Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru negara, di mana sebagian lahannya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hal itu diungkapkan Jokowi kemarin, Senin, 26 Agustus 2019 di Istana Negara, Jakarta. Beliau didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi.
Atas keputusan Jokowi tersebut, sebagian pihak tentu ada yang merasa gembira dan sebagian lagi kecewa. Pihak yang merasa gembira pastinya warga Kaltim karena akhirnya daerah mereka bakal berkembang, sedangkan pihak yang kecewa pasti mereka yang tinggal di Pulau Jawa utamanya DKI Jakarta karena "keistimewaan" yang selama ini dibanggakan akan 'berpindah tangan'.
Apa pun itu, tujuan pemindahan ibu kota negara sesungguhnya adalah untuk mengurangi persoalan yang membebani DKI Jakarta, serta selanjutnya pembangunan di tanah air dapat semakin merata. Kira-kira itu sementara poin positif yang bisa ditangkap.
Namun apakah 'selurus' itu niat Presiden Jokowi memilih Kaltim dan bukan di wilayah lain, misalnya yang pernah gencar dikabarkan yakni Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya?
Adakah sesuatu yang berbeda untuk ditafsir umpamanya mungkin saja terkandung motif politik dengan desain besar sehingga Presiden Jokowi 'menolak' memenuhi harapan Bung Karno supaya Palangkaraya diteruskan untuk dikembangkan sebagai ibu kota negara?
"Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sampaikan hampir 2,6 juta (hektar) itu agar produktif. Dan kita tidak berikan yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo punya lahan yang luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar, juga di Aceh 120.000 hektar. Bahwa pembagian seperti ini, tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," ucap Jokowi menjawab pertanyaan Prabowo di lokasi debat, Hotel Sultan.
Singgungan Jokowi pun tidak dibantah Prabowo. Prabowo malah mengiyakan bahwa betul dirinya memiliki lahan di kedua wilayah itu.
"Kami minta izin, tadi disinggung soal tanah yang saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar. Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis," jawab Prabowo.
Jauh sebelum ada penetapan ibu kota baru di Kaltim, yakni usai debat ke-2 Pilpres 2019 tersebut, saya langsung bertanya dalam hati, apakah jika memenangkan Pilpres 2019, Jokowi bakal mengambil alih lahan Prabowo di Kaltim dan Aceh atau bagaimana.
Karena seperti yang diketahui publik, Jokowi memang kerap membagi-bagikan lahan plus sertifikat kepada warga untuk dikelola secara produktif agar bermanfaat meningkatkan taraf perekonomian mereka.
Sekali lagi saya masih terus menyimpan pertanyaan itu hingga akhirnya muncul penetapan ibu kota baru negara yang berlokasi di Kaltim, seperti yang diungkap Jokowi kemarin (Senin, 26 Agustus 2019).
Lalu bagaimana menghubungkan antara pemilihan Kaltim sebagai ibu kota negara dengan pertanyaan yang pernah saya simpan itu? Saya akhirnya agak berani mengambil kesimpulan bahwa keputusan Jokowi telah berhasil menjawab pertanyaan saya.
Jokowi memilih wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara karena di sana terdapat lahan yang sedang dikuasai Prabowo. Terungkap fakta bahwa betul demikian.
Prabowo memiliki lahan yang dikelola beberapa perusahaannya, antara lain melalui PT Tanjung Redeb Hutani seluas 187.920 hektare (Berau), PT Tambang Berau Coal seluas 2.000 hektare (Berau), PT Kaltim Nusantara Coal seluas 14.950 hektare (Berau), PT Nusantara Energy seluas 4.793 hektare (Berau), PT Erabara Persada Nusantara seluas 14.980 hektare (Kutai Timur), PT Nusantara Santan Coal seluas 14.990 hektare (Kutai Timur), PT Belantara Pusaka seluas 14.010 hektare (Kutai Timur), dan  PT Nusantara Kaltim Coal seluas 11.040 hektare (di Kutai Timur).
Benarkah lahan Prabowo berada persis di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara? Dan ternyata benar. Demikian diungkap oleh Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang.
Rupang mengaku, sebagian besar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku, dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama. Dua perusahaan tersebut adalah milik Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo.
Selain itu, Rupang menyebut pemindahan ibu kota ke wilayah itu hanya akan menguntungkan Prabowo dan keluarganya. Dia juga mengatakan bahwa di baliknya (pemindahan ibu kota) ada semacam kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca Pilpres 2019.
"Di Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama di Kecamatan Sepaku rencana ini (pemindahan ibu kota) akan menguntungkan Hashim Djojohadikusumo karena lahan di sana dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama. Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca-pilpres," ujar Rupang (Selasa, 27 Agustus 2019).
Tudingan Rupang pun diafirmasi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Dia membenarkan terkait hal itu namun tidak mau merinci di lokasi mana lahan tersebut berada. Dia juga membantah kalau di baliknya ada kesepakatan politik antara Jokowi dan Prabowo.
"Saya sudah lihat polemik tentang lahan (Prabowo di Kaltim). Memang kita (Prabowo) punya lahan (di sana). Apa gara-gara ada lahan itu jadi salah? Kan enggak juga. Saya pikir kita tidak akan pernah menanggapi itu karena lahan itu sudah ada sebelum ada rencana pemindahan ibu kota. Saya rasa enggak. Pak Presiden ( Jokowi) punya pemikiran lebih besar dari itu. Tapi sekalipun, tak ada apa-apanya bagi kami, demi bangsa dan negara kalau diminta lahan kami pun Pak Prabowo pasti mau," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 27 Agustus 2019).
Di samping Rupang dan Edhy, ternyata Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan turut memperjelas keberadaan lahan milik Prabowo. Dahlan menyampaikan bahwa dulu kawasan yang kini dikuasai Prabowo pernah diberikan kepada perusahaan asal Amerika Serikat yang berpusat di Oregon, bernama International Timber Corporation Indonesia (ITCI).
"Ketika kawasan itu masih hutan pernah disebut sebagai kawasan emas hijau. Kayunya menghasilkan dolar tidak henti-hentinya. Kayu-kayu besar ditebang. Diekspor dalam bentuk gelondongan. Lewat teluk itu. Tentu sudah tidak ada lagi hutan itu di sana. Juga tidak ada lagi ITCI. Pemilik perusahaan itu sudah bukan orang Amerika lagi. Sudah berganti orang Indonesia. Namanya Prabowo Subianto," ungkap Dahlan, seperti yang dirilis di laman disway.id, Selasa (27/8/2019).
Dahlan menambahkan, wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berada persis di bekas Hak Pengusahaan Hutan ITCI. Wah, faktanya semakin tersingkap jelas dan rasanya sulit dibantah. Kesimpulannya, lokasi ibu kota baru terletak di lahan milik Prabowo.Â
Apakah ada hubungannya dengan 'singgungan' saat debat ke-2 Pilpres 2019? Apakah keputusan Jokowi menyiratkan maksud untuk "merebut" kembali lahan Prabowo ke pangkuan negara? Apakah benar pula di baliknya ada kesepakatan kompensasi politik?
Saya dan Anda para pembaca belum berhak memberi jawabannya. Kita tunggu saja perkembangan terbaru. Mudah-mudahan saja pemindahan ibu kota murni untuk tujuan mulia yakni mengurai berbagai persoalan yang dihadapi negeri ini.
***
