Lapindo Brantas dan pejabat Eksekutif Bakrie sepakat untuk memulai bantuan darurat karena risiko yang tinggi terhadap pemukiman di sekitarnya dan sulitnya mengakses layanan publik. Gempa bumi di Yogyakarta, yang menewaskan 6.000 orang dan membuat banyak orang lainnya kehilangan tempat tinggal dan keluarga, masih dalam penanganan pemerintah pusat pada saat itu, dan hal ini harus diingat. Pemerintah pusat belum memberikan kontribusi finansial terhadap semburan Lumpur Lapindo yang sangat besar di Sidoarjo. Setelah itu, Lapindo Brantas mengorganisir upaya besar untuk membangun tempat penampungan dan memberikan dukungan logistik untuk evakuasi desa-desa dan bisnis yang terkena dampak langsung dari semburan lumpur Sidoarjo. Para eksekutif Lapindo Brantas dan Bakrie menyediakan 4.000 masker, 5.000 air bersih, makanan dan fasilitas memasak, serta sekolah sementara bagi murid-murid dari dua sekolah dasar yang telah dievakuasi demi keselamatan selama beberapa hari berikutnya.
Sebanyak 735 warga dusun Renokenongo telah direlokasi ke balai desa dan rumah kerabat jauh mereka dua hari setelah semburan lumpur Sidoarjo. Para eksekutif dari Lapindo Brantas dan Bakrie memberikan bantuan dana darurat sebesar Rp200.000 kepada setiap keluarga di desa Siring dan Renokenongo pada saat itu. Bantuan lebih lanjut diberikan dalam bentuk asuransi rumah dan jiwa, serta paket bantuan sewa rumah. Dalam waktu dua minggu, para ahli teknis Lapindo Brantas, perwakilan dari pemerintah daerah, polisi, dan TNI berkumpul untuk membentuk Satuan Pelaksana Lapangan (SATLAK). SATLAK bertugas mengamankan infrastruktur publik dan membantu evakuasi warga sekitar ke tempat penampungan yang baru dibangun (Pasar Baru Porong). Selain itu, kebutuhan seperti makanan, obat-obatan, dan sanitasi juga disediakan.
Untuk memberikan informasi terkini kepada para pengungsi dan desa-desa sekitar yang khawatir dengan krisis lumpur yang terus berkembang, sebuah tim komunikasi publik dibentuk. Sebanyak 2.590 orang dipindahkan ke fasilitas darurat di Pasar Baru Porong selama beberapa minggu berikutnya, sebagian besar tinggal di toko-toko dan kios-kios yang baru saja dibangun untuk para penyewa toko di pasar baru tersebut.
Penanggulangan Jangka Panjang
Akibat meluasnya semburan lumpur dan kerusakan yang parah pada tanah dan infrastruktur milik masyarakat, lebih dari 7.000 warga harus dievakuasi. Manajemen Lapindo Brantas dan Bakrie memutuskan untuk memperluas komitmen mereka dengan memperkenalkan paket bantuan keuangan jangka panjang yang komprehensif setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan komitmen ini dan menyatakan bahwa Bakrie "harus diakui sebagai pelopor, perusahaan nasional yang memberikan contoh positif bagi kita semua." Beberapa pihak mendiskusikan penyebab bencana pada hari-hari awal. Para peneliti internasional bergegas ke Sidoarjo untuk mempelajari fenomena tersebut. Ada ketidakpastian yang cukup besar pada saat itu mengenai apakah lokasi pengeboran yang berjarak 200 meter dari lokasi tragedi merupakan penyebabnya.
Para eksekutif Lapindo Brantas dan Bakrie bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan dan layanan kepada para korban, meskipun pada saat itu asal muasal semburan lumpur belum diketahui. Mereka juga mengerahkan staf dan tenaga profesional untuk mencari jawaban atas bencana yang terus berkembang. Lapindo Brantas mengambil alih manajemen berikut ini pada saat itu.
- Masalah sosial di wilayah yang terkena dampak bencana.
- Membeli tanah dan bangunan dari daerah yang terkena dampak bencana.
