Negara Hukum atau Hukum Negara? Memaknai Arti Hukum dalam Perspektif Joseph Proudhon

 Negara Hukum atau Hukum Negara?:

Memaknai Arti Hukum dalam Perspektif Joseph Proudhon 

Oleh: Steven Saunoah

Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang

Negara Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau. Ini yang menjadikan negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Bagaimana tidak, Indonesia yang dulunya dijajah oleh bangsa Belanda kini berubah menjadi suatu negara yang terstruktur dan teratur, walaupun hidup dalam pulau yg terpisah satu sama lain.

Keteraturan yang seragam dalam negara Indonesia tidak lepas dari yang namanya aturan. Aturan inilah yang disebut hukum. Hukum di Indonesia berlaku secara adil dan merata, seturut dasar Pancasila yakni sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Fakta menunjukkan bahwa negara Indonesia sudah menjalankan hukum dengan baik di dalam Negaranya.

Tetapi apakah negara hukum itu? Apakah di Indonesia, dewasa ini, menjalankan negara hukum atau hukum negara? Perlu disimak secara baik, bahwa negara hukum berbeda dengan hukum negara. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. 

Negara berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (supremasi hukum). Bagaimana memaknai kedua pengertian "hukum" ini?

Joseph Proudhon

Untuk berbicara lebih jauh tentang negara hukum, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa itu Joseph Roudhon? Menurut sumber yang di dapat, Pierre-Joseph Proudhon adalah seorang ekonom dan filsuf Prancis sosialis yang merupakan orang pertama yang menyebut dirinya "anarkis" dan dianggap salah satu pemikir anarkis yang pertama. 

Dia adalah seorang buruh, tukang cetak, yang belajar membaca Latin secara otodidak hingga juga dapat mencetak buku-buku dalam bahasa tersebut.

Bagi Joseph Proudhon, dalam Teori Kepemilikan, dia menyatakan: "Sekarang, di tahun 1840, saya secara kategoris menolak gagasan kepemilikan...untuk kelompok maupun individu," tapi kemudian menyatakan teori barunya tentang tentang kepemilikan:

"kepemilikan adalah kekuatan revolusi oner terbesar yang ada, dengan kapasitas tiada bandingnya untuk membangun dirinya melawan otoritas..." dan "fungsi utama kepemilikan pribadi dalam sistem politik adalah untuk bertindak sebagai penyeimbang kekuatan negara, dan dengan demikian, untuk menjamin kebebasan individu".

Di sini, dapat dilihat bahwa, secara tegas, dia ingin menyuarakan hukum yang harusnya adil bagi semua. Hukum harusnya menjadi kekuatan bagi negara agar tetap berdiri teguh. Dia juga sedikit menyinggung tentang hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Kebebasan individu harusnya tetap berjalan dengan baik dan selaras.

• Makna Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Inilah dasar bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini dalam UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Hukum sangat mudah dibicarakan di mana-mana. Namun untuk melaksanakannya mungkin sedikit sulit dilaksanakan. Secara ideal hukum dapat membantu suksesnya bangsa Indonesia dalam menjalankan partisipasi pemerintahan. 

Seperti pandangan Joseph Proudhon di atas, bahwa kepemilikan adalah kekuatan revolusi oner terbebesar, maka hukum juga adalah pengendali sikap dan tata hidup masyarakat Indonesia. Hukum sifatnya mengikat, namun berarti bukan terikat pada hukum untuk seterusnya. Hukum dapat berjalan secara dinamis.

• Indonesia Sebagai Negara Hukum

Makna negara hukum harusnya melekat dalam setiap warga negara. Jadikan bangsa Indonesia sebagai negara hukum bukan hukum negara! Negara hukum berarti negara Indonesia ini mempunyai supremasi hukum yang tertinggi dan harus ditaati. Hukum negara, mungkin bisa dipahami, adalah negara yang memiliki hukum, namun hukum itu mengikat secara kuat, seakan-akan tidak dapat bergerak. 

Ada satu istilah yang cocok, yaitu: semakin tumpul ke atas, tetapi makin tajam ke bawah. Artinya bahwa hukum yang dibuat seakan-akan memberikan kebebasan bagi mereka yang berada di atas, dan masyarakat yang kecil (ke bawah) seakan-akan dilakukan dengan tidak adil, karena hukum itu dibuat semacam ingin menindas dan menyalahkan masyarakat kalangan bawah.

Indonesia sebagai negara hukum. Ini sudah jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, amandemen ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dimasukkannya ketentuan ini dalam UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Jika kita kembali melihat pandangan Joseph Proudhon tentang kepemilikkan, maka kita akan menyadari bahwa dia sebenarnya mau mengatakan bahwa konsep hukum yang benar adalah tidak adanya saling menindas satu sama lain. 

Atau harus adanya keadilan di dalam hukum. Dalam hal ini, dia pernah menulis suatu buku yang berjudul "Apa itu Kepemilikkan?" Apa artinya? Dia sendiri pernah mengeluarkan pernyataan bahwa: Kepemilikkan adalah pencurian! 

Dia berani mengatakan demikian karena menurutnya kepemilikan kolektif bukanlah sesuatu yang diinginkan dan bahwa revolusi sosial dapat dicapai dengan cara damai. Maka benarlah bahwa dalam hukum itu harus adanya suatu keadilan.

• Pemaknaan Negara Hukum

Dari pengertian dan pandangan di atas, maka pemaknaan negara hukum di Indonesia harusnya dimaknai dengan baik oleh setiap individu. Sebagai pemerintah, pemaknaan negara hukum harus sejalan selaras dengan asas keadilan.

Tidak boleh adanya pemberian hukum yang memihak dan menguntungkan salah satu pihak. Sebagai warga negara, negara hukum ini harusnya menjadi suatu kesempatan untuk mulai berbaur dan mulai untuk hidup secara teratur seturut hukum yang ada di Indonesia. 

Dan pada akhirnya penegakkan hukum di Indonesia harus dilakukan dan dijalankan oleh semua pihak tanpa memandang buluh. Dalam menegakan hukum, harus diperhatikan tiga hal ini yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.