Pemerintah RI Melalui Presiden RI Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi kabarnya akan merencanakan pertemuan dengan Benny Wenda yang merupakan tokoh utama separatis papua (UMLWP) atau Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat.
Dikutip dari Kompas.com Benny Wenda mengatakan;Â
"Saya berharap dia (Jokowi) berkenan untuk duduk bersama saya dan mendiskusikan masa depan Papua Barat," kata Benny melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2019).
Mengenai keinginan Beny tersebut, ternyata Jokowi sepertinya memberikan lampu hijau untuk menyepakatinya dan segera duduk bersama, berdiskusi dengan Benny Wenda mengentaskan persoalan Papua.
Senada juga dengan Jokowi, dalam hal ini Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko juga malah menyatakan setuju dengan harapan Jokowi tersebut.
Moeldoko menyetujui keinginan Jokowi agar pemerintah dapat duduk bersama dengan Benny Wenda, tokoh separatis Papua dan Papua Barat yang sangat layak diduga menjadi dalang dari seluruh peristiwa kekerasan, pelanggaran HAM dan kerusuhan yang meletus di Papua dan Papua Barat.
Sementara itu Menkopolhukam RI Wiranto menentang keinginan Jokowi dan Moeldoko terkait dengan pertemuan formal bersama Benny Wenda kedepan.
Wiranto menegaskan bahwa rencana pertemuan formal tersebut pada praktiknya berarti sama halnya Negara telah mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi resmi, padahal nyatanya organisasi tersebut bertujuan untuk memecah belah NKRI.
Menurut Wiranto, siapapun atau pihak manapun diperbolehkan untuk saling berdiskusi dan duduk bersama untuk mengatasi masalah Papua dan Papua Barat.
Namun kalau dengan Tokoh pemberontak macam Benny Wenda, maka ini adalah merupakan pengecualian. Begitulah ketiga tokoh Negara ini mengemukakan statemennya masing-masing terkait rencana pertemuan tersebut.
Lalu dari keinginan Jokowi duduk bersama dengan Beny Wenda ini, apakah kira-kira dapat ditolerir ataukah merupakan hal yang tidak perlu?
Dari rencana pertemuan Jokowi dan Beny Wenda tersebut, maka kali ini ketegasan Wiranto untuk menentang pertemuan tersebut layak dibenarkan, dalam hal ini Jokowi harus mendengarkan Wiranto.
Pasalnya sudah sangatlah jelas perihal tentang siapakah Benny Wenda sebenarnya, tudingan Wiranto bahwasanya UMLWP termasuk pihak penumpang gelap atas terjadinya berbagai kerusuhan di Papua dan Papua Barat memang patut diarahkan pada Benny Wenda dan gerombolannya.
Sepak terjang Beny Wenda yang selalu merongrong dan mendiskreditkan kedaulatan NKRI melalui diplomasi murahannya pada Dunia dengan mengatas namakan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah sangat menunjukan sejatinya siapa Beny Wenda.
Karena sebenarnya yang jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM, provokasi dan tindak kekerasan tersebut adalah Beny Wenda dan antek-anteknya yang ingin memisahkan saudara setanah air Papua dan  Papua Barat dari pangkuan Ibu Pertiwi.
Lihat saja syarat yang diajukan oleh Benny Wenda yaitu tentang referendum Papua, padahal sudah sangat ditegaskan dengan fakta sejarah bahwa Papua adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari Indonesia, bahkan undang undang mengenai refrendum telah dihapuskan.
Boleh baca ini; https://www.kompasiana.com/sigit19781986/5d5fb5310d823065d274e122/jalan-panjang-papua-dari-irian-barat-untea-pepera-hingga-irian-jaya
Lalu tentang syarat Kedua, tentang pertemuan tersebut difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara pihak ketiga yang disepakati bersama, untuk apa! ini persoalan dalam negeri atau Internal Indonesia untuk apa negara lain ikut campur dan dilibatkan?
Juga dengan syarat ketiga, yang meminta agar Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua, tidak ada kaitannya sama sekali karena tidak masuk ranah Internasional.
