Ingat! Beban Negara yang Sesungguhnya adalah Para Pejabat

Baru-baru ini, telinga kita panas mendengar guru disebut sebagai beban negara. Guru, pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang dengan gaji pas-pasan di pelosok negeri, malah dianggap beban. Ada-ada saja.

Tapi coba kita berpikir jernih sejenak. Jika guru adalah beban, lalu apa sebutan yang pantas untuk para pejabat yang menikmati gaji fantastis, tunjangan selangit, dan fasilitas mewah, sementara pajak mereka dibayarkan oleh keringat rakyat?

Tidakkah mereka yang lebih pantas disebut beban negara yang sesungguhnya?

Baca juga: 10 Ciri Guru yang Layak Disebut sebagai Beban Negara

Ketika Guru Disebut Beban
Mari kita bicara tentang guru. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik karakter, membentuk masa depan bangsa. Banyak dari mereka, terutama guru honorer, harus puas dengan gaji yang jauh di bawah upah minimum, bahkan tak jarang harus merangkap pekerjaan lain hanya untuk bertahan hidup. Mereka tetap taat membayar pajak, seperti kita semua. Setiap rupiah yang terpotong dari gaji mereka adalah kontribusi nyata untuk negara.

Namun, di tengah pengabdian tanpa pamrih ini, mereka justru dicap sebagai beban. Sebuah ironi yang begitu menyakitkan.

Gaji Fantastis dan Privilese PPh Pasal 21: Wajah Asli Beban Negara
Di sisi lain, mari kita lihat para pejabat kita. Gaji pokok mereka memang sudah jauh di atas rata-rata, tapi itu belum seberapa. Ada tunjangan kinerja, tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, hingga tunjangan untuk menutupi biaya pajak penghasilan mereka.

Iya, Anda tidak salah baca. Pajak penghasilan mereka, yang seharusnya menjadi kewajiban pribadi, dibayarkan oleh uang rakyat. Ini bukan sekadar kebijakan, tapi sebuah privilese yang menjijikkan.

Baca juga: Demi Keadilan, Negara Wajib Hapus Tunjangan PPh Pasal 21 Para Pejabat!

Sementara kita, rakyat biasa, berjuang mati-matian agar penghasilan tidak terpotong, mereka justru menikmati gaji yang bersih tanpa potongan sepeser pun.

Baca juga: Tunjangan Rumah DPR Bikin Saya Gelisah (Geli-geli Resah)

Bayangkan. Kita membayar pajak untuk membangun jalan, jembatan, dan sekolah. Tapi dari uang pajak itu pula, negara membayar gaji mereka, dan bahkan membayar pajak mereka sendiri. 

Bukankah ini skema yang aneh? Ini seperti kita menyewa pelayan, lalu kita pula yang harus membayar gaji, dan membiayai semua pengeluaran pribadi mereka.