Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Perbankan Syariah

Penulis : 

Vivi Aprilyani L - 31401900262

Rika Septiana N.R - 31401700290

Siti Amanah - 31401900253

Mahasiswi FE - Program Studi S1 Akuntansi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang ( UNISSULA )

Mata Kuliah : Akuntansi Syariah

Dosen Pengampu : Drs. Osmad Muthaher, M.Si

Munculnya lembaga keuangan syariah berlandaskan pada etika Islam adalah upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya yang berlandaskan didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito, giro, tabungan. Fungsi dari lembaga perbankan yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui sebuah kredit usaha. Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk adalah muslim akan tetapi dalam perkembangan lembaga perbankan syariah tidak sebagus lembaga perbankan konvensional.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga menyebutkan mengenai Prinsip Syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah),

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewamurni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Kemudian disusul oleh Fatwa Bunga Haram dari MUI Nomor 1 Tahun 2004 menjadi pendorong berdirinya bank yang menjalankan prinsip syari'ah. Bank Muamalat sebagai bank syari'ah pertama di Indonesia yang selanjutnya mulai diterbitkan lembaga keuangan syari'ah yang lain, seperti : lembaga keuangan bank BNI Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri (BSM), Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).Dengan adanya lembaga keuangan tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas, yang bertujuan untuk mengenalkan dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan syari'ah yang ada di Indonesia. Lembaga Perbankan syariah harus mempunyai standar produk yang bagus dan memadai. Upaya pengembangan dan inovasi produk perbankan Syariah juga dilakukan agar perbankan Syariah dapat tumbuh dan dapat bersaing dengan perbankan konvesional. Dengan adanya peningkatan mutu dari produk perbankan Syariah maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi.

Salah satu produk perbankan syariah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah salah satu jenis akad (kontrak) yang paling banyak digunakan dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Akad murabahah diterapkan melalui proses jual beli barang dengan penambahan laba sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Jumlah pembiayaan dengan akad Murabahah sekarang ini memiliki berkontribusi paling besar dari jumlah pembiayaan dalam Perbankan Syariah Indonesia kurang lebih 60%. Sebab sebagian besar dari pembiayan dan kredit yang diberikan oleh Lembaga perbankan di Indonesia terpusat pada sektor konsumtif. Supaya mampu bersaing dengan Lembaga perbankan konvensional, karakteristik dari pembiayaan murabahah yang mudah dan sederhana mampu menjadikannya sebagai jenis akad yang paling banyak diminati dalam Lembaga perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan pembiayaan seperti pembelian rumah, mobil , kendaraan bermotor dan kebutuhan lainnya.

Mekanisme dari pembiayan murabahah dalam Lembaga perbankan Syariah mungkin tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam praktek dilapangan. Sehingga masih terdapat berbagai masalah hukum terkait dengan pembiayaan murabahah, yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam implementasinya. Permasalahan yang timbul mengenai pengaturan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pelaksanaanya di dalam praktik lapangan, serta upaya yang dilakukan agar pembiayaan murabahah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Apa itu akad Murabahah?

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

• Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
• Pembiayaan dengan prinsip sewa.
• Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
• Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Akad murabahah (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000) merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Akad murabahah (al-bai bi tsaman ajil) adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak. Akad Murabahah berasal dari kataribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankanmurabahahselalu dilakukan dengan cara pembayaran. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Prinsip Syariah

Implementasi dari pembiayaan murabahah ini memperlihatkan masih adanya penyimpangan prinsip syariah. Oleh sebab itu dilakukan usaha agar murabahah dapat dilaksanakan sesuai dengan prisip syariah dan mampu memberikan manfaat dengan perbaikan dibeberapa peraturan mengenai pembiayaan murabahah serta kinerja dari pengawasan eksternal Lembaga perbankan syariah oleh otoritas dengan melakukan evaluasi diri dan perbaikan berbagai peraturan-peraturan serta teknis pelaksanaan, peningkatan kualitas dan kinerja SDM di Lembaga perbankan syariah, serta peningkatan pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Nasabah dari perbankan Syariah juga ikut bertanggung jawab atas pelunasan dari pembiayaan dan pembayaran serta mampu menjadi kontrol sosial terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yang sesuai prinsip syariah.

Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Ekonomi Islam harus mampu memberikan solusi terhadap masalah ekonomi masa kini. Berkaitan dengan aspek ekonomi Islam melalui perbankan syariah maka setiap kegiatan usaha perbankan syariah wajib menerapkan prinsip- prinsip syariah yang telah ditentukan sehingga terciptanya hukum untuk kemaslahatan masyarakat khususnya para pihak yang terkait.

Pada implementasi dari pembiayaan murabahah ini memperlihatkan masih adanya penyimpangan prinsip syariah. Nasabah dari perbankan Syariah juga ikut bertanggung jawab atas pelunasan dari pembiayaan dan pembayaran serta mampu menjadi kontrol sosial terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yang sesuai prinsip syariah.

Daftar Pustaka 

• OJK Vol. 2, No. 2, July 2019 P-ISSN : 2614- 4883; E-ISSN : 2614-4905
• "IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP INDRAMAYU"