Oleh: Subandi Rianto
Ada adagium terkenal yang perlu diperhatikan pemerintahan SBY dalam kebijakan subsidi BBM. Adagium mengatakan kebijakan pemerintah yang strategis tapi tidak populis akan menimbulkan resistensi. Namun, kebalikannya jika kebijakan tidak strategis dengan pendekatan populis justru akan ditanggapi di dalam masyarakat.
Kebijakan subsidi BBM yang sudah lama menjadi polemik merupakan kebijakan strategis. Pemerintah melakukan pendekatan non-populis dengan mewacanakan subsidi BBM dialihkan menjadi bantuan tunai, beasiswa miskin dan sederet skema lainnya. Sepertinya pendekatan semacam itu hanya akan menimbulkan drama baru para politisi menjelang tahun politik.
Setelah menolak menerapkan sistem dua harga (dual price) dalam kenaikan harga BBM. Presiden SBY akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM sebagai syarat untuk mengurangi tekanan APBN. Ini berarti mencabut subsidi dan mengalihkan subsidi dalam bentuk bantuan tunai dan beasiswa keluarga miskin. Para pengamat sudah memprediksikan pengalihan subsidi dengan skema tersebut tidak efektif. Pengalihan subsidi justru akan lebih efektif jika menyasar sektor-sektor riil semacam infrastruktur, beasiswa pendidikan atau pun pinjaman lunak bagi masyarakat miskin.
Kebijakan strategis dengan pendekatan non-populis memang akan menimbulkan resistensi tinggi. Sama seperti wacana kenaikan BBM tahun 2012 lalu. Demonstrasi merebak dipenjuru daerah menolak kenaikan BBM dan pencabutan subsidi. Apabila pemerintah kembali mengulang pendekatan kebijakan yang sama. Maka bisa dipastikan drama politik tahun lalu di parlemen akan terulang kembali. Apalagi tahun ini merupakan tahun menjelang pemilu 2014.
Drama politik tahun 2012 yang melibatkan perdebatan antar fraksi dalam voting kenaikan BBM. Akhirnya diakhiri dengan usulan memasukkan ayat baru dalam sistem penjagaan harga BBM. Tahun ini, bukan tidak mungkin usulan pemerintah jika dimasukkan parlemen akan berulang drama yang sama.
Tentunya, yang perlu menjadi kontrol ketat adalah dana pengalihan subsidi BBM. Apabila pengalihan tersebut yang berupa bantuan tunai dan beasiswa keluarga miskin dipolitisasi. Maka, akan menjadi bencana besar bagi tata pemerintahan yang baik (good governance) pemerintahan SBY. Fraksi-fraksi oposisi dalam parlemen perlu mengawal kebijakan ini agar tidak dipolitisi dan menjadi bancakan politik menjelang tahun pemilu. Sangat menyedihkan jika subsidi BBM yang dikhususkan buat kaum papa hanya menjadi bancakan para politisi.
Artikel dimuat Koran Sindo 3 Mei 2013
