Gerakan Mahasiswa Meningkat Setelah Pemilu 2024
Bangkitnya Reformasi Kedua yang lebih revolusif pada masa pemerintahan Jokowi mungkin sama dengan Reformasi Pertama, akan berlangsung setelah Pemilu/Pilpres usai. Kekecewaan atas kecurangan Pemilu/Pilpres 2024 terakumulasi seperti api dalam sekam yang bisa menjadi driving force lahirnya perlawanan mahasiswa dan masyarakat yang masif. Barangkali dialektikanya berbeda dengan munculnya Gerakan Mahasiswa 1978, tetapi ada momen krusial saat penetapan dan pelantikan “presiden baru” yang bisa memicu gerakan sosial besar secara nasional seperti sinyalemen Focus Group Discussion (FGD) Lemhanas yang dilakukan pada 12-15 Juli 2022.
Gerakan mahasiswa seperti mendapat darah baru karena adanya isu bahwa Presiden Jokowi sendiri yang menjadi otak dalam memorak-porandakan demokrasi, tata pemerintahan, dan tata negara. Melawan kekuatan otoriter seorang presiden ini mengingatkan isi pidato peraih Hadiah Nobel, Lech Walesa. “Hati nurani dan sikap manusia tidak dapat dilenyapkan atau dihancurkan. Mereka ada dan akan tetap ada. Kita ingin hidup dengan keyakinan bahwa hukum sejati berarti hukum yang benar-benar ditegakkan, dan keadilan sejati berarti keadilan yang benar-benar dijalankan," ujarnya.
Gerakan mahasiswa 2024 yang revolusif diperkirakan akan lebih militan daripada gerakan mahasiswa 1998 karena beberapa isu negatif yang berkembang. Isu-isu tersebut antara lain (1) tuduhan kebohongan-kebohongan Jokowi selama sepuluh tahun menjadi presiden, (2) janji-janji palsu dan pengkhianatan terhadap pendukungnya, (3) kebijakan-kebijakan semu di berbagai sektor, (4) membangun tirani berbasis pada oligarki, (5) menempatkan polisi sebagai alat represi, (6) menghancurkan tatanan hukum dan demokrasi, (7) ciptakan sistem pemilu curang untuk politik dinasti, (8) penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan koalisi parpol/paslon tertentu, (9) tidak serius dan tidak becus berantas mafia tanah, (10) tidak menghormati suara Perguruan Tinggi dan anjuran para guru besar. ***
