Di era keterbukaan informasi publik mengenai Transparansi Anggaran, baik itu dalam rencana penggunaan anggaran maupun dalam pelaksanaan penggunaan anggaran telah diterapkan oleh pemerintah.
Patut diakui langkah ini, merupakan langkah maju dan bijak pemerintah dalam rangka realisasi nyata pelaksanaan program kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja pemerintah baik pusat maupun daerah.
Sehingga dengan diterapkannya transparasi anggaran tersebut, maka diharapkan para pengelola anggaran yang terdiri dari unsur pimpinan dan pegawai pemerintah pejabat anggaran, operator anggaran, dan yang terkait anggaran dituntut lebih profesional, teliti, cermat dan cerdas untuk merancang, merencanakan, dan menggunakan anggaran tersebut secara logis dan real.
Berbagai sistem penganggaran telah dirancang sedemikian rupa mulai dari aplikasi perencanaan anggaran seperti Aplikasi RKA K/L, E-Budgeting, sampai pencairan dana anggaran.
Hal ini dilakukan untuk menempatkan pos-pos anggaran sesuai rencana program kerja masing-masing satker, seperti akun, kode program, peruntukannya dan lain sebagainya.
Dari perencanaan ini, maka akan diajukan sebagai usulan anggaran masing-masing satker ke negara, dan bila usulan diterima, maka terbitlah yang namanya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satker Daerah sesuai daerah masing-masing.
Oleh karena itu rencana anggaran sangatlah penting untuk dasar ketetapan negara menetapkan pagu anggaran satker masing-masing, dan dari keseluruhan proses ini hingga proses pelaporan pertanggung jawabannya di transparansikan kepada publik.
Maka bila berlatar dari tahapan proses ini, Satker dituntut selogis-logisnya dalam mengajukan pagu anggaran, sehingga para operator dan pelaku perancang program kerja dan pejabat anggaran sebenarnya mengetahui persis bagaimana logis atau tidak logisnya pagu usulan anggaran tersebut diajukan pada negara. Karena sistem aplikasi mengatur detil untuk apa saja anggaran tersebut digunakan.
Apalagi usulan anggaran tersbut akan diunggah dan dipublikasikan kepada ruang publik, maka dapat dipastikan, bahwa orang-orang yang berkompeten dalam merancang anggaran bukanlah orang sembarangan.
Mereka mengetahui persis resikonya kalau memark up anggaran diluar nilai logis, istilahnya paragdigma lama mana yang harus di mark up atau mana yang tidak perlu dimark up, bila sekarang tetap dilakukan akan ketahuan. Karena sekarang ini, tuntutan yang berlaku adalah bagaimana anggaran itu direncanakan dan digunakan supaya logis dan sesuai realita.
Sehingga akan sangat kecil sebenarnya terjadi mark up dan rekayasa anggaran kalau para operator dan pelaku yang terlibat didalamnya merupakan orang yang terpilih kompetensinya sesuai bidangnya, karena ini adalah masalah anggaran.
Bila dalam perencanaan anggaran teresebut tetap saja ditemukan usulan anggaran yang tidak masuk akal dalam usulan program kerja dan anggaran satker maka yang patut dipertanyakan adalah kualitas operator dan pelaku pejabat anggaran tersebut.
Apakah mereka awam terhadap aplikasi atau berasal dari personel yang asal comot saja. Sehingga tidak mengerti dan memahami kesalahan fatal yang terjadi bila melakukan kesalahan input data.
Atau mungkin memang personel pejabat anggaran yang terlibat didalamnya punya motif tertentu, sudah kong kalikong atau tujuan tertentu untuk memark up anggaran demi kepentingan yang lain, sehingga bila anggaran itu nantinya turun, jadi bancakan dan di bagi-bagi kekantong pribadi masing-masing, baru sisanya yang sedikit dilaksanakan sesuai program kerja.
Memang kerap kali ada saja oknum personel pejabat anggaran yang coba-coba memark up anggaran hingga sedemikian rupa, cara-cara curang seperti dengan cara untung untunganlah, siapa tahu tidak ketahuan dan lolos, toh kalau ketahuan yah sudahlah direvisi lagi, masih sering dilakukan oleh para personel pejabat anggaran.
Beberapa hal inilah biasanya yang menjadi penyebab logis atau tidak logisnya usulan anggaran tersebut. Sehingga ini menjadi catatan penting bagi para Satker.
Bahwa saat ini bukanlah lagi zamannya main mark up anggaran atau merekayasa anggaran supaya dapat pagu anggaran yang besar, karena sudah terbuka pada ruang publik, dan pastinya juga akan dikritisi oleh publik bila anggaran itu tidak logis.
Ini baru persoalan perencanaan, belum lagi menyoal pelaksanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran yang nantinya diturunkan.
Perlu dicatat lagi, bahwa saat ini bukan zamannya lagi merekayasa penggunaan anggaran tersebut hanya untuk patokan serapan anggaran, tidak bisa lagi dikarang-karang demi kepentingan kekayaan pribadi, sudah sangat beresiko dan pasti akan ketahuan.
Pelajaran berharga sudah banyak dilapangan, bagaimana akhirnya para pejabat pengelola anggaran harus dicokok oleh KPK dan Kepolisian karena melakukan tindak pidana korupsi akibat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, jangan sekali kali main api dan menggocek bola panas itu, bila tidak ingin berujung di balik jeruji besi.
Semoga saja, para personel pejabat anggaran dapat menyadarinya, dengan era keterbukaan informasi publik ini, mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran tidak bisa main-main lagi. Hargailah masyarakat banyak yang mempercayakan anggaran negara itu pada para pengelola anggaran negara, malulah kalau keciduk dan ketahuan oleh masyarakat.
Semoga bermanfaat.
