Artike ini membahasa perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dua jalur gugatan yang sering disalahpahami.
Untuk menjaga kepentingan penjual, legalkan Klausul Uang Hangus yang sering kita temui dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli ?
Dalam praktik perjanjian utang-piutang, posisi penjamin sering kali dipuji sebagai wujud solidaritas dan loyalitas. Ia hadir sebagai “penolong” ketika
Inovasi seringkali melibatkan pengembangan produk atau layanan baru yang mungkin berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual atau melanggar peratu
Bagi kamu pelanggan minimarket yang tidak sadar pentingnya karcis parkir, tulisan ini menguraikan pentingya hal tersebut.
Mobil listrik berbasis AI menjanjikan efisiensi dan keselamatan, tapi juga memunculkan pertanyaan etika, hukum, dan keamanan digital.
Iklan jual pulau Indonesia oleh situs Canada mengundang perdebatan dari berbagai sudut pandang, termasuk hukum dan ketahanan nasional.
Masih relevankah interpretasi longgar atas force majeure dengan diakhirinya pandemi COVID sebagai Public Health Emergency of International Concern?
Napak tilas dan memahami sejarah Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia.
RUPS tidak terpenuhi dan RUPS tidak dapat diselenggarakan. Hal ini dalam kenyataan sering terjadi dan sering penulis saksikan sendiri.
Mengetahui pengertian dan tujuan hukum acara perdata.
Transaksi online makin berkembang, tapi risiko hukum pun meningkat. Bagaimana hukum perdata melindungi konsumen? Simak jawabannya di sini!
Manokwari temukan solusi cerdas atasi konflik tanah demi infrastruktur berkelanjutan dan kemajuan bersama
Tentang Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata
Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial yang serius dan berdampak luas, termasuk pada dunia kerja.
Bagaimana jadinya apabila aparat penegak hukum yang mendapatkan kewenangan melakukan tugasnya digugat ganti rugi oleh terdakwa
Pluralitas merupakan ciri khas Indonesia yang tidak dapat dihindari. Sementara itu, apa yang dimaksud dengan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia?
BHP fokus untuk melindungi hak keperdataan subyek Hukum
Pada Pasal 1460, patut dijelaskan terlebih dahulu bahwa barang tertentu adalah barang yang ditunjuk atau dipilih langsung oleh pembeli.
Seberapa penting rekonsepsi aturan cyber notary di Indonesia? apakah aturan terkait kenotariatan masih releven ditengah perkembagan teknologi saat ini
