Sutomo Paguci
Sutomo Paguci Advokat

Adventurer | Lawyer | Blogger | Contact: sutomo1975@yahoo.co.id

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Pasang Surut Simpati pada TNI

10 Oktober 2017   16:04 Diperbarui: 12 Oktober 2017   08:32 2696 7 4
Pasang Surut Simpati pada TNI
Presiden RI Ir. Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan para Kepala Staf Angkatan, sangat bangga kepada TNI saat menyaksikan secara langsung Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI tahun 2017 yang mengerahkan 5.900 prajurit TNI dan berbagai Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI dari AD, AL dan AU, bertempat di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (19/5/2017). TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI/Kolonel Inf Bedali Harefa

TNI mudah melahirkan simpati rakyat. Dari kegagahan seragamnya saja sudah melahirkan simpati. Apalagi jika membaca cikal bakal TNI berjuang bersama rakyat mengusir penjajah hingga negeri ini merdeka.

Simpati rakyat pada TNI pasang-surut; ada saat pasang, ada saat surut. 

Di antara saat simpati menyurut adalah ketika TNI memutuskan berpolitik praktis melalui doktrin "Dwifungsi ABRI", mulai awal Orde Baru, melalui ide Jenderal Besar AH Nasution.

Ide Nasution tentu saja disetujui HM Soeharto. Sebagai presiden dari kalangan militer, doktrin Dwifungsi menguntungkan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya dengan TNI sebagai penjaga dan "tangan pemukul".

Padahal, sudah jadi hukum besi dalam politik, memasukkan orang bersenjata api ke dalam politik praktis sangat berbahaya bagi rakyat sipil yang tanpa senjata. Dengan wewenang dan senjatanya, militer mudah saja menakut-nakuti rakyat supaya jinak pada kekuasaan yang disokongnya.

Militer berpolitik praktis juga tak kompatibel dengan konsep demokrasi. Dalam demokrasi, kekuasaan diperoleh dari dan oleh rakyat melalui pemilu demokratis. Rakyat adalah penentu (kedaulatan rakyat).

Sementara sejarah militer memperoleh kekuasaan politik berdasarkan komando, sarat dengan penggunaan kekuatan senjata, kekerasan dan intimidasi melalui kudeta atau proses politik akal-akalan. Intinya, militer adalah penentu (kedaulatan militer).

Makanya CC PKI memiliki taktik perjuangan pragmatis: bahwa, jika hendak berkuasa secara demokratis maka ikutlah pemilu, dan jika mau berkuasa secara instan maka susupilah militer untuk mengambil alih kekuasaan secara paksa.

Dalam sejarah politik ketatanegaraan di manapun di dunia ini, militer yang gatal berpolitik praktis akan akrab dengan perebutan kekuasaan secara paksa (kudeta). Tak perlu jauh-jauh, lihat saja Thailand.

Sejarah Orde Baru mencatat bagaimana getirnya rakyat diintimidasi militer yang ada di mana-mana secara territorial. Siapa berani kritik Soeharto (representasi militer) alamat bakal lesap malam-malam.

Atas dasar sejarah kelam Dwifungsi ABRI tersebut, lahirlah konsep pemisahan militer dan politik praktis, sesuai amanat Reformasi, yang resmi berlaku berdasarkan UU No 34/2004 tentang TNI dan direncanakan tuntas pada 2009. 

Wujudnya kongkritnya: perwakilan ABRI di parlemen dihapus, ABRI diubah TNI, TNI-POLRI dipisah, dan konsep reformasi internal TNI dibuat dan dijalankan agar sesuai dengan semangat Reformasi. TNI dibawah kendali kekuatan sipil sepenuhnya.

Saat itulah masa-masa TNI begitu menarik simpati rakyat. Apalagi TNI terbilang berhasil mereformasi internalnya, termasuk memberantas korupsi. Citra positif TNI melambung tinggi.

Pemerintahan silih berganti. Saat Joko Widodo menjabat presiden, Jenderal Gatot Nurmantyo diangkat menjadi Panglima TNI.

Sekalipun ada tradisi sejak era presiden sebelumnya (Abdurrahman Wahid), jabatan Panglima TNI digilir antar angkatan dan saat itu bukan giliran TNI AD tempat Jenderal Gatot Nurmantyo mengabdi, melainkan giliran TNI AU.

Namun, atas dasar hitungan politik presiden Jokowi untuk memperkuat posisinya, maka diterabaslah tradisi itu. Jenderal Gatot ditunjuk sebagai Panglima TNI.

Pada tahun awal masa jabatannya, Jenderal Gatot nampak sangat loyal pada presiden. Belakangan, Jenderal Gatot mulai jadi sosok kontroversial, seolah tak tahu terima kasih.

Semua berawal di tahun politik menuju pilpres 2019, mulai terlihat akhir 2016, Jenderal Gatot mulai sangat kuat tendensinya menggunakan politik asosiatif pada kalangan Islam politik. 

Pada Demo 212, misalnya, Jenderal Gatot memakai kopiah putih. Di medsos mengalir pujian "tokoh 212" bukan berkopiah hitam, tapi berkopiah putih. Pendapat ini makin kuat bila mengikuti manuver-manuver Jenderal Gatot berikutnya.

Barangkali asumsinya, jika hendak mendapatkan kekuasaan pasca jadi Panglima TNI, maka dekatilah kalangan Islam sebagai pemilih mayoritas di Indonesia. Hal yang diyakini secara tradisi oleh kalangan "TNI Hijau", seperti juga Letjen (Purn) Prabowo Subianto, yang rupanya baru ketahuan diikuti pula Jenderal Gatot.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2