- Menawarkan bantuan keuangan kepada para petani yang lahannya terkena dampak lumpur panas.
- Dukungan finansial bagi petani yang sawahnya digunakan untuk menyimpan lumpur panas.
- Kompensasi untuk karyawan yang dirumahkan oleh pabrik yang terkena dampak bencana.
- Pembiayaan usaha kecil.
- Bantuan untuk relokasi agar pabrik dapat mulai beroperasi.
- Pendanaan bantuan bencana untuk rumah.
- Infrastruktur dan layanan publik ditawarkan di tempat penampungan.
- Fasilitas dan layanan untuk kesehatan penduduk yang direlokasi.
- Pembayaran asuransi jiwa dan bantuan untuk daerah yang terkena dampak bencana.
- Pengawasan gas berbahaya (H2S dan hidrokarbon).
- Memberikan dukungan keamanan kepada mereka yang membangun barikade dan mengoperasikan sumur bantuan.
Para pejabat perusahaan bergerak cepat untuk mencari solusi keselamatan bagi para korban bencana sesegera mungkin dan mengurangi dampak sosial yang dirasakan secara luas seiring dengan semakin memburuknya bencana lumpur. 42 warga desa Besuki yang memutuskan untuk menerima paket keuangan sebesar Rp252.097.920 untuk sewa rumah selama dua tahun termasuk di antara mereka yang menerima bantuan untuk pertama kalinya. Lapindo juga membayar 1.866 petani sebesar Rp13.893.153.115 sebagai ganti rugi atas penggunaan lahan mereka untuk menampung lumpur panas. Untuk mengganti pendapatan mereka yang hilang, 1.879 pekerja produksi dari 15 perusahaan menerima pembayaran bulanan. Puskesmas yang didanai Lapindo Brantas menyediakan layanan kesehatan pernapasan bagi 12.000 warga. Seiring dengan memburuknya bencana lumpur, 11.000 penduduk dan sembilan pabrik direlokasi pada akhir Agustus 2006 dengan total biaya sebesar Rp310.000.000. Karena adanya konflik di antara penduduk setempat, Lapindo Brantas menunda pencairan dana hingga mengumumkan paket keuangan berikutnya.
- Harga tanah Rp1 juta/meter persegi.
- Harga bangunan Rp1,5 juta/meter persegi.
- Harga sawah Rp120.000/meter persegi.
Empat komunitas yang termasuk dalam perjanjian ini adalah Siring, Renokenongo, Kedungbendo, dan Jatirejo. Paket pembiayaan tersebut mencakup uang muka sebesar 20% dan sisanya 80% akan dibayarkan selama dua tahun dengan cara dicicil. Sebuah Dekrit Presiden yang dikeluarkan setelahnya berfungsi sebagai penegasan atas gagasan tersebut. Akuisisi tanah dan bangunan yang rusak akibat tragedi tersebut dibagi menjadi beberapa tahap dan tergantung pada bukti kepemilikan penggugat. Sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dokumentasi kepemilikan yang sah, serta dokumentasi luas tanah dan penempatan yang disetujui pemerintah, semuanya diperlukan sebagai bukti kepemilikan.
Lapindo Brantas, yang mengerahkan lebih dari 100 pekerja hanya untuk memastikan kepemilikan properti dan bangunan, menghadapi beban besar dalam melakukan verifikasi ini. Perhitungan umum luas properti dalam meter persegi (m2) menentukan jumlah yang dibayarkan untuk barang-barang yang rusak. Mengingat bahwa bantuan keuangan memiliki nilai standar, nilai yang disarankan haruslah nilai yang paling rendah.
Tim sosial Lapindo Brantas berhasil membuat kemajuan pesat dalam membayar 20% dari harga pembelian di muka, tetapi menghadapi tantangan berat selama prosedur verifikasi. Karena kebutuhan untuk menyelesaikan pembayaran sisa 80% dari harga akuisisi pada tahun 2008 selama puncak krisis keuangan, yang juga berdampak pada perusahaan induk Lapindo Brantas, Grup Bakrie, maka dua rencana yang berbeda dikeluarkan untuk para penduduk.
Objek Wisata Lumpur Sidoarjo (Lusi)
