Fungsi strategis DPD ada di mana? Apakah hanya untuk mengurus usulan pemekaran wilayah baru (provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan seterusnya)? Diakui terbuka atau tidak oleh publik, keberadaan DPD bisa dinilai cuma menambah jumlah lembaga negara.
Sebenarnya bukan hanya fungsi dan tugasnya yang tumpah tindih dengan DPR, setidaknya ada dua lagi persoalan lain dari DPD sejak berdiri hingga sekarang yakni lokasi kantor dan konflik kepentingan politik.
Mengapa kantor DPD berada di wilayah pusat pemerintahan (DKI Jakarta), sementara pada UU MD3 disebutkan bahwa anggota DPD harus bekerja di domisili daerah pemilihannya? Apakah UU MD3 sekadar tulisan pajangan pada selembar kertas?
Bagaimana mungkin para anggota DPD mengaku sebagai perwakilan daerah namun kegiatan sehari-seharinya lebih banyak dihabiskan di ibu kota? Seberapa intensif mereka berinteraksi dengan masyarakat di daerahnya masing-masing?
Selanjutnya, terkait konflik kepentingan politik, patut disyukuri bahwa ketua DPD terpilih kali ini bukan berasal dari partai politik tertentu. Karena salah satu syarat menjadi anggota DPD adalah tidak boleh berafiliasi dengan partai politik mana pun.
Apakah syarat yang mestinya jadi prinsip utama tersebut tidak 'terinjak' kembali? Mestinya pengalaman buruk di periode-periode sebelumnya tidak terulang, di mana pernah dalam sejarah DPD, dua ketuanya berasal dari partai politik.
Jelasnya, ketua DPD pada periode 2004-2009 dijabat oleh Ginandjar Kartasasmita yang merupakan kader Partai Golkar, sedangkan di periode 2014-2019 dijabat oleh Oesman Sapta Odang yang nyata adalah kader sekaligus Ketua Umum Partai Hanura.
Kiranya beberapa persoalan tadi mewakili sebagian saja dari sekian hal yang patut jadi bahan evaluasi atas keberadaan DPD. Semoga lembaga negara yang ikut menggunakan uang rakyat itu semakin mempertegas lagi apa fungsi dan tugas-tugasnya, serta tetap patuh pada aturan yang ada.
***
