Mohon tunggu...
Try Raharjo
Try Raharjo Mohon Tunggu... Foto/Videografer - Orang Republik

Subscribe ya dan like channel YouTube punyaku youtube.com/c/indonesiabagus

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pemindahan Ibu Kota Negara, Urgensi dan Implikasinya

20 Januari 2022   22:00 Diperbarui: 23 Januari 2022   07:13 1867
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ibukota negara baru| Sumber: Kompas.com

Pihak kolonial membangun markas besar tentara KNIL, dan kompleks pusat perkantoran pemerintah, serta perumahan untuk para pejabat. 

Selain itu dibangun pula Hoofdbureau PTT (kantor pusat Post Telefoon en Telegraaf), di samping 600 rumah dinas pejabat, yang sampai kini masih dimanfaatkan warga kota Bandung. Dibangun juga rumah dinas untuk Gubernur Jenderal di tebing de Grootweg (Jalan Siliwangi sekarang).

Perusahaan kereta api SS (Staatsspoor en Tramwegen) juga meresmikan jalurnya ke berbagai kota lain yang berpusat di kota ini. Gouvernements Bedrijven yang sekarang disebut dengan Gedung Sate dibangun pada mulanya untuk direncanakan sebagai kantor pemerintahan dan menggantikan yang sudah ada di Jakarta.

3. Bogor

Buitenzorg atau Bogor sempat dijadikan sebagai alternatif untuk menggantikan peran Jakarta, sehingga pada masa itu dibangun gedung sebagai tempat kerja untuk gubernur jenderal Hindia Belanda di Bogor.

Pada periode 1745-1808, kota Bogor bahkan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu memilih untuk menjalankan roda pemerintahannya di Bogor, meskipun tidak resmi.

Menurut catatan, sedikitnya ada sembilan gubernur Jenderal Hindia Belanda sebelum Daendels pernah bertempat tinggal di Istana Bogor. Namun peresmiannya baru tejadi pada 1886 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 11 Tahun 1866. Upaya lebih lanjut tertunda karena pecahnya perang dunia (Baca Kompas).

Upaya pemindahan ibu kota dilakukan kembali pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beberapa kota sempat dipertimbangkan oleh Presiden Soekarno untuk dijadikan sebagai ibu kota negara baru, yaitu Bandung, Malang, Surabaya, Temanggung, Magelang, dan Palangkaraya. Untuk alasan kondisi darurat keamanan, tercatat pusat pemerintahan negara kita pernah dipindahkan ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.

4. Palangkaraya

Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 25 Januari 1997, Presiden Soekarno mempunyai visi bahwa sebaiknya ibu kota baru berada di luar Pulau Jawa yang antara lain disebutnya Palangkaraya.

Beberapa kontraktor dari Rusia sudah didatangkan ke Kota Palangkaraya untuk membangun jalan besar menuju Kotawaringin, tapi ternyata ini tidak bisa direalisasikan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun