Selain itu, Mikhael Sinaga juga menyebut bahwa masuknya impor beras ratusan ribu ton ke Indonesia dari luar negeri ini juga akan berpotensi besar merusak harga jual beras petani dalam negeri.
Paradoks Persoalan Kebijakan Beras Nasional.
Kebijakan pemerintah mengimpor ratusan ribu ton beras dari luar negeri ditengah pengakuan soal keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras utuk yang pertama kalinya pasca pemerintahan orde baru tersebut seolah menjadi paradoks tentang buruknya pengelolaan beras nasional oleh pemerintah.
Apalagi, kebijakan impor beras oleh pemerintah tersebut diambil setelah terjadi perdebatan yang sengit dan "lucu" antara Kementerian Pertanian (Kementan) vs Badan Pangan Nasional-Bulog soal perbedaan data stok beras nasional.
Kementan yang mengacu pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim bahwa stok beras nasional saat ini melimpah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan beras nasional hingga masa panen perdana di tahun 2023 yang diperkirakan akan terjadi dibulan Maret hingga April 2023.
Namun sebaliknya, Badan Pangan Nasional dan Bulog sebagai badan pangan otonom nasional yang mempunyai tugas khusus mengurusi masalah pangan nasional menyatakan bahwa stok beras nasional yang ada saat ini sudah sangat menipis sehingga berpotensi tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga masa panen di awal tahun 2023 mendatang.
Akibat perbedaan data beras yang dimiliki oleh dua lembaga diatas, Kementan dan Bulog bahkan sempat berdebat "panas" dihadapan puluhan anggota DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu 23 November 2022 yang lalu.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengatakan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah atau CBP saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.
Stok CBP menipis karena penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi.
Oleh karena itu, Budi Waseso menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, menurut Buwas impor harus segera dilakukan untuk mengamankan cadangan beras nasional.
Namun pernyataan Buwas tersebut dibantah oleh Kementerian Pertanian.Â
