Di saat kita semua merasakan dompet semakin tipis, kas negara lagi seret, dan pemerintah pusing mencari sumber pendanaan baru, tiba-tiba muncul sebuah usulan yang terdengar seperti plot film thriller keuangan. Ada sebuah "harta karun" terpendam senilai Rp 700 triliun yang bisa menjadi solusi. Harta karun ini, konon katanya, adalah hak negara kita yang hilang. Dan untuk mengambilnya kembali, langkah yang diusulkan begitu radikal. Ambil alih kembali saham mayoritas salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA.
Ini bukan gosip, melainkan seruan lantang dari seorang ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ditujukan langsung kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebuah bola panas yang dilempar ke jantung kekuasaan baru, menantang untuk membuka kembali luka lama yang paling dalam dan paling mahal dalam sejarah Republik Indonesia. Mega skandal BLBI.
Ekonom UGM desak Prabowo ambil alih 51% saham BCA terkait skandal BLBI. Potensi aset negara Rp700 triliun bisa kembali jika kasus ini tuntas. - Tiyarman Gulo
Suara Lantang dari Kampus Biru, "Ambil Kembali BCA!"
Adalah Sasmito Hadinegoro, ekonom UGM, yang baru-baru ini menyulut kembali api perdebatan soal kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurutnya, pemerintahan Prabowo nanti tidak boleh lagi diam. Langkah tegas harus segera diambil untuk menuntaskan skandal yang telah menggerogoti uang rakyat hingga ribuan triliun rupiah ini.
Proposalnya tidak main-main. Sasmito mendorong Prabowo untuk membentuk tim khusus dan menggunakan hak penuh pemerintah untuk menarik kembali 51 persen saham BCA yang saat ini dikuasai oleh Djarum Group, tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun.
"Kasus BLBI-BCA sudah lama kami suarakan. Pemerintah punya hak penuh untuk menarik kembali saham yang dikuasai Djarum Group," tegasnya.Â
Bagi Sasmito, ini bukan soal balas dendam, melainkan soal penyelamatan kedaulatan ekonomi negara.
Flashback ke 'Dosa Masa Lalu', Apa Sebenarnya Skandal BLBI-BCA?
Bagi banyak dari kita, istilah BLBI mungkin terdengar seperti cerita lama yang rumit. Mari kita sederhanakan dengan sebuah analogi.
Indonesia pada tahun 1998 adalah sebuah desa yang rumah-rumahnya (bank-bank) nyaris ludes dilalap api (krisis moneter). Pemerintah, sebagai kepala desa yang panik, datang membawa selang air super canggih dan mahal (dana BLBI) untuk menolong para pemilik rumah memadamkan api. Tujuannya mulia. Agar seluruh desa tidak ikut terbakar.
Masalahnya, banyak pemilik rumah yang nakal. Alih-alih menggunakan semua air untuk memadamkan api, mereka justru memakainya untuk mengisi kolam renang pribadi, mencuci mobil mewah, bahkan menjual sebagian air itu, lalu kabur meninggalkan rumah mereka yang hangus. Akibatnya? Api tidak sepenuhnya padam, dan seluruh warga desa (kita, rakyat Indonesia) harus patungan seumur hidup untuk membayar tagihan air super mahal itu.
BCA adalah salah satu "rumah" terbesar yang menerima bantuan dana BLBI. Karena kondisinya parah, "rumah" ini diambil alih oleh negara. Namun, beberapa tahun kemudian, di era Presiden Megawati Soekarnoputri, 51% kepemilikan "rumah" ini dijual. Di sinilah letak tudingan Sasmito. Proses penjualan itu diduga penuh dengan rekayasa dan merugikan negara.
Angka-Angka Fantastis yang Bikin Geleng-Geleng Kepala
Sasmito membeberkan data yang jika terbukti benar, akan sangat mencengangkan. Saat itu, nilai saham BCA diperkirakan mencapai Rp117 triliun, sementara bank tersebut masih memiliki utang Rp60 triliun kepada negara.
