Nilai dan Filsafat Pancasila

Berdasarkan sifatnya ada tiga jenis nilai yang tergantung dalam Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Sebagai nilai dasar, maka nilai-nilai yang ada harus kita terima sebagai dalil mutlak yang tidak usah diperdebatkan lagi. Sementara nilai instrumental adalah pelaksanaan dari nilai dasar dalam bentuk norma sosial dan norma hukum. Sedangkan nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam realitas kehidupan.

Dari sudut pandang ruang waktu, Ideologi yang terbuka dan dinamis juga dapat ditelaah dari beberapa sudut dimensi, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. 

Berdasarkan dimensi realitas, nilai-nilai ideologi yang ada dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai luhur yang abadi dan dianggap sakral sehingga tidak boleh diubah sama sekali.

Sedangkan dimensi idealatis adalah ideologi juga mampu memberikan penafsiran akan masa depan yang merupakan cita-cita bangsa yang akan diwujudkan,

Sementara dimensi fleksibilitas memberikan keluwesan dalam berpikir dan timbulnya pemikiran baru yang berkembang yang tetap relevan dan tidak mengingkari hakikat dan jati diri yang terkandung dalan  nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri.

Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam fungsi ini ada dua peran yang dimainkan oleh Pancasila yaitu fungsi regulatif dan fungsi konstitutif.

Fungsi regulatif mengatur dan menguji bahwa semua produk hukum yang dihasilnya seharusnya bersifat adil bagi masyarakat luas sementara fungsi konstitutif  berfungsi untuk meyakinkan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak akan kehilangan makna sebagai hukum.

Pembahasan filsafat Pancasila memang sangat luas dan mencakup nilai, sampai pengamalan. Setelah sejenak memahami apa yang telah kita uraikan di atas, diharapkan pembaca lebih bisa memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan mencoba untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih telah membaca.

Sumber:

• Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016
• Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Syahrial Syarbaini, Gahlia Indonesia.

Penulis adalah Dosen di Universitas Pelita Bangsa.