Terkait siapa yang bakal diamanahkan kedepannya oleh Presiden  RI Joko Widodo (Jokowi) jadi penjabat Menteri Kelautan dan perikanan (Menteri KKP) yang menggantikan Edhy Prabowo karena kena OTT KPK memang masih jadi tanda tanya.
Sementara itu terkait dengan perkembangan terkini, Presiden Jokowi memang sudah menunjuk Menko Marves RI, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ad Interim Menteri KKP.
Namun demikian, ternyata diranah khalayak publik, tetap juga banyak beredar berbagai opini dan spekulasi yang memprediksikan kedepannya Fadli Zon yang berpeluang besar menduduki kursi jabatan Menteri KKP tersebut.
Demikian halnya juga opini dan spekulasi lainnya, terkait keinginan khalayak publik, yang menginginkan agar Ibu Susi Pujiastuti yang sebelumnya pernah menjabat Menteri KKP kembali mengemban amanah yang pernah dijabatnya tersebut.
Ya, tentunya boleh-boleh saja berbagai opini dan spekulasi tersebut digulirkan oleh khalayak publik hingga banyak beredar meramaikan ruang khalayak publik terkait siapakah yang kedepannya layak menjadi Menteri KKP.
Namun demikian, tentu saja semua keputusannya ada ditangan Presiden Jokowi, dan yang jelas juga dalam hal ini, Presiden Jokowi haruslah mempertimbangkannya dengan sangat matang.
Apalagi bila Presiden Jokowi berkaca dengan peristiwa memalukan terkait OTT KPK yang terjadi pada Edhy Prabowo yang statusnya sudah jadi eks Menteri KKP tersebut.
Lagipula juga, kalau melihat sepak terjang dari Fadli Zon ini, maka sebenarnya Fadli Zon masih sangatlah cocok dengan konsistensinya dengan politik dua kaki yang dilakukannya, yaitu sebagai kader partai Fadli Zon harus tetap loyal pada partainya yang pro pemerintah, dan sebagai individu politisi, Fadli Zon juga bertindak sebagai oposisi terhadap pemerintah.
Sementara itu kalau Ibu Susi Pujiastuti, nampaknya Presiden Jokowi kemungkinan enggan menunjuknya, karena bisa dimungkinkan ada rasa gengsi dari Presiden Jokowi, jadi kalau publik mau berharap Ibu Susi Pujiastuti kembali jadi Menteri KKP nampaknya agak kecil peluangnya.
Sebenarnya, kalau Presiden Jokowi bisa bijak dan mau mengambil hikmah ataupun bercermin dengan peristiwa OTT Edhy Prabowo oleh KPK, maka ada baiknya juga, agar kedepannya yang menjabat menjadi Menteri KKP ini bukanlah dari kalangan politisi partai ataupun kalangan pengusaha.
Sehingga dapat menghindarkan dari konflik kepentingan pribadi, kepentingan politik dan mungkin kepentingan-kepentingan yang lainnya.
Kalau semisal, sekali lagi semisal Pak Jokowi akhirnya menunjuk Fadli Zon ataupun Ibu Susi Pujiastuti jadi Menteri KKP, maka kembali pejabat Menteri KKP akan diduduki lagi oleh kalangan politisi dan kalangan pengusaha, bukan tidak mungkin kedepannya konflik kepentingan bakal terjadi terulang kembali.
Bahkan sebenarnya kalau mau melihat dengan jujur, secara umumnya dengan melihat komposisi Menteri di kabinet Presiden Jokowi yang lebih banyak didominasi oleh kalangan politisi dan kalangan pengusaha, sangat kentara sekali terlihat adanya dualisme kepentingan.
Sehingga di sinilah yang jadi latar belakang alasannya, mengapa ada baiknya agar Presiden Jokowi menunjuk pejabat Menteri KKP ataupun nantinya kalau memang ada reshuffle kabinet, maka yang ditunjuk jadi para pejabat menteri kalaulah bisa jangan melulu dari kalangan politisi ataupun kalangan pengusaha.
Mungkin bisa dari kalangan Akademisi, kalangan profesional ataupun kalangan lainnya, yang penting bukan melulu dari kalangan politisi dan pengusaha.
Lebih idealnya lagi, Presiden Jokowi mungkin perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, PPATK dan lembaga terkait lainnya dalam rangka menelusuri rekam jejak para kandidat Menteri sebagai parameter rekomendasi dan timbang saran dari lembaga-lembaga tersebut. Â Â
Tapi kembali lagi, semua terserah dari Presiden Jokowi, karena belialulah pemegang hak preogatifnya.
Yang jelas, khususnya terkait dengan siapa pejabat Menteri KKP kedepannya, maka kalau bisa, pejabatnya haruslah wajib memiliki visi dan misi sekaligus komitmen kebaharian yang kuat dan mumpuni.
Sebab negara Indonesia merupakan negara laut ataupun negara bahari yang seluruh bangunan kebangsaannya berakar pada wawasan bahari.
Apalagi Presiden Jokowi sendiri telah menegaskan cita-citanya akan membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Jadi, dalam rangka kedepannya siapa yang menjabat sebagai Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo, sekaligus agar kedepannya cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat terwujud, semoga kiranya Presiden Jokowi dapat mempertimbangkannya dengan bijak dan matang.
Demikianlah kiranya artikel singkat ini, semoga dapat bermanfaat.
Salam hangat.
Sigit Eka Pribadi.
