Menjadi Protagonis Ekonomi Global Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan pada Presidensi G20 

Sebagai tuan rumah konferensi G20 2022, tentu manfaat yang di dapat oleh Indonesia begitu luas. Konferensi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menjadi orkestrator dalam pembahasan G20 agar mendukung pemulihan aktivitas perekonomian yang masih lesu karena pandemi. 

Agenda forum G20 dibagi menjadi dua jalur pembahasan utama, yakni jalur keuangan (finance track) dan jalur Sherpa (Sherpa track). Jalur Keuangan sendiri diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selaku pengendali bauran kebijakan fiskal-moneter yang berfokus kepada isu-isu keuangan. 

Salah satu yang menjadi agenda Finance track adalah tentang Inklusi keuangan dalam mendukung ekonomi dan keuangan yang inklusif bagi underserved community yaitu Wanita, pemuda, dan UMKM. Tanpa mengesampingkan agenda yang lain, tentu agenda inklusi keuangan menjadi hal yang cukup vital bagi perekonomian Indonesia sendiri. 

Inklusi keuangan adalah kemudahan akses keuangan bagi masyarakat luas. Sebagai negara dengan ketergantungan terhadap UMKM dan bonus demografi yang menjadi senjata utama masa depan, peningkatan inklusi keuangan tentu menjadi langkah yang nyata untuk mewujudkan keberhasilan perekonomian negeri ini. 

Inklusi keuangan sendiri saat ini masih menjadi isu yang kurang popular di negeri ini karena sering terbenam oleh isu-isu keuangan yang lain seperti utang, kenaikan harga-harga barang pokok maupun inflasi global. Tetapi sepatutnya inklusi keuangan bukanlah hal yang dikesampingkan. 

Terlebih dengan era semakin terdigitalisasi dan keadaan yang membatasi pergerakan sosial karena pandemi, inklusi keuangan digital semakin menjadi pilihan utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Selain menjadi salah satu faktor kunci pertumbuhan ekonomi, Inklusi keuangan juga melibatkan semua elemen masyarakat, tanpa terkecuali. Kemudahan akses keuangan akan semakin meningkatkan transaksi keuangan, sekaligus meningkatkan perputaran perekonomian yang memang sangat bergantung kepada sektor keuangan. 

Inklusi keuangan akan memberikan kemudahan bagi Indonesia sebagai negara penikmat bonus demografi, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kuantitas transaksi keuangan. 

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tingkat inklusi keuangan Indonesia berada di angka 83,6 % di tahun 2021. Angka ini meningkat cukup baik dibanding tahun 2019 atau setahun sebelum pandemi yang hanya menyentuh angka 76,19%. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun pandemi memberikan pengaruh buruk terhadap perekonomian negeri ini, tetapi pandemi memberi pembelajaran bahwa inklusi keuangan digital adalah salah satu cara terbaik untuk memulihkan problematika tersebut.