Surat Terbuka Tentang Penetapan Hari Kebudayaan Nasional

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, penulis merekomendasikan:

1. Keputusan Menteri Kebudayaan No. 162/M/2025 sebaiknya dicabut karena lemah secara normatif dan simbolik.

2. Penetapan Hari Kebudayaan Nasional sebaiknya dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) atau Undang-Undang (UU), dengan melibatkan DPR dan publik untuk memastikan partisipasi yang bermakna.

3. Pemerintah perlu mempertimbangkan tanggal-tanggal alternatif yang lebih representatif secara historis, netral secara politis, dan inklusif secara budaya, seperti 20 Agustus, hari pembukaan Kongres Kebudayaan Indonesia 1948 di Magelang, atau 7 November, Hari Wayang Nasional, atau 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, atau 2 Oktober, Hari Batik Nasional.

Sumber Rujukan:

https://www.academia.edu/99855480/Kongres_kebudayaan_sebelum_dan_sesudah_Indonesia_merdeka

https://www.kompas.id/artikel/hari-darurat-kebudayaan-nasional

https://kampungilmubojonegoro.or.id/peristiwa-17-oktober-1952/

https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/17/071500665/hari-ini-dalam-sejarah--peristiwa-17-oktober-1952-tank-dan-meriam-mengarah?page=all

https://mail.library.unja.ac.id/index.php?p=show_detail&id=106762 

https://museumpendidikannasional.upi.edu/peristiwa-17-oktober-1952/