Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sengketa terkait Pilpres 2024 setelah beberapa tahap persidangan yang intens. Putusan ini menjadi sorotan
Gugatan pemilu 2024 telah dimulai dengan Timnas AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) mengajukan permohonan perselisihan.
Masa selama Prabowo kalah dia juga menggugat ke MK, masa pas Prabowo menang tidak ada yang gugat?
Lika-liku perpolitikan Indonesia. Relevansi Kearifan Tokoh-Tokoh Terdahulu
Buruknya pemilu kali ini telah abaikan asas jujur dan adil. Berbagai aturan dilanggar, seolah tak mau hiraukan gugatan rakyat pun akademisi
Ganjar-Mahfud Gugat Pilpres 2024: Membela Demokrasi, Menegakkan Keadilan! Perjuangan di MK untuk Integritas Pemilihan.
Menggugat janji kampanye tidak dapat dilakukan sebab ia tidak termasuk ke dalam hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian
"Selamat datang dalam dunia hukum yang serba kompleks! Sambut tantangan pemahaman hukum dengan membaca artikel eksklusif kami tentang 'Gugatan Obscuur
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata
Asus Diblokir di AS? Gugatan Lenovo Terkait Pelanggaran Paten Mengguncang Dunia Laptop
Gibran Rakabuming Raka Digugat Rp 204 Triliun: Proses Hukum Terkait Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres
Gugatan Terbaru Dosen UBK: Syarat Capres-Cawapres dan Dinamika Etika di Koridor Hukum
Gugatan Tim GIBRAN: Kecacatan Hukum dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
Gugatan Perkara Nomor 102/PII-XXI/2023 akhirnya di putuskan oleh MK.
Penyelesaian perceraian ditangani oleh Pengadilan Agama (PA), terutama menurut agama Islam, yang diakui sah sesuai hukum negara Indonesia.
Bagi masyarakat awam yang belum mengetahui bagaimana mekanisme yang dilalui dalam beracara atau melakukan suatu pengajuan perkara
Perbedaan Antara Gugatan Dan Permohonan Dalam Hukum Perdata
Pemerintah dan pengusaha akan digugat Triliunan Rupiah melalui gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sebuah gugatan senilai Rp5 triliun diajukan oleh Panji Gumilang, seorang warga negara Indonesia, terhadap Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Huku
Gugat Cerai dalam pandangan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia
