Mohon tunggu...
dabPigol
dabPigol Mohon Tunggu... Nama Panggilan

Orang biasa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

"Teroris Visual" di Ruang Publik

5 Maret 2019   12:06 Diperbarui: 5 Maret 2019   12:03 0 2 1 Mohon Tunggu...
"Teroris Visual" di Ruang Publik
Sumber gambar: tirto.id

Istilah " Teroris Visual  "  diberikan oleh  Sumbo Tinarbuko, penggerak Komunitas Reresik Sampah Visual,  atas alat peraga kampanye yang dipasang seenaknya telah mengotori ruang-ruang publik.

 Atribut kampanye berupa poster, spanduk, baliho-yang bisa Anda temui di tempat tinggal Anda.   Karena itu, teroris visual sebenarnya merupakan sindiran, kalau tidak bisa disebut protes keras.  

Atas perilaku cara berkampanye tanpa etika sampai menghilangkan " kemerdekaan publik " yang biasanya dikemas dengan jargon mohon doa dan dukungannya. Ada sedikit cerita tentang hal itu. 

Suatu hari saya didatangi tetangga yang ingin tahu cara pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye). Ia dimintai tenaganya oleh teman SD untuk memasangnya di lingkungan sekitar. 

Tentu dengan janji mendapat uang pasang. Karena tahu bahwa hal itu jamak terjadi di masa kampanye pemilu, saya sarankan agar sang tetangga berkordinasi dengan PPDK (petugas pengawas (Pemilu) tingkat desa/ kelurahan) agar tidak menyalahi aturan. 

Terutama tentang etika atau sopan santun "bertamu". Karena durasi pemasangan hampir pasti cukup lama sampai datangnya hari tenang tiga hari (biasanya) sebelum hari pemungutan suara. 

Tamu kita adalah orang-orang yang akan menentukan masa depan daerah atau negeri. Calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakilnya tentu merupakan manusia beradab. Tahu diri cara bertamu yang baik. Dari mengucap salam sampai berpamitan setelah menunaikan "hajat"-nya.  Karena, kelak, mereka akan memimpin jalan kehidupan ke arah tertentu. Jika dalam cara bertamu saja tidak mengindahkan sopan santun, pantaskah ia menjadi pengarah jalan menuju kebaikan? 

Hal sederhana yang sering dilupakan oleh mereka yang menyatakan diri calon wakil atau pemimpin kita di masa depan. Jadi, mengapa tidak digunakan cara yang lebih simpatik untuk mendapatkan "restu" dan dukungan publik. Atau, pernahkah dipikirkan secara saksama (termasuk segala kemungkinan efek negatifnya) dari cara mengenalkan diri yang lebih menghormati hak dan kemerdekaan publik ? 

Memberi teladan (contoh yang benar, baik dan sehat) tetap lebih bermartabat. Ketimbang membiarkan "orang suruhan" bekerja menurut selera dan pemahamannya.