Mohon tunggu...
Syahiduz Zaman
Syahiduz Zaman Mohon Tunggu... UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penyuka permainan bahasa, logika dan berpikir lateral, seorang dosen dan peneliti, pemerhati masalah-masalah pendidikan, juga pengamat politik.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Di Balik Pertemuan Tertutup Prabowo dan Para Taipan, Ini Fakta Mengejutkannya!

7 Maret 2025   09:05 Diperbarui: 7 Maret 2025   15:44 190
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Prabowo Presiden berdiskusi dengan delapan taipan Indonesia, Kamis (6/3/2025), di Istana Kepresidenan Jakarta. (Foto: Biro Pers Setpres)

Pertemuan Prabowo dan Para Taipan: Strategi Besar untuk Ekonomi Indonesia

Pertemuan delapan pengusaha besar dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/3/2025), membahas sejumlah isu penting terkait ekonomi dan pembangunan nasional. Para taipan yang hadir adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma (Aguan), Prajogo Pangestu, Garibaldi "Boy" Thohir, Franky Widjaja, Dato' Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata. Agenda utama diskusi mencakup program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, upaya swasembada pangan dan energi, industrialisasi, serta peran strategis Badan Pengelola Investasi Danantara.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi topik yang mendapat perhatian khusus. Pemerintah menargetkan bantuan makanan bergizi gratis kepada sekitar 82,9 juta masyarakat Indonesia, dengan anggaran sekitar Rp71 triliun untuk tahun ini. Peran pengusaha besar, khususnya dari sektor industri pangan, dianggap vital untuk mendukung kelancaran distribusi dan pasokan program tersebut. Keterlibatan kelompok usaha besar seperti Grup Salim diharapkan dapat memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program ini, sekaligus mendorong sektor pertanian lokal yang menjadi pemasok utama bahan makanan.

Pembahasan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo mendorong kemitraan pemerintah-swasta untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis, seperti jaringan transportasi, pelabuhan, jalan tol, hingga pembangunan ibu kota baru. Dengan dukungan dari pengusaha properti dan konstruksi seperti Aguan dan Tomy Winata, proyek-proyek ini diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan efisien, menciptakan lapangan kerja baru serta menarik investasi tambahan baik dari dalam maupun luar negeri.

Industri tekstil turut menjadi sorotan karena menghadapi tekanan besar belakangan ini, termasuk gelombang PHK massal di sejumlah perusahaan tekstil terkemuka. Pemerintah berharap bisa menggandeng para pengusaha untuk membantu mengatasi permasalahan ini melalui stimulus investasi, modernisasi teknologi industri, serta restrukturisasi bisnis agar sektor ini tetap kompetitif di pasar global. Jika berhasil, langkah ini dapat menyelamatkan ribuan lapangan kerja serta memperkuat ekspor tekstil Indonesia.

Selain itu, pemerintah bersama para pengusaha membahas strategi untuk mencapai swasembada pangan dan energi yang menjadi prioritas dalam upaya membangun kemandirian ekonomi. Keterlibatan kelompok usaha yang bergerak di bidang agribisnis seperti Anthony Salim serta pengusaha energi seperti Boy Thohir dan Prajogo Pangestu dinilai krusial. Kolaborasi ini diharapkan bisa menghasilkan investasi baru di sektor pertanian dan energi, meningkatkan produksi domestik, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan maupun bahan bakar.

Secara umum, pertemuan ini mendapat respons positif dari dunia usaha dan investor karena dianggap sebagai langkah tepat untuk memperkuat kepercayaan pasar. Namun, muncul pula kritik dari masyarakat dan aktivis yang khawatir pertemuan ini memperkuat posisi oligarki, mengingat sejarah panjang kedekatan politik dan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, publik menuntut adanya transparansi serta pengawasan ketat agar sinergi pemerintah dan pengusaha besar benar-benar menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat luas.

Investasi Raksasa dan Kekhawatiran Publik: Masa Depan Ekonomi di Era Prabowo

Pertemuan Presiden Prabowo dengan delapan pengusaha besar ini juga mengulas mengenai percepatan industrialisasi nasional yang sejalan dengan visi pemerintahan untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. Pemerintah ingin mendorong investasi baru ke industri hilir, memperluas pemanfaatan teknologi maju, serta melakukan transfer keterampilan dari pihak swasta ke sektor publik. Langkah ini dinilai strategis karena dapat memperkuat basis industri domestik, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Badan Pengelola Investasi Danantara menjadi salah satu topik penting dalam diskusi tersebut. Danantara, yang baru dibentuk pemerintah sebagai sovereign wealth fund Indonesia, bertujuan untuk mengelola investasi strategis secara profesional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan memainkan peran kunci dalam menyalurkan dana investasi ke proyek-proyek pembangunan penting, seperti infrastruktur, energi, dan industri strategis lainnya. Dukungan para pengusaha besar terhadap Danantara dipandang sebagai langkah positif yang akan meningkatkan kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Respons terhadap pertemuan ini cukup beragam. Di satu sisi, kalangan bisnis dan investor menyambut baik langkah tersebut sebagai sinyal bahwa pemerintah serius menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi nasional. Para analis pasar bahkan memperkirakan bahwa sentimen positif ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar modal, khususnya di sektor-sektor yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Di sisi lain, reaksi publik di media sosial menunjukkan sikap yang lebih kritis. Sebagian masyarakat khawatir bahwa pertemuan ini semakin menguatkan dominasi oligarki ekonomi, yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat banyak.

Para pengamat ekonomi juga memberikan pandangan yang cukup seimbang. Mereka menilai kolaborasi pemerintah dengan pengusaha besar merupakan langkah strategis yang memang diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya transparansi serta perlunya memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan kalangan elite, melainkan juga berpihak pada kepentingan publik dan UMKM.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun