Pemerintahan yang kebijakan-kebijakannya dihasilkan dalam pengaruh kekuasaan para elit bisnis untuk kepentingan elit-elit bisnis itulah oligarkhi.
Kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo, terlepas sederet argumentasi kepentingan publik yang ia sampaikan, nyata-nyata menguntungkan Hashim Djojohadikusumo, elit ekonomi yang mendirikan Gerindra. Kebijakan ekspor benih lobster Edhy Prabowo sangat patut dicurigai sebagai wujud kendali oligark terhadap pemerintahan.
Nah, soal dirinya sebagai salah satu oligark pengendali pemerintah inilah yang seharusnya diklarifikasi Hashim Djojohadikusumo. Sementara urusan klarifikasi tudingan conflict of interest merupakan ranah Menteri KKP Edhy Prabowo.
Akan tetapi, bagaimanapun Hashim dan Edhy Prbowo menyanggah tudingan, tiada mampu mereka membantah bau konflik kepentingan dan wujud oligarkhi dalam kebijakan ekspor benih lobster.
Satu-satunya jalan adalah perusahaan milik Hashim dan 4 perusahaan lain yang dimiliki atau dipimpin elit Partai Gerindra mengundurkan diri dari bisnis ekspor benih lobster pun bisnis lain yang berada di bawah kendali kementerian yang dijabat Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo.
Selama mereka masih mengambil untung dari sana, semua tudingan masyarakat patut dianggap benar.***
