Perhelatan pesta demokrasi besar telah usai, suhu perpolitikan di tanah air juga mulai stabil, meski masih tersisa beberapa pekerjaan berat, yakni penghitungan perolehan suara yang sedang dalam proses. Apa pun hasil akhirnya nanti, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan mampu menerimanya dengan berbesar hati.
Walaupun demikian, tentu segala proses yang sudah dilewati, mulai dari awal hingga akhir wajib dievaluasi oleh seluruh pihak untuk dijadikan sebagai bahan refleksi bersama dalam menghadapi pesta demokrasi serupa di masa yang akan datang, apakah itu nanti berkaitan dengan kepentingan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan pemimpin tingkat nasional dan para anggota wakil rakyat.
Jika ditanya, apa evaluasi pokok terhadap pesta demokrasi yang belum lama ini digelar, pasti akan sangat banyak, sementara waktu tidak cukup untuk menguraikannya satu per satu. Namun hal terpenting di antara semuanya itu adalah mengenai pelaksanaan pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan para anggota wakil rakyat yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.
Semua pihak tentu sepakat bahwa pesta demokrasi kali ini menyita energi, waktu, pikiran dan materi yang tidak sedikit. Namun hal tersebut mau tidak mau harus diterima, itulah konsekuensi yang tidak dapat dielakkan.
Sebelumnya, salah satu motivasi dua pesta demokrasi (pilpres dan pileg) diselenggarakan berbarengan adalah untuk menghemat anggaran pembiayaan, yang diperkirakan akan menelan dana hingga ratusan triliun rupiah jika dilakukan secara terpisah. Dengan digabung, dana yang dihabiskan hanya mencapai Rp25 triliun. Bukan cuma itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak sampai berhari-hari, melainkan cukup satu hari saja, kecuali yang digelar di luar negeri.
Motivasi tercapai, dana sukses ditekan, dan waktu berhasil dipersingkat. Namun betulkah tidak ada efek negatif di balik itu?
Perhelatan pesta demokrasi yang dirasa efektif tersebut ternyata meninggalkan jejak buruk yang tidak gampang untuk diatasi dalam waktu singkat. Perlu diingat kembali, proses panjang terhadapnya turut menyisakan luka akibat gesekan kuat, baik oleh para kontestan (capres, cawapres, caleg) maupun masyarakat awam. Kompetisi nyatanya tidak hanya dilakoni oleh elit-elit politik yang berperan sebagai pemain, namun juga masyarakat yang berstatus sebagai pemilih.
Masyarakat yang seharusnya cukup mengenal dan kemudian menentukan hak pilihnya sampai harus berkonflik satu sama lain, saking terlalu semangat membela dan memperjuangkan para jagoan pilihan mereka. Belum lagi konflik yang terjadi di antara para kontestan sendiri yang turut memperparah keadaan.
Ada yang ikhlas dan berbesar hati menerima kenyataan, tetapi tak sedikit pula yang menolak, bahkan ada beberapa yang berniat menciptakan kegaduhan baru dan lebih besar serta berharap masyarakat konsisten terlibat.
Sampai kapan konflik dan kegaduhan di negeri ini dibiarkan berlangsung? Bukankah sebaiknya relasi sosial yang terlanjur renggang diupayakan untuk direkatkan kembali?
Karena sebaik apa pun konsep, desain dan proses pelaksanaan pesta demokrasi, jika masing-masing pihak tidak berusaha untuk bersikap lebih dewasa, hal-hal buruk akan terus menimpa bangsa ini. Pesta demokrasi yang sejatinya menjadi ajang berbenah malah berujung musibah.
Di atas disebutkan bahwa motivasi perhelatan pesta demokrasi yang berbarengan adalah persoalan efisiensi waktu dan dana. Betul, keduanya tercapai. Namun bukankah akan lebih baik lagi jika dipisah saja ke depan?
Dana dan waktu tidak boleh dijadikan alasan utama. Dampak konflik sosial yang mestinya dipertimbangkan. Untuk kepentingan pilpres saja sudah cukup meriuhkan, apalagi ditambah dengan pileg.
Bila diungkap jujur, di antara dua kepentingan, hanya pilpres yang sepertinya berhasil. Pilpres yang boleh dibilang sukses menyita perhatian masyarakat, sedangkan pileg tidak. Pileg tak ubahnya sebagai pesta pelengkap semata. Padahal para konstestan pileg lebih banyak, jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.
Namun sekali lagi, perhatian publik terhadap kontestan pileg sebanyak itu kalah daripada kontestan pilpres yang hanya berjumlah empat orang. Jangan heran ketika mayoritas masyarakat pengguna hak pilih tidak tahu dan memang tidak mau tahu tentang persoalan pileg, siapa saja para calonnya, dan untuk apa para calon tersebut dipilih.
Oleh sebab itu, ke depan, alangkah baiknya bila perhelatan besar serupa, yaitu pilpres dan pileg diusahakan diadakan terpisah, entah berselang dalam hitungan mingguan atau bulanan. Tujuannya adalah supaya kedua kepentingan itu mendapat perhatian dengan porsi yang sama. Harapan terpilihnya pemimpin nasional berkualitas terwujud dan keinginan mendapatkan para wakil rakyat yang kompeten juga terealisasi.
***
