Payment ID terhubung NIK siap uji coba 17 Agustus 2025, membuka peluang inklusi keuangan namun memicu kekhawatiran privasi.
"Harga" Privasi di Era PaymentID dan Salah Paham Terkait NIK (Bagian 2/3)Di tulisan pertama, kita sudah membahas janji manis Payment ID untuk merevolu
Waspada! Teror 'pajak' punya dua wajah: penyalahgunaan NIK seperti dialami penjahit Ismanto, dan penipuan via telepon yang menguras rekening guru EW.
Mulai 17 Agustus, semua transaksi digital akan terhubung ke NIK lewat sistem Payment ID. Siapkah kamu diawasi
Pemadanan NIK dan NPWP sebagai media untuk meningkatkan efisiensi sistem adminsitrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
SIM card di Indonesia kini melebihi jumlah penduduk. Pemerintah bersiap menata ulang sistem demi keamanan digital yang lebih baik
Penerapan kebijakan pemerintah mengenai penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Single Identity Number (SIN
Pemadanan NPWP ke NIK menimbulkan banyak pertanyaan, apakah kebijakan ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak?
Penggunaan NIK dalam distribusi gas melon merupakan langkah inovatif yang dapat meningkatkan ketepatan sasaran subsidi
Kemacetan masih menjadi isu penting untuk kota Jakarta hingga sekarang. Jakarta macet dikarenakan tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi.
Kalau tarif KRL bakal ditentukan dari NIK, fasilitas harus lebih baik. Kenapa nggak sekalian jalankan lagi KRL Pakuan untuk perjalanan lebih nyaman?
Mari cek sudahkah kita terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada serentak 27 November 2024.
Dalam pandangan saya, meskipun niat di balik kebijakan pembeda harga tiket KRL berdasarkan NIK ini baik, penerapannya masih perlu dipertimbangkan lagi
Kenaikan tarif KRL berbasis NIK memicu reaksi keras netizen di media sosial. Apakah kebijakan ini akan membawa lebih banyak masalah?
Sobat WP Smart, tahukah kalau NIK dan NITKU sudah berlaku sejak 01 Juli 2024?
Ingat-Ingat! mulai tanggal 1 Juli 2024, NIK = NPWP
Penonaktifan NIK Warga tak berdomisili di Jakarta merupakan langkah demi pemprov dki dalam menata administrasi kependudukan
Pemadanan NIK dengan NPWP yang hampir mencapai 100% merupakan langkah signifikan dalam upaya reformasi administrasi perpajakan di Indonesia.
Penonaktifan NIK KTP bagi warga DKI yang berdomisili di luar Jakarta memiliki dampak yang signifikan secara sosial dan administratif
Jangan lewatkan waktu untuk melakukan pemadanan validasi NIK-NPWP hingga 30 Juni 2024. Bagaimana caranya dan apa sanksinya?