Kemudian yang tidak masuk akal lagi adalah syarat keempatnya yang menginginkan Pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua.
Ini permintaan yang sangat lucu dan tidak masuk akal, karena yang membuat kekacauan dan kerusuhan selama ini kalau boleh dicek secara dilapangan jatuhnya korban jiwa, harta dan nyawa malah pihak Benny Wenda dan kawanannya yang mensponsorinya.
Boleh baca ini; https://www.kompasiana.com/sigit19781986/5d6a61cc097f362dd477daf5/apakah-ini-penumpang-terang-yang-membuat-kisruh-papua
Kalau TNI-Polri dihilangkan dari Papua bisa tambah kacau balau dan kekerasan serta pelanggaran HAM yang dilakukan Benny Wenda Cs. akan semakin merajalela di Papua.
Pada syarat kelimanya Benny menuntut pemerintah membebaskan Tapol-tapol yang ditangkap dan dipenjarakan. Â Padahal sudah sangat jelas para tersangka tersebut telah dengan gamblang melakukam bebagai tindak makar disertai kekerasan dengan pelawanan besenjata.
Terakhir pada syarat kelima, agar membuka akses informasi dan jaringan internet di Papua, padahal meskipun masih dibatasi, namun akses infomasi dan internet di Papua sudah secara perlahan mulai dibuka.
Dan mengenai pembatasan akses informasi dan jaringan internet bila dihadapkan dengan kondisi genting stabilitas kemanan suatu Negara, maka itu adalah hak dan wewenang sepenuhnya Negara untuk menjaga stabilitas keamanan seutuhnya.
Alasan pembatasan akses infomasi dan jaringan internet saat terjadi kondisi genting yang dapat mengancam kedaulatan Negara guna mencegah menyebarnya infomasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sumber dan infomasinya yang semakin dapat menimbulkan kekacauan situasi dapat di benarkan, sampai situasi dan kondisi Negara dirasa kondusif dan tenang.
Jadi sudah pasti, keinginan bersyarat Beny Wenda dalam pertemuannya dengan Jokowi ada gran design atau tujuan besar untuk melegitimasi gerakannya dalam memisahkan Papua dari Ibu Pertiwi.
Seyogyanya Jokowi yang mewakili pemerintah Indonesia, sangatlah tidak perlu atau menggubris keinginan Benny Wenda untuk duduk bersama tersebut.
Sudah jelas Benny Wenda adalah pemberontak dan separatis, yang membuat derita masyarakat Papua dan duri bagi bangsa Indonesia dan ini fakta yang tidak terbantahkan, jadi untuk apa dilayani.
Seharusnya pemerintah malah mengupayakan bagaimana bisa menjerat dan menangkap Benny Wenda dan menenempatkannya di balik jeruji penjara.
Kali ini publik mendukung Wiranto, agar pertemuan antara Presiden Jokowi yang notabene mewakili pemerintah dengan Bandit macam Benny Wenda tak perlu dilakukan, tidak penting dan bukan urgensi.
Bisa sangat berbahaya bila pertemuan itu difasilitasi, karena Indonesia istilahnya akan meresmikan dan memberikan pengakuan pada dunia bahwa gerakan pengacau keamanan yang dilakukan Benny Wenda dan kawannnya adalah organisasi resmi.
Dan ini bisa memicu potensi perpecahan bangsa, bagaimana tidak, gerombolan yang sudah jelas pemberontak malah difasilitasi. Wibawa dan kredibilitas serta kedaulatan negara bisa jatuh di mata dunia, bahkan Benny wenda pernah diacuhkan dan diusir ketika nekad masuk tanpa malu ke sidang PBB mengoceh tentang persoalan Papua dengan cara menunggang pada negara lain.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan pemerintah harus sangatlah begitu hati-hati memutuskan dan mengambil langkah penanganan mengenai persoalan tentang Papua.
Masih ada cara lain yang lebih mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, jangan sampai sejengkal tanah NKRI lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.
Hanya berbagi.
Sigit Eka Pribadi.
