"Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulbar. Dan tahun berikutnya kita lanjutkan DDP ini," ujar Akmal Malik
"Inilah persembahan dari desa untuk Indonesia, dari Sulbar untuk Indonesia," pungkasnya.
Rektor IPB Arif Satria, mengapresiasi Pj. Gubernur Sulbar telah mempercayakan IPB mengatasi persoalan di desa dan mewujudkan DDP Tahap I.
Dijelaskan, terkait data merupakan masalah fundamental. Ketika data desa salah maka data kecamatan salah, sampai ketingkat kabupaten, provinsi, hingga data nasional salah.
Ia menyebutkan, Sulbar adalah provinsi pertama paling banyak mengadopsi DDP. Itu dikarenakan PJ Gubernur punya visi meningkatkan akurasi data.
"Visi ini sangat diperlukan Indonesia atau Sulbar kedepan," ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulbar Muh. Jaun, menyampaikan, Ide dan gagasan untuk mengimplementasikan pendataan yang lebih presisi, sampai pada spasial mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya di lokus DDP Tahap I.
Program ini dimulai pada tanggal 31 Mei, dilaksanakan pertemuan dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis DDP, dengan mengundang seluruh bupati, forkopimda dan kepala desa. Sekaligus penandatangan MoU dengan paea Bupati.
Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dengan Rektor IPB, 17 Juni 2022.
"Berbagai kendala namun dapat teratasi dengan koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan secara intensif," ujar Jaun.
Jaun mengatakan, program ini merupakan langkah awal diimplementasikan di 575 desa di Sulbar.
