Menyoal pendidikan, baik cawapres 01 maupun 02 dalam debat ketiga, Minggu (17/3) belum menyentuh akar masalah pendidikan.
Padahal rakyat sangat menunggu apa gerangan program pendidikan baru yang dapat mengentaskan benang kusut pendidikan di Indonesia selama ini.
Kendati yang berbicara dan berdebat adalah cawapresnya, tentu apa yang dipaparkan kedua cawapres dalam debat ketiga sudah digodog matang oleh masing-masing tim pemenangannya.
Ini artinya, baik pihak petahana maupun penantangnya, sama-sama terlihat belum dapat menemukan solusi terbaik tentang pendidikan di Indonesia.
Bahkan, cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, dianggap tidak menguasai masalah pendidikan serta gagal menyentuh persoalan tenaga kerja.
Andy Ahmad Zaelany, pengamat pendidikan LIPI, mengatakan kepada awak media bahwa debat cawapres mengesankan keduanya "tidak menguasai masalah pendidikan". Padahal, menurutnya, pembangunan pendidikan "paling tidak harus merumuskan bagaimana pendidikan dalam merespon kondisi global."
"Lalu, bagaimana model-model pendidikan yang dapat meminimalisir skill gap dan masalah link and match ," katanya.
Memang rakyat menunggu, Â kebijakan pendidikan seperti apa yang akan dikembangkan kedua calon.
Sementara Ketua Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan tidak menemukan suatu gagasan menarik mengenai isu pendidikan dari keduanya cawapres pada debat Minggu (17/3/2019).
Retno bahkan mengungkapkan bahwa, "Hingga sesi akhir debat cawapres perkara pendidikan nampaknya belum menjadi prioritas kedua kubu. Saya belum menemukan pandangan baru yang membuat saya yakin bahwa pendidikan berkualitas akan terwujud ketika salah satu kubu berkuasa," ujarnya Senin (18/3/2019).
Memang dalam debat persoalan link and match dalam lingkup Sekolah Menengah Atas tidak terbahas.
Selama ini, apa yang diajarkan pada jenjang pendidikan SMA tidak sesuai dengan dunia kerja ataupun ketika lanjut ke perguruan tinggi. Begitupun banyak lulusan SMK yang nganggur karena tidak  tersedianya lapangan kerja dengan jurusan di SMK.
Harusnya perdebatan menyentuh akar masalah, yaitu kurikulum pendidikan. Terlebih sudah dalam era revolusi industri 4.0.
Apa yang dapat dilakukan bila tetap dengan kurikulum 13 (K13)?
Lalu bagaimana persoalan guru yang wajib siap dengan revolusi industri 4.0. Sementara menjalankan K13 saja masih terseret-seret.
Artinya sangat diperlukan stok guru berkualitas. Tapi bagaimana melangkah lebih jauh, persoalan kesejahtraan guru, guru honorer, kekurangan guru, juga terus menjadi problematika dunia pendidikan kita.
Jadi, seharusnya dalam debat cawapres kemarin, persoalan mendasar tentang kurikulum dan bagaimana menyiapkan guru berkualitas lebih mengapung.
Barangkali dapat belajar dari Finlandia yang sukses dalam dunia pendidikan. Mengapa peserta didik di sana belajar di kelas hanya tiga jam. Gaji gurunya setara gaji dokter dan pengacara. Namun, untuk menjadi guru pun wajib melalui proses yanf tidak mudah. Kuncinya, Finlandia memiliki Kurikulum pendidikan yang mumpuni, pun menyiapkan guru dengan sangat cerdas.
