Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia gencar membumikan nilai-nilai kebangsaan dan keberagamaan melalui berbagai program moral dan ideologis. Mulai dari Moderasi Beragama (Kementerian Agama), Program Internalisasi Pancasila atau PIP (BPIP), Revolusi Mental (Kemenko PMK), hingga Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK (Kemdikbudristek). Di tingkat lokal, program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kampung Moderasi juga digulirkan sebagai upaya membentuk masyarakat yang toleran, religius, dan nasionalis.
Semua ini seolah lahir dari satu keprihatinan besar: bahwa "mental bangsa" sedang menghadapi krisis. Maka negara mengambil peran aktif, bahkan dominan, dalam membina moralitas publik. Namun di tengah intensitas pelatihan, seminar, dan kampanye publik yang menyertai program-program ini, muncul pertanyaan penting: sejauh mana program moral negara benar-benar mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat, baik di tingkat akar rumput maupun elite birokrasi?
Moralitas yang Diajarkan vs. Realitas yang Dihadapi
Secara administratif, program-program ini tampak masif. Ribuan ASN, guru, penyuluh agama, hingga tokoh masyarakat telah mengikuti training of trainers (ToT) dan pelatihan nilai. Modul digital dan cetak disebarkan, jargon seperti "moderasi", "kebhinekaan", "etika publik", dan "karakter Pancasila" digaungkan.
Namun realitas sosial tidak selalu bersesuaian. Laporan Setara Institute (2024-2025) menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) justru meningkat. Dalam periode Januari–Desember 2024 saja, tercatat 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran KBB, naik dari 217 peristiwa dan 329 tindakan pada tahun sebelumnya. Bahkan pada Mei 2025, seorang siswa SD di Riau menjadi korban kekerasan fisik karena perundungan berbau agama, terjadi di tengah kampanye toleransi yang sedang digencarkan negara.
Di tingkat elite, moralitas publik juga menghadapi krisis. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia naik dari 34 ke 37 pada 2024, namun para peneliti UGM menilai bahwa peningkatan ini lebih dipengaruhi revisi indikator global ketimbang peningkatan nyata dalam integritas birokrasi. Sementara itu, skandal korupsi tetap bermunculan: dari kasus pemerasan aparat dalam peristiwa rave Jakarta hingga korupsi Pertamina yang merugikan negara hampir Rp968 triliun pada 2025.
Tabel: Program Pembinaan Moral Negara vs. Fakta Demoralisasi (2024–2025)
Program Moral Negara
Tujuan Utama
Fakta Demoralisasi 2024–2025
