Hukum menumpuk, keadilan menghilang. Saat rakyat kecil terhimpit aturan dan elite leluasa menyulap hukum jadi alat kekuasaan.
Reformasi zakat mendesak dilakukan demi keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi pelapor di tengah konflik kepentingan struktural.
Penandatanganan DIM RUU KUHAP oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi tonggak sejarah reformasi hukum pidana nasional
Penegakan hukum di Indonesia seringkali dihadapkan pada kompleksitas yang tak berujung, menciptakan 'Benang kusut' yang sulit diurai.
Gaji hakim naik hingga 280%! Akankah korupsi akan sirna? Kisah jujur penjaga kebun binatang bikin kita mikir ulang soal integritas dan uang.
Hukum seharusnya menjadi pelindung bagi semua warga negara, bukan alat kekuasaan. Tapi mengapa masih sering tumpul ke atas, tajam ke bawah?
Berapa banyak lagi perempuan yang harus mati hanya karena mereka perempuan?
Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana resmi menutup Musrenbang Kejaksaan 2025. Fokus pada reformasi hukum dan strategi efisiensi anggaran non-APBN
Hukum bisnis yang pasti, efisien, dan inklusif adalah kunci agar janji pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar retorika politik.
Patriarki dalam hukum perkawinan masih ada, tetapi adakah solusi yang bisa membawa kesetaraan gender?
Ribuan pejabat belum laporkan harta kekayaan, mengungkap lemahnya akuntabilitas dan pengawasan dalam birokrasi.
Telaah kritis hukum pidana lewat perspektif sosiologi, dengan sorotan dua kasus besar yang mencerminkan krisis keadilan di Indonesia.
OTT KPK masih sangat diperlukan sebagai salah satu alat utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, memberikan arahan strategis selama kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Lampung
Mafia peradilan menggoyahkan keadilan bangsa. Saatnya bersih-bersih total, demi peradilan yang jujur dan terpercaya!
Sekarang adalah momen yang baik bagi UMKM kebudayaan Indonesia menembus pasar dunia.
Untuk mengatasi perangkap kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan, beberapa strategi dapat dilakukan..
Reformasi hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah kunci untuk menghilangkan ketidakadilan yang ada dalam sistem saat ini.
Perlu adanya Reformasi Hukum menuju keadilan dan Kepastian hukum, agar hukum di Indonesia dapat diterima dengan baik oleh masyarakat
Reformasi Hukum sebagai upaya menuju keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan dapat diterima dengan baik masyarakat
