Ironisnya kelas standar yang diharapkan menjadi solusi oleh pemerintah, jelas akan menjadi musibah bagi rakyat. Jelas, munculnya kelas standar yang berbuntut iuran pun akan membengkak, meski ketentuan mengenai kelas standar tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020.Â
Pada Pasal 54 A berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020, tetap saja jelas akan kembali membelenggu hati dan pikiran rakyat.
Bila benar kelas standar nantinya mengharuskan setiap kepala rakyat membayar Rp 75.000, maka jelas akan sangat memberatkan siapa dan menguntungkan siapa.
Rakyat yang kaya akan semakin enak hidup di Republik Indonesia, karena cukup merogoh kocek 75 ribu rupiah untuk setiap anggota keluarganya demi membayar upeti bernama iuran kesehatan. Bagaimana dengan rakyat kelas menengah hingga rakyat miskin yang untuk sekadar makan sehari-hari saja susah?
Apakah lahirnya iuran BPJS Kesehatan akan memenuhi azas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? lebih dari itu, apakah lahirnya Iuran BPJS Kesehatan juga sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945, sebab kondisi rakyat Indonesia memang masih lebih banyak yang miskin ekonomi/harta dan juga masih banyak sekali rakyat yang miskin hati, meski kaya harta Sementara, untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, jelas harus dengan uang, bukan kekayaan hati.
Salah apa rakyat? Iuran BPJS dikutak-katik terus, rakyat juga yang harus menanggung beban dan derita di tengah NKRI.yang sudah lepas dari 75 tahun dari penjajahan kolonialisme.
