Ganjar Pranowo: Antara Harapan dan Kenyataan di Bawah Bayang-Bayang PDI P

Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode, telah resmi ditunjuk oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024. Ia akan berpasangan dengan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagai calon wakil presiden.

Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai reaksi dari publik, baik yang mendukung maupun yang menolak. Bagi para pendukungnya, Ganjar Pranowo dianggap sebagai sosok pemimpin yang visioner, inovatif, dan dekat dengan rakyat. Ia juga memiliki rekam jejak yang baik dalam memimpin Jawa Tengah, salah satu provinsi terbesar dan terpadat di Indonesia, selama delapan tahun. 

Namun, bagi para penolaknya, Ganjar Pranowo dianggap sebagai boneka dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P dan Presiden Kelima Indonesia. Ia juga dinilai tidak memiliki otoritas dan integritas yang cukup untuk menjadi presiden, terutama dalam menghadapi berbagai masalah strategis yang dihadapi bangsa, seperti pandemi Covid-19, krisis ekonomi, ancaman terorisme, dan konflik politik.

Lantas, siapakah sebenarnya Ganjar Pranowo? Apa yang menjadi motivasi dan visinya dalam mencalonkan diri sebagai presiden? Dan bagaimana ia akan menghadapi tantangan dan hambatan yang ada di bawah bayang-bayang PDI-P?

Ganjar Pranowo lahir dari keluarga sederhana di Karanganyar, Jawa Tengah, pada 28 Oktober 1968. Ayahnya adalah seorang polisi yang pernah terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatra. Nama aslinya adalah Ganjar Sungkowo, yang berarti ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, ketika memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya.

Sejak kecil, Ganjar Pranowo sudah menunjukkan minat dan bakat dalam bidang politik. Ia aktif dalam kegiatan pramuka dan organisasi kemahasiswaan. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Ia juga pernah bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia dan dosen di beberapa perguruan tinggi. 

Karier politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan PDI-P pada tahun 1999. Ia terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII selama dua periode, yaitu 2004-2009 dan 2009-2013. Ia dikenal sebagai salah satu politisi yang kritis dan vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Ia juga aktif dalam berbagai komisi dan fraksi di DPR, seperti Komisi I yang menangani pertahanan, luar negeri, dan komunikasi, dan Fraksi PDI-P.  

Pada tahun 2013, ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah bersama Heru Sudjatmoko sebagai wakilnya. Ia berhasil mengalahkan pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih, yang diusung oleh koalisi partai-partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dengan perolehan suara sebesar 40,8 persen. Ia kemudian dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah ke-15 pada 23 Agustus 2013.  

Selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerapkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Beberapa program unggulannya antara lain adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Tani, Kartu Peduli Lansia, Kartu Peduli Disabilitas, dan Kartu Peduli Pendidikan. Ia juga mengembangkan sistem e-government, e-budgeting, e-planning, dan e-reporting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.  

Selain itu, Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai sosok yang komunikatif, responsif, dan kreatif dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ia sering melakukan blusukan, dialog, dan sosialisasi di berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Ia juga aktif menggunakan media sosial, seperti Twitter, Instagram, dan YouTube, untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada publik. Ia bahkan pernah membuat lagu, puisi, dan video parodi untuk mengkritik pemerintah pusat terkait penanganan pandemi Covid-19.  

Pada tahun 2018, ia kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah bersama Taj Yasin Maimoen sebagai wakilnya. Ia berhasil mempertahankan jabatannya dengan mengalahkan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah, yang diusung oleh koalisi partai-partai pendukung Prabowo Subianto, dengan perolehan suara sebesar 57,8 persen. Ia kemudian dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode kedua pada 5 September 2018.  

Namun, pada 5 September 2023, Ganjar Pranowo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Jawa Tengah setelah ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDI-P. Ia digantikan oleh Nana Sudjana sebagai pelaksana tugas (plt) Gubernur Jawa Tengah. Keputusan ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Beberapa mengapresiasi langkah Ganjar Pranowo sebagai bentuk konsistensi dan dedikasinya dalam berpolitik. Namun, beberapa juga mengecam langkah Ganjar Pranowo sebagai bentuk pengkhianatan dan pengabaian terhadap amanah rakyat Jawa Tengah.  

Dalam pencalonannya sebagai presiden, Ganjar Pranowo mengusung visi untuk membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Ia menawarkan konsep "Indonesia Baru" yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia juga menjanjikan untuk melanjutkan dan memperbaiki program-program pemerintahan Joko Widodo, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan hidup.  

Namun, dalam perjalanannya menuju kursi presiden, Ganjar Pranowo harus menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang tidak mudah. Salah satunya adalah bayang-bayang PDI-P sebagai partai pengusungnya. PDI-P, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, merupakan partai terbesar dan terkuat di Indonesia saat ini. Partai ini memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aspek politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Partai ini juga memiliki basis massa yang loyal dan militan, terutama di Jawa dan Bali.  

Di satu sisi, bayang-bayang PDI-P dapat menjadi kekuatan dan keunggulan bagi Ganjar Pranowo dalam meraih dukungan dan simpati dari masyarakat. PDI-P memiliki jaringan dan sumber daya yang luas dan kuat di seluruh Indonesia. PDI-P juga memiliki citra dan identitas yang kuat sebagai partai nasionalis, demokratis, dan pro-rakyat. PDI-P juga memiliki figur-figur karismatik dan berpengaruh, seperti Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo, Puan Maharani, dan Pramono Anung. 

Di sisi lain, bayang-bayang PDI-P juga dapat menjadi beban dan kendala bagi Ganjar Pranowo dalam menjalankan visi dan misinya sebagai presiden. PDI-P sering dikritik sebagai partai yang otoriter, nepotis, dan korup. PDI-P juga dianggap sebagai partai yang tidak konsisten dan pragmatis dalam berbagai isu politik, seperti reformasi, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. PDI-P juga memiliki konflik dan persaingan internal yang sengit, terutama antara kubu Megawati dan kubu Jokowi. 

Oleh karena itu, Ganjar Pranowo harus mampu menyeimbangkan antara harapan dan kenyataan dalam berpolitik di bawah bayang-bayang PDI-P. Ia harus mampu memanfaatkan kekuatan dan keunggulan PDI-P sebagai partai pengusungnya, sekaligus mengatasi beban dan kendala PDI-P sebagai partai pendukungnya. Ia harus mampu menjaga loyalitas dan harmonisasi dengan PDI-P, sekaligus menunjukkan otoritas dan integritas sebagai presiden. Ia harus mampu mengakomodasi aspirasi dan kepentingan PDI-P, sekaligus mewujudkan visi dan misi Indonesia Baru. 

Apakah Ganjar Pranowo mampu melakukan hal tersebut? Apakah jika terpilih nanti ia mampu menjadi presiden yang independen, profesional, dan visioner? Ataukah ia hanya menjadi presiden yang tergantung, terkendali, dan terbatas oleh PDI-P? Entahlah, jawabannya akan terlihat dalam perjalanan politiknya menuju kursi presiden.