Sistem Pendidikan di Indonesia Hancur

Indonesia pada masa ini dihadapkan pada persoalan internal dan eksternal yang mengakibatkan timbulnya banyak perubahan baik perubahan teknologi, perubahan budaya, dan perubahan sosial sehingga berdampak pada kemajuan dan perkembangan pendidikan. 

Pendidikan merupakan hal pokok yang akan penjamin kemajuan suatu bangsa yang dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Tanpa pendidikan suatu negara akan jauh tertinggal dengan negara lain. 

Beberapa indikasi dapat dilihat dari kualitas pendidikan dunia barat seperti eropa dan amerika. Kedua negera tersebut selalu menjadi panutan dalam masalah pendidikan karena dibanding dengan kualitas pendidikan diindonesia sangatlah memprihatinkan. 

Bagaimana tidak diantara 174 negara didunia indonesia menempati peringakat 109 pada tahun 1999 dan dari data Balitbang 2003 bahwa dari 146.052 SD yang ada diindonesia hanya 8 yang mendapat pengakuan dari dunia. Dari kedua data tersebut sudah sangat jelas bahwa pendidikan di Indonesia akan segera hancur. 

Hancurnya pendidikan bukan berarti tidak terdapat lagi pendidikan tetapi hancurnya pendidikan pasti tidak akan ada lagi kualitas bangsa atau pengakuan bangsa dari dunia. Bangsa yang hancur akan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor kepemimpinan baik kepemimpinan kepala negara maupun kepemimpinan dari bidang pendidikan atau yang sering disebut menteri pendidikan. 

Peran kedua pemimpin tersebut sangat lah besar dalam menentukan kualitas bangsa karena bukan dasar kebijakannya saja yang dipakai tetapi pemikiran akan kulalitas bangsa seperti apa yang akan mereka inginkan melalui pendidikan.

Sehingga banyak melahirkan pro dan kontra oleh sejumlah akademisi yang dirasa memang dalam posisinya bangsa indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang sehingga boleh jadi sedang mencari bentuk tentang bagaimana cara agar menjadi negara maju dalam semua bidang khusunya bidang pendidikan.

Pendidikan diindonesia telah diatur dan berpacu pada sistem pendidikan nasional yang itu artinya dari semua aspek pengelolaan diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Baik dalam segi tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga kependidikan, dan persyaratan penerimaan semua telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat. 

Sehingga muncul banyak spekulasi bahawa sistem pendidikan diindonesia didasarkan atas kepentingan individu bukan kepentingan bersama.

Permasalahan kepentiangan selalu menyangkut pada anak didik. Misalnya saja dalam hal tenaga kependidikan. Pada awalnya seorang tenaga kependidikan selalu berjanji untuk bersedia di tempakan dimana saja di wilayah indonesia tetapi pada penerapannya ketentuan itu hanyalah berlaku sementara. 

Mereka mengambil resiko dengan berani ditempatkan diwilayah tertentu dengan waktu tertentu setelah itu kebanyakan dari mereka selalu meminta untuk pulang dan kembali ke kampung halaman dengan membawa seribu alasan seperti mengikuti suami, merawat orang tua dikampung halaman dll.