Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Sistem Pemerintahan Sentralistik, Rakyat Aceh No. 1 Terdhalimi

12 Oktober 2020   12:07 Diperbarui: 12 Oktober 2020   12:15 456
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Yang perlu dijadikan catatan bahwa selain sumber daya pemerintahan di daerah yang lemah akibat kaget dengan kewenangan yang besar, namun pemerintah pusat juga tidak kurang lemah dalam memimpin negeri ini dimana demokrasi sebenarnya belum memenuhi jiwa apartur pemerintah tetapi masih memjadi tampilan dan penciteraan politik yang semua itu sekedar menarik ulur kekuasaan.

Maknanya masyarakat Indonesia harus belajar dengan budaya baru itu yang sebahagian besar menganggap budaya baru dari barat. Padahal pancasila adalah representasi dari demokrasi itu sendiri, tapi karena tiga puluh dua tahun dalam kepemimpinan otoriter atau enam kali pergantian presiden ditambah setengah terakhir masa Orde Lama yang juga menerapkan sistem otoritarian maka boleh diringakas bahwa setengah abad masyarakat Indonesia hidup dalam alam otoritarian yang sempurna dan tidak mengenal demokrasi tetapi dimodifikasi dalam demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi lain-lain yang intinya sebagai topeng yang justru melemahkan demokrasi yang sesungguhnya.

Apakah sumber yang telah merubah sistem pemerintahan dan sistem hidup dalam masyarakat Indonesia tersebut? Jawabnya adalah Perubahan UUD 1945 atau Amandemen yang dilakukan sebanyak empat kali dimasa Ketua MPR yang dipimpin oleh Prof. Amien Rais sebagai pemimpin reformasi.

Catatan Penting Bangsa

Pada ranah legislasi terjadi perubahan yang luar biasa dari era Orde Baru ke Era Reformasi, yang namanya peraturan dasar  tentu saja menjadi landasan yang sebatas mengatur prinsip-prinsip kepemimpinan, seterusnya tambahan hanya berkisar dalam ranah perencanaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan negara.

Lalu sesungguhnya yang menjalankan memimpin bangsa, mendidik rakyat, mengajarkan politik rakyat, mengajarkan pemerintahan secara dominan itu siapa? Dia adalah presiden Republik Indonesia dimasa Reformasi, yakni Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudoyono dan sekarang Joko Widodo.

Pertanyaannya, apakah mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu politik dan pemerintahan yang kemudian membawa ideology baru dan merubah cara hidup bangsa Indonesia?

Sebagai catatan kaki bahwa, suatu peraturan dan konstitusi yang sudah sempurna sekalipun  namun jika pemimpin yang memanage bukan ahlinya tentu saja hasilnya akan merot ke kiri atau moret ke kanan.

Lalu salahnya dimana? Negara ini tidak pernah diserahkan pada ahlinya yang membuat perubahan itu sendiri. Akibat penyerahan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat yang masih lemah dalam pemerintahan dan politik dimana terjadi penerapan budaya baru dimasa Reformasi, akhirnya reformasi itupun hilang kendali dan tidak bisa dikuasai oleh mereka yang ingin melalukan perubahan secara total.

Pemerintah Kini

Memantau perkembangan pemerintahan pusat saat ini yang secara nyata ingin mengembalikan sistem yang sentralistik apalagi dengan pengesahan UU sapu jagad (omnibus law). 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun