Harga Beras Melambung, Siapa Untung?

Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras memancing polemik.  Ditengah klaim surplus gabah, harga beras justru merangkak naik.  Akibatnya pro kontra terhadap berbagai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga beras, seperti operasi pasar dan impor beras, menjadi tak terhindarkan.  

Beberapa pihak berkeberatan pemerintah melakukan kebijakan impor, terlebih dilakukan menjelang datangnya musim panen, sehingga dikhawatirkan berimbas pada menurunnya harga gabah yang ujungnya merugikan petani.  Persoalannya adalah apakah kenaikan harga beras juga menguntungkan petani ? 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mencatat sepanjang tahun 2017 komoditas beras telah mengalami kenaikan harga hingga 6,9 persen.  Kenaikan harga beras mulai terjadi sejak Mei  2017 dari Rp 9.823/kg (rata-rata tertimbang)  ke Rp 9.917,-/kg dan selanjutnya merangkak naik nyaris setiap bulan. Namun demikian, kenaikan harga beras tidak berbanding lurus dengan harga gabah yang merupakan bahan baku industri beras.  

Meskipun harga gabah ditingkat petani masih di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah), namun tidak ada kecenderungan meningkat secara signifikan. Hal ini tergambar dari Indeks Harga Diterima Petani (IHTP) Pangan sepanjang tahun 2017 yang hanya meningkat 3,1 persen.  Artinya kenaikan harga beras tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani di Bengkulu.

Distribusi Perdagangan Beras

Hasil Survei Distribusi Penjualan Komoditas Beras  menunjukkan rantai perdagangan beras di Provinsi Bengkulu dari produsen (industri penggilingan padi) sampai ke konsumen akhir (rumah tangga) melewati tiga perantara : distributor, pedagang grosir dan eceran.  

Namun tak selalu jalur tersebut terpenuhi.  Sebagian besar (52,7 persen) beras yang dihasilkan dari penggilingan justru langsung jatuh ke  konsumen akhir dan hanya 44,96 persen yang melalui jalur pedagang grosir dan eceran sedangkan sisanya terdistribusi ke usaha lainnya. 

Besarnya proporsi beras dari penggilingan yang langsung ke konsumen akhir, dapat dijelaskan dari karakteristik usaha penggilingan padi.  Sebagian besar usaha penggilingan beras atau RMU (Rice Milling Unit) di Provinsi Bengkulu berskala kecil.  Mereka melayani jasa penggilingan padi dari petani di sekitarnya.  Umumnya hasil beras yang diperoleh tidak untuk dijual, melainkan untuk konsumsi sendiri.

Rantai distribusi perdagangan beras mempengaruhi tingkat harga.  Semakin panjang rantai distribusi, semakin tinggi harga yang dibayar konsumen. Hal ini disebabkan setiap rantai mengambil margin perdagangan baik sebagai keuntungan maupun ongkos angkut.  Margin perdagangan dan pengangkutan di tingkat grosir rata-rata mencapai 10,01 persen sedangkan di tingkat eceran mencapai 7,53 persen.  

Hal yang menarik adalah bahwa ditengah upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), margin perdagangan dan pengangkutan yang diambil oleh pedagang justru semakin meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 7,69 persen (grosir) dan 6,91 persen (eceran).  Ini menunjukkan bahwa dengan ditetapkannya HET beras, pedagang tetap mendapat keuntungan yang besar dengan menekan harga pembelian. 

Imbasnya tentu saja pada produsen dan petani. Inilah yang menyebabkan mengapa meskipun harga beras melambung, harga gabah dan indeks yang diterima petani tidak bergerak secara signifikan.  Karena itu hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan harga beras adalah dengan memperpendek jalur distribusi, pengurangan tarif angkutan, serta yang terpenting adalah menjaga kecukupan stok dan mempermudah pendistribusiannya.

(artikel ini pernah dimuat di Rubrik Opini Harian Rakyat Bengkulu, 6 Maret 2018)