Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkali-kali muncul di layar televisi meminta rakyat Indonesia tidak mudik. Hal ini sesuai keputusan pemerintah melarang segala jenis mudik baik lokal maupun mudik antarprovinsi sepanjang 6-17 Mei.Bahkan atas larangan ini, Polri sudah turun tangan menyekat pemudik selama masa larangan mudik berlangsung. Ada 381 posko penyekatan didirikan, ratusan ribu personel siaga.
Namun, di tengah larangan yang terus digemborkan, ternyata pihak pemerintah lain malah membebaskan Warga Negara Asing (WNA) masuk Indonesia. Apa pun alasannya, hal ini jelas melukai hati rakyat. Karenanya, netizen dan warganet pun banyak yang menunggu Presiden Jokowi tampil di layar televisi meminta WNA tidak masuk Indonesia.
Tapi hingga beberapa kali WNA nyelonong masuk Indonesia, ada saja pihak yang membela dan membenarkan WNA masuk Indonesia.
Ke mana Presiden kita? Bisa melarang rakyat mudik di negaranya sendiri. Tapi tak pernah melarang WNA masuk Indonesia. Tak pernah tampil di televisi seperti saat melarang rakyat mudik. Padahal Warga Negara Indonesia (WNI) juga di larang masuk ke beberapa negara lain.
Maka, bila pengetatan dilawan dengan nekat curi start mudik, jangan salahkan rakyat. Apapun yang disebut Kementerian Perhubungan yang mengakui ada prediksi 7 persen atau 18 juta warga akan tetap pulang kampung. Ribuan santri juga sudah lebih dulu pulang, menyusul kemudian belasan ribu TKI kembali ke tanah air, mengapa harus dibahas?
Tengok berapa kali WNA dari India dan China diloloskan masuk Indonesia, mengapa tidak disuruh putar balik ke negaranya? Termasuk WNI yang juga mudik dari manca negara? Semua bebas masuk dengan dalih ada syarat yang terpenuhi.
Bila ada pihak yang menyebut ada ketidakberaturan antara kebijakan dengan fakta di lapangan dan cenderung kontraproduktif, maka tidak salah.
Karenanya, sewajibnya Presiden dan pemerintah menyadari, rakyat sudah sangat jenuh dengan segala aturan yang  timpang tindih.
Pemerintah pun terlihat nampak santai, meski tak sekali dua kali mengeluarkan kebijakan yang tidak selaras antar kementerian dan lembaga. Menetapkan mudik dilarang, tapi di sisi lain instrumen pemerintah lain tidak sejalan dalam kebijakan, larangan mudik.
Mobilitas dengan tajuk mudik di dalam negeri tegas dan ketat dilarang, tapi WNA Â bebas masuk dan WNI boleh mudik. Sementara, inkonsistensi kebijakan pemerintah juga terjadi kala Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mengajak masyarakat mengunjungi destinasi wisata lokal selama libur Hari Raya Idulfitri 1442 hijriah pada Mei mendatang.
Jadi untuk apa melarang rakyat mudik untuk menekan Covid-19, tapi membiarkan varian corona baru masuk Indonesia. Bahkan datanya, sudah ada tujuh varian corona yang berhasil teridentifikasi, yakni varian D614G, B117, N439K, E484K, B1525, B1617, dan B1351 ada di Indonesia.
