Rekonsiliasi Nasional, Keberanian Prabowo Menjaga Marwah Hukum dan Persatuan Bangsa

Memasuki usia ke-80 tahun kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada satu kenyataan penting, bahwa persatuan tidak dapat terus dibangun di atas reruntuhan konflik dan dendam masa lalu. Dalam konteks inilah, langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendukung kebijakan pemberian abolisi kepada Thomas Lembong serta amnesti terhadap 1.116 terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto, patut diapresiasi sebagai langkah kenegarawanan yang strategis dan progresif.

Ini bukan sekadar keputusan hukum. Ini adalah manuver politik berkelas negarawan, yang mengedepankan rekonsiliasi sebagai jalan tengah menuju konsolidasi nasional yang lebih utuh dan damai.

Rekonsiliasi Menyeluruh untuk Bangsa yang Dewasa

Dalam suasana peringatan HUT ke-80 RI, yang mengusung tema: "Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju", kebijakan ini menjadi simbol penting bahwa Indonesia siap menatap masa depan tanpa terus dibayangi oleh luka masa lalu. Kita tidak bisa terus berjalan sambil menyeret beban konflik politik yang tak kunjung usai. Saatnya bangsa ini memaknai pentingnya rekonsiliasi menyeluruh demi menjaga keutuhan nasional.

Prabowo memahami, bahwa rekonsiliasi bukan tanda kelemahan. Ia adalah pilihan sadar dan berani untuk melampaui kepentingan politik sesaat, serta merajut kembali simpul-simpul kebangsaan yang sempat koyak akibat polarisasi yang tajam.

Peringatan Serius bagi Penegak Hukum: Profesionalisme Bukan Sekadar Slogan

Lebih jauh, pemberian abolisi dan amnesti ini sejatinya mengandung pesan tegas bagi aparat penegak hukum: bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekan atau menyingkirkan lawan politik. Praktek rekayasa hukum demi kepentingan politis harus dihentikan.

Kebijakan ini harus dibaca sebagai warning keras bahwa di era Prabowo, profesionalisme, integritas, dan keadilan substantif akan menjadi pilar utama dalam penegakan hukum. Penegak hukum dituntut untuk tidak sekedar menjalankan prosedur, tetapi menjaga marwah institusi hukum agar tidak menjadi alat balas dendam atau pembunuh karakter.

Apresiasi untuk Prabowo: Pasang Badan Demi Marwah Hukum

Keberanian Prabowo dalam mendukung kebijakan ini layak diapresiasi. Ia tidak bermain aman. Ia tidak mencari popularitas. Sebaliknya, Prabowo pasang badan demi mengembalikan keadilan sebagai nilai utama dalam kehidupan berbangsa.

Ini adalah bukti nyata bahwa Prabowo bukan hanya memimpin secara administratif, tetapi juga secara moral. Ia bersedia mengambil resiko demi mengoreksi kekeliruan sistematik yang sudah terlalu lama terjadi dalam praktik penegakan hukum di negeri ini.

Bangsa yang Memaafkan adalah Bangsa yang Maju

Abolisi dan amnesti tentu bukan penghapusan jejak kesalahan. Ini adalah pengakuan bahwa masa depan Indonesia akan lebih baik bila dibangun di atas pengampunan, rekonsiliasi, dan persatuan, bukan balas dendam. Indonesia terlalu besar untuk dikecilkan oleh konflik elite dan ego sektoral.

Bangsa yang besar bukan hanya yang mampu menang, tapi yang mampu memaafkan dan merangkul. Dan Prabowo sedang membawa kita ke arah itu.

Saatnya Rakyat Mendukung

Langkah rekonsiliatif ini adalah bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih adil, damai, dan bermartabat. Keputusan ini tidak populer di semua kalangan, tetapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani mengambil keputusan benar, bukan keputusan nyaman.

Mari kita sambut era baru ini dengan jiwa besar dan pikiran terbuka. Mari dukung Presiden Prabowo Subianto dalam misinya memulihkan keadilan, menyatukan bangsa, dan membangun Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka, merdeka dari dendam, dari kebencian, dan dari politik balas-membalas.