Artinya, dari keempat nama, tiga di antaranya adalah kader Gerindra sedangkan satunya lagi pejabat tinggi Pemprov DKI Jakarta. Terkait dasar atau pertimbangan apa sehingga nama-nama itu yang terpilih, cuma Gerindra yang tahu.
Dengan begitu, apakah maksudnya calon wagub menjadi enam orang atau kader PKS dieliminasi? Bagaimana dengan kesepakatan awal bahwa pemilik jatah wagub adalah PKS? Apakah itu sudah dibatalkan?
Agaknya betul, Gerindra ingin mengeliminasi Agung dan Ahmad, dan pusat kendali (di DPRD) sudah di tangan mereka. Makanya mereka mengusung orang baru. Dan bisa ditebak, masuknya nama Saefullah juga hanya sebatas 'meramaikan' bursa saja. Gerindra ingin merebut kembali kursi wagub.
Ya, Gerindra beralasan karena PKS dianggap pasif berkoordinasi dengan fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. Hal itu diungkap oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik.
"Kan kami dulu sudah tanda tangan kesepakatan. Kami sudah calonin (dua kader PKS). Dalam setahun kan enggak jalan karena enggak jelas. Ya, dievaluasi dong. Orangnya atau komunikasinya kan di DPRD bukan cuma Gerindra sama PKS tapi juga fraksi lain harus dikomunikasikan. Barang sudah setahun enggak jalan. Setahun macet evaluasi kenapa didiemin sementara tuntutan publiknya kuat kan," kata Taufik.
Bisa jadi karena pasifnya PKS dan bisa juga karena keinginan Gerindra. Intinya, sekarang 'komando' sudah diambil alih penuh oleh Gerindra dan "hak prerogatif" menentukan cagub di tangan mereka.
Menanggapi munculnya empat nama cawagub baru, Ahmad (Anggota DPR RI periode 2019-2024 sekaligus cagub dari PKS) mengatakan Gerindra telah melanggar komitmen dan tidak punya politik.
"Masyarakat akan menilai Gerindra tidak komitmen, karena tidak memiliki etika politik. Dua nama Cawagub DKI itu sudah ada di DPRD, Agung Yulianto dan saya. Jadi ini bicara keseriusan, komitmen, dan etika politik," ujar Ahmad.
Apakah Gerindra melanggar komitmen dan tidak punya etika politik? Dari 'kacamata awam', iya. Tapi tidak dengan 'kacamata politik'. Adakah konsistensi abadi dalam politik? Tidak. Hari ini A, besok bisa B. Kemarin jadi musuh (rival), ke depan bisa jadi kawan (koalisi).
Maka dari itu, mengenai konflik (sementara) tarik-menarik jatah wagub antara PKS dan Gerindra diharapkan tidak membuat kepentingan warga DKI Jakarta terabaikan.
Posisi wagub itu penting supaya roda pemerintahan berjalan baik dan lancar. Kasihan juga Anies yang hampir frustasi hanya gara-gara rencana APBD 2020 DKI Jakarta yang kian menuai polemik. Anies sesungguhnya butuh pendamping.
