[caption caption="https://img.okezone.com/content/2015/08/14/337/1196031/jika-tak-puas-publik-akan-dorong-jokowi-lakukan-reshuffle-jilid-ii-bB0b3wckJA.jpg"][/caption]
Kabar burung reshuffle Kabinet Jokowi makin santer. Sejumlah menteri bakal dicopot karena dianggap publik 'tidak berprestasi'. Ini masih versi publik, karena mereka yang 'melihat dan merasakan' kinerja para menteri. Presiden dianggap tidak merasakan dan melihat. Padahal Presiden memiliki hak preogatif menunjuk dan memberhentikan menteri punya penilaian sendiri. Bisa saja hasil penilaiannya berbeda dengan publik.
Keberbedaan penilaian ini seringkali membuat publik gusar dan marah. Harusnya menteri A diganti, justru dipertahankan. Sebaliknya, harusnya menteri B dipertahankan justru diganti. Belum lagi bila masuknya nama baru sebagai pengganti si A atau B ternyata diluar perkiraan publik.
Dalam kondisi itu, muncul polemik baru. Publik ribut. Parpol gusar. Lembaga kajian masuk angin. Pengamat kebakaran jenggot karena utak-atik togelnya gatot (gagal total). Padahal mereka semula sudah stil yakin, dengan analisa bergaransi gelar akademis yang panjang bertengger pada namanya. Tak terkecuali penulis Kompasiana, termasuklah penulis artikel ini. Mulut kepedasan, jari-jari jadi gatel untuk menulis indah di Kompasiana.
Reshuffle kali ini mendapat perhatian serius banyak kalangan karena PAN merupakan partai yang dulunya berseberangan dengan pemerintah akan mendapat dua kursi. Tentu saja hal ini jadi makin heboh. Bagaimana dengan PKS sahabat PAN dalam koalisi KMP ?
Tentu saja PKS akan jadi kesepian. Tak ada lagi teman ngobrol dan curhat karena PAN bakal sibuk kerja. Lagipula kalau mau curhat dan ngobrol harus ngisi buku tamu dan diagendakan. Kemudian waktunya ditentukan kemudian. Serba birokratis. Tidak bisa spontan saat itu juga. PAN sibuk di kantor, banyak tugas dibawa ke rumah.
PKS mau curhat, ngobrol dan kongkow dengan Gerindra tidak enak hati dan sungkan karena Gerindra terlalu ketinggian. PKS sadar diri dulu hanya pendukung, bukan pencalon. Mau curhat sama Golkar bingung, pada Golkar yang mana? Nanti dikira pilih kasih, Ancol atau Bali. PKS serba salah.
PKS sebenarnya sudah usaha datang ke Istana ketemu presiden Jokowi. Walau yang dibicarakan secara verbal bukan urusan kursi. Tapi itukan cuma basa-basi saja. Mau minta langsung sungkan dan malu-malu kucing. Maunya Presidenlah yang mengerti bahwa kalau PAN dapat kursi, PKS bakal kesepian nantinya.
Agar tak ribut, sebenarnya Presiden bisa saja memberi kursi bagi PAN dan PKS sekaligus. Tinggal dikirim dari Solo. Mau model dan ukuran apapun bisa dibuat. Biarlah ongkos kirim ditanggung presiden. Tapi itu belum cukup, khususnya bagi PKS.
Kalau PAN dapat kenapa PKS tidak? Padahal dulu teman senasib dan sepenanggungan. Sudah berjanji sehidup semati. Akibanya PKS uring-uringan. Tadinya PKS mau bekerja membangun bangsa lewat jalur oposisi-diluar sistem, akhirnya tidak konsen kerja. Maunya marah saja. Tak enak tidur dan tak nyenyak makan. Serba galau. Mana tak ada teman curhat dan kongkow-kongkow diluar sistem.
Akibat uring-uringan ini bisa kacau. Serba ribut. PKS akan marah-marah tak jelas dimana-mana. Berbuat ini salah, begitu salah. Banyak pihak kena tempias galau dan uring-uringan PKS itu. Publik, media, pengamat, konsultan politik, penulis Kompasiana dan lain-lain dibuat heboh dan repot sendiri. Jadinya habis energi, bukannya konsentrasi bekerja.
Dampak PKS tak dapat kursi ini cukup bikin risih bagi ketenangan bekerja. Multiple Effect-nya luar biasa yang bikin hidup menjadi tidak produktif. Kasihan PKS kalau begitu. Maka ada baiknya presiden mempertimbangkan lagi memberi kursi bagi PAN. Presiden harus bisa paham bahwa uring-uringan dan galau kesepian itu tidak enak.
