JUDUL Â Â Â Â Â : Demokrasi Sebagai Siasat Menafsirkan Tapak Politik Sultan Hamengku Buwono IX
PENULIS Â Â Â : Bastian Widyatama
PENERBIT Â Â : PolGov
CETAKAN Â Â : I, Mei 2017
TEBAL Â Â Â Â Â : xxxii + 204 hlm.
SINOPSIS-Dalam konteks sistem pemerintahan, raja sebagai pemilik kekuasaan yang absolut semakin tergeser posisinya di era demokratisasi yang terjadi sejak era 1940-an. Bahkan banyak negara dengan sistem pemerintahan monarki harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi. Di Indonesia, masuknya nilai-nilai demokrasi justru dibawa oleh sosok feodal yang dinilai bertentangan dengan demokrasi yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Keraton Yogyakarta.
***
Sri Sultan Hamengku Buwono IX memiliki nama kecil, Dorodjatun. Masa- masa sekolah Sultan Hamengku Buwono IX dititipkan ke keluarga Belanda. Dia menyerap pendidikan barat modern tanpa meninggalkan indentitasnya sebagai orang Jawa. Sikap demokratis Dorodjatun muncul ketika dirinya menanyakan kepada forum terkait adakah di antara mereka yang ingin menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dengan kompak, forum menyatakan bahwa mereka sepakat menunjuk Dorodjatun sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono IX seperti keinginan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII ketika Keris Kyai Jaka Piturun diberikan kepada Dorodjatun.
Titik penting dalam hidup Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang erat kaitannya dengan rencana demokratisasi adalah fase ketika ia berada di Belanda untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Pendidikan yang didapatkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selama di Belanda itulah yang kemudian mempengaruhi tindakannya tentang segala sesuatu yang didapatkannya, khususnya terkait dengan konsep demokrasi.
Untuk membangun citra dirinya sebagai seorang kepala daerah yang demokratis. Sultan melakukan demokratisasi di lingkungan atau lingkaran yang paling vital yaitu Keraton sebagai tempat tinggalnya, termasuk di beberapa wilayah kekuasaannya. Salah satu tindakan yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk memaksimalkan jalannya roda pemerintahan adalah dengan digunakannya pendekatan yang lebih demokratis terhadap susunan pemerintahan daerah dan melaksanakan prinsip gotong royong di setiap tingkat pemerintahan. Sultan Hamengku Buwono IX menampilkan jati dirinya sebagai sosok yang low profile.
Reformasi birokrasi yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam pemerintahannya merupakan tambahan bukti betapa kekuasaan yang dimiliki beliau semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.
