Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah resmi digelar pada 14 Februari.Â
Dari segala isu yang meluap di masa kampanye, yang paling mencolok adalah masuknya Gibran di bursa wakil Presiden sebagai produk dinasti.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'dinasti' memiliki arti keturunan raja-raja yang memerintah. Istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan sebuah kerajaan. Seperti di China misalnya, terdapat Dinasti Yuan (1271-1368 M), Dinasti Ming (1368-1644 M), dan Dinasti Qing (1644-1911 M).
Lantas, apakah politik dinasti itu normal dan patut dinormalisasi di negara Indonesia yang konon berlandaskan demokrasi?
Dinasti Era Soeharto
Praktik politik dinasti di Indonesia menguat pertama kali pada era Presiden Soeharto. Kala itu itu, presiden kedua Indonesia menempati puncak pimpinan selama lebih dari 6 periode alias 32 tahun.Â
Selama kepemimpinannya, Soeharto telah mengangkat sang anak sulung, Siti Hardiyanti sebagai anggota MPR RI periode 1992-1998 dan Menteri Sosial pada tahun 1998.Â
Anak kedua dan ketiga Soeharto, Hutomo Mandala dan Sigit Harjodujanto, memimpin PT Humpuss yang menangani bermacam usaha di bidang properti, kontruksi, transportasi, hingga produksi minyak tanah dan solar.
Juga ada PT Citra Lamtoro Gung dan PT Bimantara Citra yang masing-masing dipimpin oleh anak pertama dan keempat Soeharto,
Kekuasaan dan gurita bisnis Presiden Soeharto menimbulkan banyak celah korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini yang kemudian memicu gerakan reformasi 1998 dari para aktivis dan mahasiswa.
