merasa melakukan sesuatu yang salah. Kategori ketiga, korupsi hitam sangat parah sehingga melanggar norma dan hukum masyarakat. Dimensi terakhir disebut "politik bayangan;" ini adalah bagian dari proses politik informal yang melampaui kesepakatan politik informal yang sah hingga perilaku yang sengaja disembunyikan

**

Masih banyak jika ingin digali dari Korupsi Politik ini, namun beberapa point itama yang sudah saya sebutkan diatas, mudah-mudahan dapat menjadi, entah sebuah ukuran bagi kinereja penegak hukum, khususnya KPK atau untuk sekedar pengetahuan saja.

Semoga artikel ini bermanfaat.

Salam