Sistem Noken, Sebuah Tradisi Pemilihan Umum di Papua

Kondisi geografis yang terjal serta tidak meratanya pembangunan prasarana di Papua menyebabkan pendistribusian logistik pemilu sulit dilakukan sehingga sistem noken atau ikat ini menjadi solusi untuk terlaksananya pemilihan umum di beberapa wilayah di Papua.

Faktor SDM

Sebagian masyarakat di pegunungan Papua masih belum terlalu paham mengenai pemilu sehingga perlu diadakannya musyawarah dengan big man atau kepala adat. Selain itu, sosok big man atau kepala adat yang dianggap sangat penting dan dihargai oleh warga Papua membuat masyarakat setempat mempercayakan sepenuhnya pilihan mereka kepada kepala adat.

Faktor Sosial Budaya

Diketahui, masyarakat di sebagian wilayah di Papua sering menggunakan sistem politik tradisional. Ketika pengambilan keputusan, mereka akan mengadakan musyawarah bersama big man atau kepala adat dan memutuskannya bersama. Big man atau kepala adat akan mengesahkan keputusan tersebut di akhir.

Sistem noken ini sudah digunakan sejak pemilihan umum tahun 2004. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Steve Dumbon, pada Juli tahun lalu mengatakan bahwa sistem noken sudah tidak digunakan di Papua untuk pemilihan umum 2024.

Namun, tanggal 14 Februari 2024, tepat saat hari pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, beberapa wilayah di Papua masih menggunakan sistem noken untuk pemungutan suara pemilu.

Sistem noken mendapatkan kontra dari beberapa warga di luar Papua. Beberapa netizen di salah satu media sosial menganggap bahwa sistem ini bertolak belakang dengan asas pemilu, yaitu Luber-Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). 

Sebagian juga menganggap jika sistem noken mematikan hak setiap warga untuk memilih sesuai keinginan hati nuraninya.

Penulis: Aura Maharani Putri Prayitno (Mahasiswa Matematika Universitas Airlangga)