Sekali lagi, alasan utuh penunjukkan Prabowo tetap berasal dari Presiden Jokowi sendiri. Akan tetapi, jika dihubung-hubungkan dengan peristiwa politik pasca Pilpres 2019 lalu, tampaknya erat terkait dengan "Tiga Sikap Politik Prabowo dan Gerindra" sebelum memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satunya soal Konsepsi Ekonomi menyangkut ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan.
Kala itu, pada Rabu, 16 Oktober 2019, berlokasi di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo yang belum jelas bakal masuk di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diketahui telah menyodorkan semacam proposal konsep pembangunan ekonomi ke pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Proposal tersebut pun diungkap terbuka Prabowo di hadapan ribuan kader partainya. Dahnil Anzar Simanjuntak selaku juru bicara pasangan Prabowo-Sandi turut menjelaskannya kepada awak media.
"Jadi Pak Prabowo menyampaikan tiga sikap politiknya sebagai sikap beliau. Namun bila tidak, kami akan tetap bekerja sama untuk kepentingan NKRI. Pak Prabowo memahami pentingnya komunikasi dan silaturahim secara terus menerus setelah kontestasi Pilpres seperti menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara," ucap Dahnil (16/10/2019, Baca: KOMPAS.com).
Mungkinkah penunjukkan Prabowo terkait proposal konsepsi? Sangat mungkin. Meskipun berstatus sebagai menteri pertahanan, gagasan Prabowo tetap diakomodir oleh Presiden Jokowi. Cuma yang disayangkan adalah, mengapa presiden harus memaksakan Prabowo yang menjalankannya, padahal sebenarnya ada kementerian yang berhak, yaitu Kementerian Pertanian.
Mengenai ide dan gagasan pengembangan lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah ini, semalam (Kamis, 09 Juli 2020) di KOMPAS TV diperjelas dan diafirmasi oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono. Bahwa, pihak yang berinisiasi mengajukan proposal yaitu Kementerian Pertahanan. Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, akhirnya presiden menyetujuinya. Sila tonton tayangan berikut: sila klik KOMPAS TV ini.
Alasan politis di balik penunjukkan Prabowo oleh Presiden Jokowi tentu akan masih jadi materi perdebatan bagi sebagian pihak. Namun sesungguhnya tidak begitu penting untuk dibahas berlarut-larut, karena hanya akan menguras energi. Prabowo sudah ditunjuk, tidak mungkin diprotes secara berlebihan.
Sekarang publik tinggal mengawal saja dan terus berharap supaya proyek pengembangan lumbung pangan baru nasional terwujud nyata dan berhasil. Semoga tidak terbengkalai, hanya karena timbulnya konflik kepentingan dan tarik-ulur tanggungjawab di antara kementerian-kementerian terkait.
***
Pustaka lainnya: KOMPAS.com, detik.com
